Redaksi 
“Padat karya itu menyentuh langsung masyarakat. Tukang, penyedia material, semua bergerak. Ini cara pemerataan kesejahteraan. Tapi justru program seperti ini malah di-nol-kan dalam usulan anggaran,” kata Fauzi.
Ia mempertanyakan logika pengajuan anggaran sebesar Rp70,8 triliun, namun sejumlah program prioritas seperti P3-TKI dan irigasi tidak mendapatkan alokasi yang memadai, bahkan ada yang di-nol-kan.
“Kalau tidak ada kejelasan, tidak ada gambar, tidak ada keputusan, lalu mau dibawa ke mana program ini? Kalau Pak Menteri bilang ini untuk mendukung ketahanan pangan, tunjukkan wujud nyatanya. Jangan anggarkan hal lain, lalu padat karya dan irigasi dihilangkan. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Ahmad Fauzi juga memahami langkah Presiden Prabowo yang sebelumnya menarik kembali anggaran agar kementerian bisa melakukan koreksi program.
“Presiden ingin memastikan program yang dijalankan kementerian selaras dengan prioritas nasional. Kalau tidak mendukung ketahanan pangan, ya ditahan dulu. Jadi tolong, koreksi lagi program dan alokasinya,” pungkasnya.
