Redaksi 
Selain soal afiliasi politik, sejumlah kebijakan Bahlil ketika menjabat sebagai Menteri ESDM dan Menteri Investasi juga menjadi sorotan. Ia dianggap telah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan mencoreng nama baik Golkar.
Beberapa kebijakan kontroversial yang dipersoalkan antara lain pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg serta pemberian izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat. Izin tersebut dinilai merusak lingkungan dan menjadi beban moral bagi partai.
“Basis pemilih Golkar adalah rakyat kecil. Kebijakan seperti itu tentu merugikan partai secara elektoral,” ujar sumber.
Di sisi lain, kepemimpinan Bahlil juga menuai kritik dari sejumlah senior partai. Ia dituding lebih banyak mengakomodasi orang-orang baru yang tidak proporsional dalam struktur partai dan mengesampingkan kader lama yang telah berjasa membesarkan Golkar.
“Perilaku personal yang kontroversial dan manuver struktural yang tidak sehat membuat banyak kader kecewa,” imbuhnya.
Menanggapi isu restu Istana terhadap Nusron dan desakan Munaslub, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, enggan berkomentar banyak.
“Tidak ada angin, tidak ada hujan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi media.
Meskipun demikian, wacana Munaslub disebut-sebut akan terus menguat dan diprediksi digelar paling lambat Desember 2025.
