Redaksi 
“Dari Rp5,7 juta per karyawan per tahun di 2023, menjadi Rp11,6 juta di tahun ini. Kenaikan sebesar ini sangat tidak masuk akal dan perlu diselidiki secara hukum,” lanjutnya.
Uchok mendesak Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan pemborosan anggaran dalam program tunjangan makan di AirNav Indonesia.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Harus ada akuntabilitas dan transparansi. Jangan sampai tunjangan seperti ini menjadi modus pemborosan rutin di BUMN,” tegasnya.
Sebagai informasi, AirNav Indonesia atau Perum LPPNPI merupakan lembaga penyelenggara navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan umum, AirNav didanai dari pendapatan sendiri serta penyertaan modal negara, sehingga belanja internalnya tetap diawasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak AirNav Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait temuan CBA tersebut.
