Redaksi 
Di tengah ketegangan, panitia menyampaikan bahwa seluruh mekanisme pemilihan sudah ditentukan sebelumnya. Namun pernyataan itu justru memantik protes lebih besar dari warga. Banyak yang menilai proses penentuan aturan tanpa melibatkan warga hanyalah bentuk pengondisian untuk memenangkan calon tertentu.
Beberapa menit setelah keributan, panitia akhirnya mengambil alih penuh jalannya pemilihan dengan didampingi lurah. Meski pemilihan tetap berlanjut, sebagian besar warga masih menyuarakan protes karena merasa hak demokrasi mereka dipangkas.
Dalam pemilihan tersebut, terdapat tiga calon yang maju sebagai kandidat Ketua RW10, yakni Elsye Noverita, Salim, dan Zakir Ria. Dari ketiga calon, Elsye dan Salim secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pemilihan yang mereka anggap penuh kejanggalan.
“Sejak awal kami sudah melihat ada yang tidak beres. Pemilihan ini jauh dari prinsip demokrasi dan keterbukaan,” ujar Elsye Noverita usai pemungutan suara.
Hal senada juga disampaikan Salim. Ia menilai ada indikasi kuat pengondisian yang membuat hasil pemilihan tidak mencerminkan suara mayoritas warga. “Kami tidak bisa menerima hasil ini. Mosi tidak percaya harus diajukan agar hak warga benar-benar dihormati,” tegasnya.
Protes tidak hanya datang dari para calon. Sejumlah warga apartemen juga angkat bicara mengenai ketidakpuasan mereka. Tom Klo, salah satu penghuni, menyebut pemilihan RW kali ini sama sekali tidak demokratis.
“Kami punya hak suara karena kami tinggal di sini. Tapi suara warga seolah-olah tidak dihitung. Kalau seperti ini, pemilihan RW hanya jadi formalitas penuh kepentingan,” ungkap Tom dengan nada kecewa.
Menurutnya, RW seharusnya menjadi representasi aspirasi warga. Namun dengan adanya kejanggalan sejak awal musyawarah hingga pengambilan keputusan yang sepihak, kepercayaan warga terhadap panitia dan perangkat kelurahan semakin luntur.
Seiring dengan semakin banyaknya protes, sebagian warga dan calon akhirnya menggulirkan mosi tidak percaya. Mereka menilai jalannya pemilihan harus ditinjau ulang agar tidak merugikan hak demokrasi penghuni Greenbay Pluit.
Warga menekankan bahwa RW bukan hanya jabatan simbolis, melainkan perpanjangan tangan warga untuk mengurus kepentingan bersama. Jika proses pemilihan dilakukan tanpa transparansi, dikhawatirkan akan muncul konflik berkepanjangan antarwarga di masa mendatang.
“RW itu pengayom warga, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Kalau pemilihan cacat sejak awal, otomatis ke depan RW yang terpilih tidak akan mendapat legitimasi penuh dari warga,” tambah seorang tokoh warga yang hadir dalam rapat tersebut.
