Redaksi 
Terkait isu Munaslub yang kerap mencuat, Ridwan menilai hal tersebut sah secara aturan. Dalam AD/ART partai, Munaslub diperbolehkan.
“Di zaman Bang Ical saja bisa lima kali Munas. Tidak melanggar konstitusi,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejarah Munas Golkar yang berlangsung demokratis, seperti terpilihnya Akbar Tanjung pada 1998 maupun Jusuf Kalla di Bali. Karena itu, wacana Munaslub menurutnya hal biasa dalam tradisi partai.
Namun, Ridwan mengaku kecewa saat pernah dicoret dari bursa calon ketua umum dengan alasan tidak memenuhi syarat. Padahal, ia merasa rekam jejaknya di parlemen dan partai sudah lebih dari cukup.
“Saya tahu yang mencoret itu bukan maunya Adies Kadir (Wakil Ketua DPR). Dia kader saya dulu di Surabaya. Saya hanya ketawa, karena sudah tahu peta politiknya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan isu Munaslub bukan berasal dari dirinya, melainkan ia hanya menjawab pertanyaan wartawan. Menurutnya, jika Munaslub memenuhi syarat, maka hal itu sah dilakukan.
“Lalu jadi ramai di berita, padahal isu itu sebelumnya muncul dari Nusron dan lingkaran istana. Nusron juga baru menanggapi setelah ramai, sementara pihak istana sendiri sudah membantah dan menegaskan fokus pada program-program,” katanya.
Ridwan menutup dengan pesan agar Golkar tetap menjaga konstitusi partai dan terbuka terhadap dinamika politik, termasuk kemungkinan Munaslub.
“Mulai zaman Orde Baru loh, sejak tahun 1997 saya sudah kampanye bersama Mbak Tutut. Jadi, dinamika di Golkar itu biasa saja,” pungkasnya.
