Redaksi 
Dalam prakteknya distribusi makanan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada kualitas makanan.
Perlu Ada Solusi Melalui Pola Perubahan Dapur MBG
Melihat kondisi saat ini dimana ada beberapa persoalan yang dialami dalam Program MBG, maka perlu ada solusi pola perubahan dapur MBG. Di samping itu juga perlunya untuk melibatkan warga dan pihak sekolah sebagai penerima manfaat MBG.
Dengan demikian warga sekolah tidak sekadar menjadi obyek tetapi juga seharusnya sebagai subyek dari Program MBG tersebut.
Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar skema pendistriusian Makan Bergizi Gratis(MBG) perlu diubah, hal ini untuk mengurangi terjadinya keracunan yang terjadi dan terus berulang.
Charles Honoris juga menegaskan bahwa pengadaan MBG harus melibatkan sekolah dan tidak lagi ada produksi MBG massal di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Teknisnya adalah dengan mengembalikan pengadaan MBG ke sekolah masing-masing,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kepada awak media beberapa waktu lalu.
Intinya harus ada solusi dan pola perubahan pada pengelolaan dapur MBG, libatkan warga sekolah untuk terlibat, bukan sekadar obyek penerima manfaat.
