Dampak galian ilegal bukan perkara sepele. Jalan desa yang setiap hari dilalui truk-truk besar menjadi rusak parah, sawah petani terancam, dan keseimbangan lingkungan hancur. Bahkan lebih jauh, jika dibiarkan, aktivitas galian liar ini bisa menimbulkan bencana ekologis yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Inilah yang coba dicegah oleh DPRD Lebak, karena mereka sadar tugas wakil rakyat bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Lebih dari itu, persoalan galian ilegal adalah bentuk nyata ketidakadilan hukum. Ada pengusaha yang taat aturan, mengurus izin dan membayar pajak, sementara sebagian lainnya bebas beroperasi tanpa izin dan tanpa kendali. Di sinilah letak perjuangan DPRD Lebak: memastikan hukum berlaku sama bagi semua, tanpa pandang bulu, dan menegakkan keadilan bagi rakyat kecil yang selama ini menjadi korban.

Baca JugaSuara Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat SampahMinggu, 24 Agustus 2025
Suara Ketua Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah

Langkah yang ditempuh DPRD Lebak ini sekaligus mengangkat kembali marwah lembaga legislatif di mata masyarakat. Bahwa DPRD bukan sekadar hadir saat kampanye, bukan sekadar berbicara di ruang sidang, tetapi juga turun langsung, melihat, mendengar, dan memperjuangkan. Dan di balik langkah itu, nama Kanda Acep Dimyati kembali mengemuka sebagai sosok yang berani, konsisten, dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Lebak.

Masyarakat kini layak menilai dengan jernih: tuduhan pencitraan hanyalah upaya melemahkan perjuangan. Faktanya, DPRD Lebak telah membuktikan kerja nyata. Mereka tidak berhenti di lokasi sidak, tetapi mengawal hingga ke tingkat provinsi, hingga melahirkan tuntutan resmi agar Gubernur Banten menutup galian ilegal yang merugikan rakyat.

Baca JugaKontroversi Sampah Pandeglang, Pengamat: DPRD dan Bupati Miskin GagasanSabtu, 23 Agustus 2025
Kontroversi Sampah Pandeglang, Pengamat: DPRD dan Bupati Tak Punya Terobosan

Sidak yang sempat dicibir sebagai pencitraan kini terbukti menjadi tonggak perjuangan. Dari Lebak, suara rakyat menggema hingga ke Provinsi, membawa pesan yang jelas: hentikan galian ilegal, tegakkan hukum, dan selamatkan tanah kelahiran.

Dan dengan lantang, DPRD Lebak menutup sikapnya dengan janji yang menggugah:

Baca Juga92 Presen Stok Beras Nasional Berada di Swasta, Pemerintah Optimalkan Intervensi 4 Juta Ton BerasSabtu, 23 Agustus 2025

“Kami memilih berpihak pada rakyat. Kami memilih melawan ketidakadilan. Dan kami memilih menjaga Lebak untuk anak cucu kami.”