Redaksi 
Sementara itu, ahli waris Yatmi, dengan penuh emosi dan air mata, menyampaikan harapannya agar masalah ini segera dimediasi. “Saya sudah lelah, ingin cepat selesai, jangan ada gontok-gontokan lagi,” ungkapnya.
Pilar Saga Ichsan menjelaskan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menanggapi surat permohonan klarifikasi dari ahli waris pada 24 Juli 2024. Dalam surat balasan, Pemkot menyampaikan bahwa setelah mempelajari dokumen yang ada, sengketa tersebut bukan kewenangan pemerintah daerah untuk memutuskan. Pemkot pun menyarankan agar pihak ahli waris menempuh jalur hukum litigasi.
Komisi II DPR RI menegaskan akan menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk membuka kemungkinan mendorong rekomendasi ke Komisi III DPR RI terkait perlindungan hukum dan dugaan tindak pidana perizinan serta perampasan tanah.
