Ia menyebut kenaikan tarif air juga akan berdampak luas pada ekonomi warga miskin kota. Air, kata dia, bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bagian dari roda ekonomi rakyat.

“Ketika air naik, ongkos laundry naik, harga kos naik, warung makan ikut naik. Efeknya berantai,” katanya.

Jaga Kota juga menyoroti lemahnya peran DPRD DKI dan Dewan Pengawas PAM Jaya. Kedua lembaga itu dinilai gagal memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada warga.

Organisasi ini mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif, melakukan audit publik terhadap PAM Jaya, dan mengevaluasi direksi serta pengawasnya.

“Jakarta tidak butuh air mahal,” kata Wahyudi menutup pernyataannya, “tapi air yang bersih dan adil untuk semua.”