Penghapusan upah murah dan outsourcing
Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
Penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja, Pencabutan PP 51/2023 tentang Pengupahan.

Aksi yang berlangsung damai ini dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Brebes. Meski sempat terjadi adu argumen di depan gerbang kantor bupati, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan surat tuntutan.

Baca Juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tembus Top 42 PT Terbaik Indonesia, Kukuhkan Diri sebagai PTKIN Terbaik Asia Versi QS WUR 2026 Minggu, 16 November 2025
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tembus Top 42 Pt Terbaik Indonesia, Kukuhkan Diri Sebagai Ptkin Terbaik Asia Versi Qs Wur 2026

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Brebes belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan buruh. Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes untuk menetapkan UMK 2026 dijadwalkan akan digelar dalam minggu-minggu mendatang sebelum batas akhir pengusulan ke Gubernur Jawa Tengah pada 21 November 2025.

Buruh SEBUMI-KBBI Cabang Brebes menyatakan akan terus mengawal proses penetapan UMK dan siap melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diakomodir.

Baca Juga Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Minggu, 16 November 2025
Diduga Tak Miliki Izin, Pt Sgt Di Jawilan Bodong Dan Berbahaya

“Buruh Brebes kudu sejahtera! Hidup buruh! Hidup buruh!” teriak massa sebelum meninggalkan lokasi aksi.