TANGERANG SELATAN – Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Khamami Zada menyatakan Indonesia harus membuat roadmap agar misi Indonesia untuk Afghanistan berbasis pada misi ideologis yang inklusif yang mendorong pernghargaan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, terutama pada perempuan dan kelompok minoritas sesuai kemajemukan bangsa Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan topik “Perumusan Strategi hubungan Indonesia – Afganistan dengan mitra strategis” di Kampus UIN Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa (25/11/2025).
Hadir juga sebagai narasumber, Dr. Noor Huda Ismail, Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian, Dr. Mohammad Ayub Mirdad, dosen Universitas Airlangga, dan Budi Suryasaputra, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kabul periode 2021-2025.
“Empat tahun sudah penguasa de fakto Taliban berkuasa di Afghanistan, sejak 2021. Taliban 2.0 ini tidak jauh berbeda dengan Taliban 1.0 yang berkuasa 1996-2001. Pelaksanaan syariat Islam secara ketat hingga pembatasan kepada perempuan dalam ruang publik, terutama akses pendidikan,” ujar Khamami Zada.
Khamami menuturkan penguasa de facto Afghanistan sekarang ini mempertahankan kontinuitas ideologis yang kuat dengan Taliban 1.0. Banyak perempuan yang kehilangan hak asasinya dan mengeluhkan dunia internasional yang gagal mempersiapkan Afghanistan yang inklusif.
“Taliban menggunakan pendekatan engagement. Mereka menjalin komunikasi dengan negara-negara di dunia internasional, tetapi sayangnya tetap bersikeras tidak mengubah syariat yang ketat,” terangnya.
