Seiring dengan naiknya target alokasi pupuk subsidi, pasokan pupuk urea nonsubsidi makin berkurang dan langka. Dalam kondisi ini, kuota terbesar hanya diberikan kepada PT MAS karena diduga ada kepentingan politik.

“Mungkin RP merasa aman jika menggunakan PT MAS karena merasa dilindungi atau kebal hukum,” ujarnya.

Berdasarkan informasi, lanjut Yusri, PT MAS tidak diharuskan mengikuti antrean sesuai prosedur di PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), tetapi perusahaan itu selalu mendapatkan kuota khusus melalui jalur cepat. Sedangkan distributor lain harus mengantre berbulan-bulan, itu pun tidak ada kepastian kapan mendapat barang.

Informasi itu juga menyebutkan, RP diduga mengarahkan PT MAS untuk supply mayoritas ke PT Sentana Adidaya Pratama (Grup Wilmar) karena pembayarannya tunai dan kebutuhannya paling besar di Indonesia. Selain itu, PT Sentana melakukan trading pupuk untuk banyak perkebunan sawit di Indonesia.

“Beberapa distributor yang ingin mengambil pupuk urea nonsubsidi diarahkan untuk beli ke PT MAS. Pedagang pupuk kecil menengah hingga besar kini kesulitan mendapat barang secara normatif sebab urea nonsubsidi sudah diatur hanya milik PT MAS,” ungkapnya.

Keistimewaan ini antara lain diberikan oleh PT Petrokimia Gresik (Petrogres), anak usaha PT PI. Maklum, Dirut Petrogres Daconi Khotob disebut merupakan sahabat lama RP yang diajak bergabung ke PT PI pada 2025.

Keistimewaan lain yang dinikmati PT MAS adalah selalu mendapat harga terbaik dengan alasan best layering karena pembelian skala besar. Setelah PT MAS bertransaksi, beberapa hari kemudian PT PI biasanya menaikkan harga jual secara signifikan.

“Akibatnya, mau tidak mau harus beli urea lewat PT MAS, ditambah lagi cuma perusahaan itu yang punya kuota khusus dan barang selalu ready bahkan dibandingkan seluruh anak usaha PT PI. Semua sudah diatur sebab mereka diduga punya komitmen yang sudah disetting sejak awal.” ucapnya.

Pada Desember 2025, ketika urea nonsubsidi sangat langka akibat beberapa pabrik pupuk berhenti produksi serta permintaan pupuk subsidi dan ekspor meningkat, PT MAS masih bisa ambil urea dari PT Pupuk Iskandar Muda, Petrogres dan PT Pupuk Kaltim.

“Sedangkan distributor lain harus menunggu dengan alasan kelangkaan barang, meskipun mereka sudah mengantre sejak beberapa bulan sebelumnya, jauh sebelum PT MAS memasukan PO (purchasing order),” ujarnya.

Agar dugaan korupsi kuota pupuk ini tidak menjadi gunjingan publik yang liar, Yusri mendorong Kejagung atau KPK segera memanggil dan memeriksa Dirut PT PI dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

“Jaksa Agung ataupun Ketua KPK harus turun tangan sebab kasus ini diduga melibatkan politisi dan nama-nama besar. Jangan sampai jajarannya tersandera intervensi politik dan masuk angin sehingga kasus itu tidak mereka tindaklanjuti,” kata Yusri.