Redaksi 
Dikatakan Daeng Mukhsin, bahwa dalam amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berisi sebagai berikut : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan amanat undang undang, Presiden harus berkomitmen dan seluruh kementerian terkait tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktik tambang ilegal.
Menurut Daeng Mukhsin, Presiden harus bisa memastikan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan penambangan ilegal berjalan dengan adil dimulai dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan hingga masuk ke ranah pengadilan.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” jelas pria berbadan kecil tersebut.
Dengan tindakan tegas dan terukur itu, Daeng Mukhsin yakin penindakan hukum akan berjalan konsisten demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam secara legal untuk kepentingan masyarakat.
“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” tutup Daeng
