Redaksi 
Tak hanya soal sampah fisik, Presiden juga meluncurkan Gerakan Indonesia Asri. Ia secara khusus menyoroti “sampah visual” berupa spanduk iklan dan baliho berukuran berlebihan yang merusak estetika kota.
“Turis datang enggak mau lihat spanduk. Orang ke Bali ingin lihat Bali, dia tidak ingin lihat baliho ayam goreng atau restoran cepat saji yang besar-besar. Jalan protokol harus tertib, kabel-kabel listrik yang seliweran juga harus diatur,” tegasnya.
Prabowo meminta kepala daerah segera berdialog dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin dan HIPMI agar pemasangan iklan dilakukan dengan cara yang lebih sopan, estetis, dan tidak merusak pemandangan.
Analisis: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Menanggapi instruksi Presiden, Pemerhati Kebijakan Publik, Zulhamedy Syamsi, menilai bahwa isu ini merupakan pengingat keras bagi tiga pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, kegagalan menjaga kebersihan Bali adalah bentuk lemahnya koordinasi.
“Isu ini menjadi pengingat bagi pemerintah lokal sebagai pemegang otoritas wilayah. Selain itu, Kementerian Pariwisata perlu mengevaluasi pengawasan standar destinasi (CHSE) yang selama ini terkesan kurang tegas. Masyarakat dan pengusaha pun harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keasrian lingkungan harian,” ungkap Zulhamedy.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebersihan adalah harga mati bagi industri pariwisata.
“Ini realita, bukan sekadar teori. Bagaimana turis mau datang kalau halamannya kotor? Ayo kita bersihkan ramai-ramai,” pungkas Presiden.
