Redaksi 
Sebelumnya, terjadi perbedaan pandangan antara Bernadus dan Kepala BPHL Wilayah XVII Jayapura terkait pengaduan terhadap PT Jati Dharman Indah Plywood Industries (PT JDI). Bernadus mengirim surat tuntutan tertanggal 4 September 2025 bernomor 01/RYKT-XI/2025 kepada Menteri Kehutanan untuk meminta klarifikasi atas dugaan kelalaian perusahaan.
Namun, jawaban Kepala Balai melalui surat tertanggal 15 Oktober 2025 bernomor S.281/BPHL.XVII/PEPHPHL/18/2025 dinilai tidak relevan.
“Jawaban yang disampaikan justru membahas penyelesaian konflik suku Wate dan Degei tahun 2018, bukan persoalan saya dengan PT JDI yang sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.
Ia juga menilai pihak balai tidak bekerja maksimal dan cenderung melayani kepentingan perusahaan.
Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah XVII Jayapura, Safruddin Jen, menyatakan persoalan tersebut telah diselesaikan.
“Permasalahan yang disampaikan Bernadus Pokuai sudah dibahas dalam rapat pada 9 Agustus 2018 di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dengan notulen rapat sebagai lampiran,” kata Safruddin.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah meminta klarifikasi kepada PT JDI melalui surat nomor S.267/BPHL.XVII/PEPHPHL/9/2025 tanggal 30 September 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi, perusahaan melakukan overlay citra Landsat dari sumber Citra Maxar ArcGIS Pro tertanggal 8 Maret 2023 serta identifikasi lapangan.
“Hasilnya menunjukkan areal yang dipersoalkan dikuasai bersama oleh pemilik ulayat Raiki Suku Wate dan Madal Suku Mee, berada dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015 dengan tutupan hutan yang masih baik,” jelasnya.
Safruddin menambahkan, sebelum pengusulan RKT, areal tersebut telah melalui proses pelepasan adat oleh pemilik ulayat. Selain itu, PT JDI secara konsisten memperoleh penilaian “Baik” dari Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dalam pengelolaan hutan lestari.
