“Kalau di Banten ada SPPG yang menolak UMKM dan malah memonopoli pasokan dengan pemasok besar, atau mengabaikan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja, itu berarti melawan semangat dan tujuan dari Peraturan Presiden. Pihak terkait harus segera mengambil langkah korektif,” tegas Egi dengan nada yang menegaskan.
Ia menambahkan, peran SPPG seharusnya tidak berhenti pada penyerapan bahan pangan dan penempatan tenaga kerja, tetapi juga membina dan mengarahkan UMKM, petani, peternak, serta nelayan agar mampu memenuhi standar kualitas program MBG, sekaligus memberikan pelatihan bagi warga lokal yang ingin bekerja di dapur MBG.

“Laksanakan Program MBG dengan nurani, jangan hanya sekadar berorientasi pada bisnis atau kemudahan operasional semata. Harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.


