Redaksi 
Dunia pendidikan juga tidak luput dari tantangan. Di beberapa sekolah di pedalaman, ruang kelas masih menggunakan atap yang bocor dan lantai tanah. Banyak sekolah juga kekurangan tenaga pengajar, membuat proses pembelajaran tidak bisa berjalan optimal. Banyak anak-anak terpencil yang kesulitan mengejar cita-cita karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendidikan.
“Masyarakat Lebak hari ini membutuhkan jalan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sekolah yang aman dan nyaman, serta program untuk menguatkan ekonomi keluarga. Belanja atribut pejabat menjadi sangat sensitif ketika banyak orang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” tegas Mukhsin.
Matahukum mengajak Pemkab Lebak untuk membuka data rinci anggaran tersebut mulai dari jumlah stel pakaian, spesifikasi bahan, hingga cara pengadaan yang dilakukan. Selain itu, ia mendorong Inspektorat untuk melakukan audit internal dan Kejari Lebak untuk menelaah potensi pelanggaran jika ditemukan ketidaksesuaian dalam perencanaan atau penggunaan anggaran.
“Transparansi adalah kunci untuk menghindari kecurigaan. Jika pengeluaran ini benar-benar wajar, maka jelaskan kepada publik. Namun jika ada penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” katanya.
Mukhsin juga mengingatkan peran DPRD Kabupaten Lebak untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak terkait, memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara rasional dan sesuai dengan kepentingan bersama daerah yang masih memiliki banyak keluarga prasejahtera dan wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih.
Persoalan ini kini menjadi sorotan publik, yang menginginkan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak hanya memenuhi aturan administrasi, tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat dengan memperhatikan kondisi aktual masyarakat Lebak.
