Redaksi 
Ia menyatakan bahwa melalui tim independen, seluruh instrumen negara dapat bekerja secara maksimal untuk membongkar dan mengungkap pelaku maupun otak pelaku penyiraman air keras tersebut.
Lebih lanjut, Foor Good Manik menyampaikan bahwa pembentukan Tim Independen Gabungan Pencari Fakta bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun, sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Ia menegaskan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.
Direktur PBH AAI Jakarta Timur, Marulitua Rajagukguk, menambahkan bahwa Tim Independen Gabungan Pencari Fakta harus dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tenggang waktu yang wajar untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut.
Menurutnya, pembentukan tim ini penting untuk menghindari kemungkinan salah tangkap atau adanya pihak yang dikorbankan melalui skenario yang tidak sesuai dengan fakta. Ia mencontohkan kasus Kasus Marsinah yang hingga saat ini belum sepenuhnya terungkap.
Marulitua juga menegaskan, apabila kasus penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus tidak mampu dituntaskan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi Polri dan TNI, dan memperpanjang rantai impunitas di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, PBH AAI Jakarta Timur menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Presiden RI untuk memanggil Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM, serta masyarakat sipil guna membentuk Tim Independen Pencari Fakta dalam kasus penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus, serta memastikan seluruh pelaku, termasuk aktor intelektual, ditangkap dan diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.
2. Meminta Presiden RI menjamin proses penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel dengan mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada publik.
3. Meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan maksimal serta pemulihan medis dan psikologis bagi Sdr. Andrie Yunus sebagai korban.
4. Meminta Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI memperkuat kerja Tim Independen Pencari Fakta dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.
