Asip menilai, jika dibandingkan dengan tren global tersebut, langkah Indonesia tidak bisa dibaca sekadar populis, melainkan sebagai upaya meredam dampak eksternal agar tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Asip menambahkan, kebijakan menahan harga BBM berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi.
Sebab, setiap kenaikan BBM hampir pasti diikuti kenaikan biaya transportasi dan distribusi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok.
Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap fiskal negara. Karena itu, transparansi dan perhitungan yang akurat menjadi penting agar kebijakan tetap berada pada jalur yang sehat.
“Menahan harga tentu ada biayanya. Di sini pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.
Ia juga menilai respon cepat pemerintah dalam meredam isu kenaikan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Di sisi lain, Asip mengapresiasi peran Pertamina yang tetap menjaga distribusi dan ketersediaan BBM di tengah dinamika yang ada.
“Untuk saat ini, langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat. Tantangannya menjaga konsistensi ke depan,” pungkasnya.



