”masyarakat tidak butuh menteri yang hanya sekadar seremonial. Rakyat butuh menteri yang paham substansi dan akuntabel. Video viral saat RDP dengan DPR RI itu adalah potret nyata kegagalan koordinasi di tubuh Kementerian Pariwisata,” tegas Agus.
Desakan Reshuffle: Jangan Bebani Presiden
PSM menekankan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang krusial. Membiarkan posisi menteri diisi oleh sosok yang dianggap tidak siap secara administratif dan substantif dinilai hanya akan membebani kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Poin-poin kritik PSM terhadap kinerja Kementerian Pariwisata:
• Ketidaksiapan Data: Laporan anggaran yang tidak diverifikasi menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
• Komunikasi Lemah: Jawaban yang ragu-ragu di forum resmi mencederai marwah kementerian.
• Urgensi Akuntabilitas: Ketidakjelasan selisih anggaran berisiko menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan dana publik.
”Kami meminta Presiden mengambil langkah tegas. Jangan sampai sektor pariwisata kita stagnan hanya karena dipimpin oleh sosok yang tidak menguasai lapangan. Reshuffle adalah jalan keluar logis sebelum kerusakan di sektor ini semakin meluas,” pungkas Agus Syafrudin.
