Redaksi 
“Mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa Gubernur terkait dugaan-dugaan ini. Jangan biarkan keraguan publik berlarut-larut. Penegakan hukum harus objektif, tanpa pandang bulu demi integritas pemerintahan,” pungkasnya.
Aliansi Masyarakat Siap Demo Besar-besaran: Ogah Jadi Tunggangan Politik
Sementara itu, gelombang ketidakpuasan masyarakat semakin memuncak. Sebuah gabungan organisasi yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi.
Mereka menegaskan sikap tegas: “OGAH DICAP TUNGGANGAN”. Massa menolak keras jika gerakan ini diinterpretasikan sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons kebijakan-kebijakan yang terasa menyakitkan hati rakyat, serta menolak segala bentuk upaya yang ingin memanfaatkan massa sebagai tunggangan politik. Rakyat punya harga diri, tidak bisa seenaknya dipermainkan,” ujar Koordinator Aksi, Erly Sopiansyah.
Aksi ini melibatkan ribuan orang dari puluhan organisasi lintas sektor. Mereka menuntut penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), evaluasi anggaran daerah, serta fungsi pengawasan legislatif yang maksimal dan independen.
Tanggal 21 April dipilih bertepatan dengan Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran perempuan dalam menjaga ekonomi dan ketahanan keluarga.
