Redaksi 
Tidak berhenti di lokasi perayaan Harlah, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju Sekretariat Pengurus Besar PMII di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, mereka melontarkan kritik tajam yang menyoroti tiga poin utama kegagalan kepemimpinan Muhammad Sofiullah Cokro:
Pertama, sebagai pemimpin tertinggi organisasi, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan konstitusi. Namun yang terjadi, ia justru dinilai memainkan aturan sesuai keinginannya sendiri, sebuah hal yang sangat ironis dan merusak fondasi demokrasi internal PMII.
Kedua, adanya indikasi kuat bahwa kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan politik di luar organisasi. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan pusat gagal menjaga kemandirian dan kemurnian organisasi dari campur tangan pihak eksternal, sehingga PMII berisiko dijadikan sebagai alat politik semata.
Ketiga, tindakan menghindar dan meninggalkan lokasi acara lewat pintu belakang mencerminkan kepemimpinan yang tidak berintegritas, takut menghadapi kebenaran, serta tidak mampu memberikan keteladanan moral yang baik bagi seluruh kader.
Amar juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada konflik kepengurusan di wilayah Maluku saja. Hingga saat ini, kepemimpinan Muhammad Sofiullah Cokro pun dinilai masih belum sah secara hukum, karena hingga kini belum mendapatkan pengesahan berupa Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka legitimasi kepemimpinannya akan terus dipertanyakan dan digugat oleh kader di berbagai daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul tuntutan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Kongres Luar Biasa.
Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro beserta jajaran pengurus PB PMII belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait tuduhan dan tuntutan yang disampaikan. Sementara itu, Amar Lusubun dan pendukungnya menegaskan akan terus melakukan aksi-aksi lanjutan jika tuntutan pemulihan kedudukan PKC PMII Maluku sesuai aturan organisasi tidak segera dipenuhi.
“Kita akan terus berjuang hingga ada kepastian. Apakah konstitusi organisasi ini akan ditegakkan, atau justru kepentingan segelintir elit yang akan terus mendikte arah gerak PMII ke depannya?” pungkas Amar.
