“Saya meminta Kepolisian dan Tim Saber Pungli segera turun ke lapangan. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa aparat kalah oleh preman, atau lebih buruk lagi, ada pembiaran karena adanya aliran dana ke oknum tertentu. Penegakan hukum harus menyasar aktor intelektual di balik pungutan ini, bukan justru mengkriminalisasi pedagangnya,” tegas Rudi.
Pedagang Sebagai Korban Sistem
Narasi investigasi ini menemukan bahwa PKL seringkali berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan ruang untuk menyambung hidup; di sisi lain, mereka menjadi sapi perah bagi oknum yang menjanjikan “izin ilegal” untuk berjualan di bahu jalan.
Minat pedagang untuk kembali ke jalanan meski sudah disediakan tempat di Pasar Tohaga mengindikasikan adanya masalah dalam skema relokasi atau daya tarik pasar resmi yang kalah bersaing dengan aksesibilitas bahu jalan. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk menciptakan sistem “pajak bayangan”.
Kritik pedas juga datang dari warganet yang mempertanyakan integritas Satpol PP Kabupaten Bogor. Hilangnya pengawasan pasca-penertiban (pasca-kondisi steril) menimbulkan tanya besar mengenai konsistensi penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Parung maupun Satpol PP Kabupaten Bogor terkait langkah konkret untuk memutus rantai pungli tersebut. Warga dan pegiat hukum mendesak agar pemerintah tidak hanya melakukan tindakan represif saat penertiban, tetapi juga menutup celah pungli yang merusak tatanan sosial dan ekonomi di Bogor Utara.
