Teropongistana.com Jakarta – Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, memberikan tanggapan yang sangat tajam dan mendalam merespons curahan hati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, terdapat kontradiksi yang sangat mencolok antara apa yang dituliskan di media sosial dengan perilaku nyata yang ditunjukkan selama ini.

Mukhsin menilai sangat ironis ketika seseorang yang mengaku meneteskan air mata melihat penderitaan rakyat, namun di sisi lain justru menutup rapat pintu dialog dan kebenaran.

“Saya membaca tulisan beliau, dan saya melihat ada pertentangan yang sangat besar. Di satu sisi beliau menangis, merasa sedih melihat anak-anak Papua, dan menuding ada oknum serakah di sekitar Pak Prabowo. Tapi di sisi lain, perilaku beliau sendiri justru menjadi tembok penghalang kebenaran,” ujar Mukhsin dengan tegas, Jumat (1/5/2026).

Alergi Kritik dan Suka Memblokir

Mukhsin menyoroti bahwa Nanik Deyang dikenal sangat tertutup. Beliau dinilai alergi terhadap pertanyaan kritis, tidak kooperatif, dan bahkan tidak segan-segan memblokir akun wartawan, aktivis, maupun siapa saja yang berani menanyakan detail atau mengkritik jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini yang tidak masuk akal. Kalau memang hati beliau sebersih yang dituliskan, kenapa harus takut ditanya? Kenapa harus memblokir wartawan yang sedang menjalankan tugas mencari kebenaran? Justru dengan memblokir dan menghindar, itu tandanya beliau tidak transparan dan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” tegas Mukhsin.

Baca Juga Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka Senin, 27 April 2026
Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka Merupakan Urat Nadi Perdagangan Global Yang Memikul Beban 25% Distribusi Komoditas Dunia, Namun Bagi Indonesia Posisi Strategis Ini Menghadirkan Paradoks Antara Kedaulatan Wilayah Dan Kemanfaatan Ekonomi. Sebagai Pemilik Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Justru Terjebak Dalam Peran &Amp;Quot;Penjaga Gerbang&Amp;Quot; Yang Memikul Tanggung Jawab Besar Atas Keamanan Jalur Dari Ancaman Pirasi Serta Risiko Kerusakan Ekologis Akibat Limbah Kapal. Sayangnya, Beban Operasional Yang Menjadi Cost Center Bagi Apbn Ini Tidak Berbanding Lurus Dengan Keuntungan Finansial, Karena Status Selat Sebagai Jalur Pelayaran Internasional Membatasi Otoritas Negara Untuk Memungut Retribusi Langsung, Sementara Nilai Tambah Ekonomi Justru Tersedot Ke Pelabuhan Negara Tetangga Yang Memiliki Ekosistem Layanan Lebih Mapan.