Redaksi 
Akibat kelalaian dan kesalahan prosedur ini, pemerintah Indonesia kalah dalam gugatan arbitrase di Singapura. Negara diwajibkan membayar ganti rugi sebesar USD 21,38 juta atau setara Rp306,8 miliar per Desember 2021, yang kini menjadi beban kerugian negara yang mengikat.
Keterangan Saksi: Proyek Tidak Lazim dan Tanpa Kajian
Dalam persidangan terungkap kesaksian yang menguatkan dugaan penyimpangan:
1. Marsdya TNI (Purn) M. Syaugi (Mantan Dirjen Renhan) mengaku sejak awal tidak setuju, namun keputusan tetap dijalankan. Ia menegaskan anggaran yang diblokir sebenarnya bisa dicairkan jika data dukung dilengkapi, namun hingga akhir hal tersebut tidak pernah dipenuhi.
2. Mayjen TNI (Purn) Bambang Hartawan (Mantan Dirjen Kuathan) menilai proyek ini “tidak lazim”, karena berjalan tanpa Feasibility Study (kajian kelayakan) dan tanpa kepastian anggaran yang jelas.
3. Pranyoto (Anggota Tim Penerima) mengaku bingung saat memeriksa barang. Pemeriksaan hanya bersifat fisik, tidak ada tenaga ahli yang mendampingi, sehingga tidak bisa dipastikan apakah barang itu benar peralatan satelit yang berfungsi atau tidak.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa tim penuntut umum yang merupakan gabungan dari JAM Pidmil dan Oditur Militer akan terus mengungkap seluruh fakta hukum secara transparan.
“Kami memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Fakta persidangan menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan negara. Kami akan berjuang keras untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan,” tegas Anang.
