Redaksi 
Lebih jauh, Mukhsin Nasir menekankan bahwa ada korelasi antara gaya hidup mewah birokrat dengan ketidakmampuan mereka dalam bekerja secara teknis di lapangan.
“Logikanya sederhana, kalau urusan harga HP saja mereka naik-naikan, pantas saja harga minyak goreng di pasar tidak terkendali. Jangan-jangan energi mereka habis untuk mengurus penggelembungan anggaran seperti ini, sehingga pengawasan terhadap mafia pangan atau stok Minyakita jadi terabaikan,” tambahnya.
MataHukum mendesak agar pihak pengawas internal maupun aparat penegak hukum tidak meremehkan temuan ini meskipun skala pengadaannya kecil.
“Jika pengawasan internal terhadap harga HP saja sudah bobol, jangan harap rakyat bisa percaya Kemenko Pangan mampu mengawasi distribusi pangan nasional. Jangan sampai ada kesan: Harga HP dinaikkan, tapi harga minyak goreng tidak bisa dikendalikan,” tutup Mukhsin Nasir.
