Redaksi 
“Yang sangat disayangkan adalah perilaku dua juri tersebut. Mereka dengan terang-terangan mempertontonkan ketidakadilan, padahal peserta yang di depan mereka sedang belajar tentang nilai negara. Bagaimana mungkin MPR bisa dipercaya menyebarkan nilai luhur, kalau di lingkungan penyelenggaranya sendiri nilainya sudah tidak ada?” tanya Lucius dengan nada kritis.
Situasi ini, lanjut dia, berpotensi meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan publik terhadap MPR. Jika lembaga yang diberi mandat menjaga konstitusi saja berbuat sebaliknya, maka legitimasi seluruh program sosialisasi yang dijalankan pun dipertanyakan.
Merespons hal itu, Lucius menuntut langkah tegas dan cepat. Ia meminta pimpinan MPR segera memberhentikan kedua juri yang bermasalah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekisruhan yang terjadi.
“Langkah pertama dan paling mendesak adalah memberhentikan kedua juri itu. Mereka sudah mencemarkan nama baik lembaga dan merusak citra nilai kebangsaan di hadapan anak-anak muda. Itu adalah harga mati yang harus dilakukan MPR,” desaknya.
Tak berhenti di situ, Lucius juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian program LCC maupun sosialisasi 4 Pilar secara umum. Selama ini, kata dia, program-program tersebut kerap mendapat sorotan karena dianggap hanya sekadar rutinitas tahunan tanpa dampak nyata, tanpa kurikulum baku, dan sering kali dijadikan sarana kampanye semata bagi anggota lembaga.
“Sosialisasi ini selama ini kosong maknanya. Tidak ada ukuran keberhasilan, tidak ada materi baku, kalender kegiatannya pun sembarangan. Sering kali ini hanya menjadi ajang silaturahmi atau kampanye anggota MPR ke daerah. Kisruh di Kalbar ini harus menjadi alarm keras bagi MPR untuk merenungkan kembali, apa sebenarnya peran dan fungsi mereka di tengah masyarakat,” pungkas Lucius.
