Redaksi 
Perubahan angka yang tidak konsisten ini kembali memunculkan tanda tanya besar bagi CBA terkait dasar perhitungan teknis yang digunakan oleh pihak Kemenkes.
“Kenapa di tahun 2025 nilainya bisa Rp200 juta, lalu di 2026 malah turun jadi Rp171 juta? Apakah volume pekerjaannya dikurangi, metodenya berubah, atau justru ada indikasi pemompaan harga atau mark up di tahun sebelumnya? Ini butuh penjelasan data yang akurat,” ungkap Jajang.
Lebih jauh, CBA juga menyoroti fenomena bahwa pos anggaran ini terus ada setiap tahun. Hal ini dinilai aneh, sebab jika program ini efektif, seharusnya masalah hama sudah selesai dan tidak perlu dana berulang terus-menerus.
“Karena setiap tahun selalu ada anggarannya, berarti masalahnya tak kunjung tuntas. Masyarakat berhak tahu, hama apa sebenarnya yang diberantas? Seberapa luas areanya? Dan bagaimana hasil evaluasi kerjanya selama ini? Jangan-jangan ini sekadar pos fiktif,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Jajang juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hama” dalam dokumen anggaran ini adalah hama fisik seperti rayap dan serangga pengganggu di gedung kantor. Hal ini ia sampaikan untuk membedakan dengan polemik yang baru saja menimpa Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, terkait penggunaan gelar akademik.
Sebelumnya, pada 11 Mei 2026, Menteri Kesehatan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lima dokter spesialis atas dugaan penggunaan gelar Insinyur (Ir.) secara tidak sah, dengan pendampingan hukum dari Otto Cornelis Kaligis.
“Sekali lagi yang kami sorot ini anggaran untuk rayap dan serangga, bukan soal polemik gelar ‘Ir.’ yang sedang ramai. Namun keduanya sama-sama butuh kejelasan dari Kemenkes,” jelas Jajang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau penjelasan resmi dari pihak manajemen Kementerian Kesehatan terkait temuan dan pertanyaan yang disampaikan oleh CBA ini.
