Redaksi 
Pos Anggaran Jumbo yang Dicurigai
Sebelumnya, gelombang protes datang dari KITA Banten dan Gema Kosgoro. Mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas sejumlah pos anggaran di DPRD Kabupaten Tangerang yang dinilai rawan menjadi ajang transaksi haram alias commitment fee dengan pihak ketiga.
Beberapa poin krusial yang disorot tajam antara lain pengelolaan dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, anggaran sewa hotel, pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, biaya perjalanan dinas, hingga anggaran makan minum (mamin) untuk agenda rapat serta reses.
Melalui Ketua Gema Kosgoro Banten Edi Rusli, Koordinator KITA Banten Agus Suryaman menyatakan bahwa pos-pos anggaran tersebut memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum karena nilainya yang sangat fantastis.
Bahkan, alokasi untuk pos sewa hotel dan pakaian dinas di DPRD Kabupaten Tangerang disinyalir menjadi salah satu yang paling gemuk di wilayah Provinsi Banten.
“Skala anggaran yang begitu besar ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” tegas Agus.
