Redaksi 
Hal senada disampaikan Burhanudin, S.H. Menurutnya, perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk barang yang dibeli, tetapi juga mencakup keselamatan selama beraktivitas di tempat usaha.
“Mengesampingkan tanggung jawab hanya karena fasilitasnya ‘gratis’ atau lewat perjanjian baku, bisa bertentangan dengan semangat melindungi konsumen,” jelasnya.
Pengajuan ke BPSK ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha ritel lainnya. Pasalnya, kasus serupa kerap terjadi di berbagai minimarket dan pusat perbelanjaan. Melalui keputusan BPSK nantinya, diharapkan muncul kejelasan hukum yang tegas serta mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan konsumen.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih menunggu klarifikasi resmi dari manajemen Indomarco maupun pihak terkait penanganan kasus tersebut.
