Redaksi 
“Bila terdapat perbedaan kewenangan antarlembaga, penyelesaiannya harus lewat mekanisme hukum dan koordinasi yang profesional, bukan menimbulkan kesan adanya intervensi. Kami meminta Kejaksaan Agung bersikap sebagai penegak hukum yang objektif dan transparan, tanpa mempertahankan ego kelembagaan semata,” ujarnya.
Mengenai peran TNI, ia mengingatkan kembali semangat Reformasi 1998 yang telah memisahkan fungsi TNI dan Polri demi memperkuat demokrasi. Kata Maulana, TNI harus tetap menjaga profesionalisme sesuai UU No.34 Tahun 2004. Batas kewenangan setiap institusi harus dijaga agar tidak meragukan masyarakat.
Harapan Terhadap Pemerintah
Maulana Sai juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah berulang kali menyatakan perang terhadap korupsi. Kata Maulana, Komitmen Presiden untuk memberantas korupsi harus menjadi kompas bagi seluruh aparat.
“Langkah Polri mengusut kasus batu bara ini harus didukung penuh, tanpa hambatan dari ego sektoral. Semangat bersinergi harus menjadi kunci, bukan menciptakan riak yang mencederai keadilan,” jelasnya.
Pesan Akhir Bagi Rakyat dan Lembaga
Sebagai penutup, ia menegaskan posisi mahasiswa yang tidak berpihak pada lembaga tertentu, melainkan berpihak pada Konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat. Menurut Maulana, tugas mereka adalah mengawal agar penegakan hukum tidak berhenti di hadapan kekuasaan.
“Rakyat tidak sedang menunggu siapa yang menang dalam perselisihan antarlembaga. Rakyat hanya ingin satu hal: apakah hukum masih menjadi panglima di Republik ini,” sebutnya.
“Jika hukum ditegakkan dengan benar, demokrasi akan kuat. Tapi jika kepercayaan publik melemah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, melainkan masa depan negara hukum kita sendiri,” tutupnya.
