TEROPONGISTANA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah atas materi dan muatan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi yang merupakan usul dari DPR RI. Kelima RUU itu terkait RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Riau, RUU Provinsi Jambi, RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat 1 bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/5/2022). Selain Mendagri, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan DPD RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca JugaISTIMEWA….!Saat Futsal Kejati DKI Jakarta dan Forwaka KompakJumat, 27 Mei 2022

Mendagri menuturkan, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan terkait 5 RUU tersebut. Namun dengan catatan, pembahasan itu terbatas pada dasar hukum, mengingat sebelumnya UU terkait 5 provinsi tersebut masih berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950.

Baca juga : Mendagri Turut Doakan agar Anak Ridwan Kamil Ditemukan dalam Keadaan Sehat

Baca JugaKorona Watch Minta Menteri Bappenas DiperiksaJumat, 27 Mei 2022

“Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 5 RUU ini di luar perubahan dasar hukum,” ujar Mendagri.

Baca JugaWaketum Golkar Bamsoet: Selamat Jalan Buya Syafii Maarif, Sang Guru BangsaJumat, 27 Mei 2022