Redaksi 
“Ketertutupan DPR tak berbanding lurus dengan hasil kerja. Jika saja sulitnya akses masuk parlemen dibuat supaya tidak mengganggu konsentrasi DPR bekerja, tentu saja kita busa maklum. Akan tetapi ketika ketertutupan itu tak berdampak pada hasil kerja yang baik, maka jangan-jangan ketertutupan itu untuk menyelimuti citra buruk kinerja DPR seperti yang terekam melalui kinerja mereka.”tutur Lucius
Dijelaskan Lucius, bahwa harus diakui urusan tata kelola serta koordinasi antar pekerja di DPR bukan ramah anggota DPR melainkan Sekjen. Terkadang kecuekan kesekjenan memang terjadi karena merasa ia hanyalah pejabat pelaksana aturan. Ia bukan politisi yang tahu bagaimana memelihara citra di hadapan publik.
“Karena itu bagi kesekjenan akses masuk yang dipercepat sesuatu yang seharusnya agar di depan anggota DPR semuanya serba terkendali. Sayangnya pengetatan kebijakan Sekjen berdampak buruk bagi citra parlemen yang seharusnya memperlihatkan simpati kepada khalayak.”Jelas Lucius.
Dikatakan Lucius, untuk urusan politik soal akses masuk parlemen itu yang menjadi urusan DPR untuk dikomunikasikan kepada Sekjen. Kata Lucius, jangan sampai buah kebijakan sekjen ditulis oleh politisi yang menjadi anggota DPR.
“Maka tugas DPR bagaimana mengoordinasikan kebijakan rumah tangga parlemen agar memudahkan akses bagi rakyat. Dengan kemudahan akses, DPR akan benar-benar dianggap sebagai rumah rakyat. Dan karenanya kepercayaan atas mereka bisa membaik. DPR punya tanggungjawab membantu memudahkan prosedur bagi jurnalis agar parlemen tak diwartakan sebagai lembaga tertutup dan tak ramah dengan rakyat.”terang Lucius.
