Redaksi 
Menurut Prof. Hibnu, untuk menentukan kasus itu termasuk pidana atau tidak tentunya harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. “Apakah ada mens rea dari perbuatan itu dan apakah uang itu berasal dari perbuatan jahat. Jika tidak, kasus ini masalah SOP, bukan pidana,” ujarnya.
Dia mengatakan, pengambilan uang di bank ada mekanismenya. Apabila nasabah tidak diberikan tanda terima atau bukti pengambilan uang, bank kemungkinan tidak menjalankan SOP dengan baik. “Jangan masyarakat yang jadi korban jika bank tidak menjalankan SOP,” kata Prof. Hibnu.
Berkaca dari kasus ini, dia mengimbau pihak kepolisian dan instansi terkait agar menyampaikan literasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur penukaran uang. “Masyarakat perlu literasi dan edukasi agar kamtibmas kondusif,” kata Prof. Hibnu.
Diberitakan sebelumnya, petugas patroli Polresta Mojokerto menahan mobil beserta isinya berupa uang pecahan kecil sebanyak Rp3,73 miliar di dekat pintu keluar Gedek Tol Mojokerto pada Kamis (7/4/2022).
Menurut pengakuan JR pemilik uang, uang pecahan kecil untuk keperluan Lebaran itu ditukar di salah satu bank di Bandung dan dibawa ke Jawa Timur. Namun di tengah jalan, mobil yang membawa uang itu diberhentikan mobil patroli polisi.
Tidak lama kemudian, ungkap JR, datang petugas reserse dan membawa mobil beserta isinya berupa uang pecahan hasil penukaran itu ke Mapolres Mojokerto Kota.
Dalam pemeriksaan, penyidik polisi menduga uang itu palsu. Setelah melalui cross-check ke bank setempat, BRI dan BI menyatakan uang tersebut asli yang disaksikan sendiri oleh polisi dan pemilik serta pegawai bank.
Menurut JR, uang yang dia tukar tersebut sebagian besar merupakan titipan beberapa teman dan saudaranya. Nilainya mencapai Rp 3,73 miliar dengan pecahan Rp 1.000 hingga Rp 20.000.
Akibat uangnya ditahan polisi, orangtua JR mengalami depresi berat. “Bapak saya sampai sakit dan stres, sekarang terbaring lemah memikirkan uang yang ditahan petugas hingga saat ini tidak dikeluarkan. Padahal uang itu asli,” ungkapnya.
JR mengaku sudah melayangkan surat permohonan kepada Kapolresta Mojokerto agar uang tersebut dikembalikan. Namun, pihak Polresta justru telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejari Mojokerto pada 13 April 2022. (Red)
