Nasional

2,498 berita

Penumpang Whoosh Naik 6,3 Presen, KCIC Catat 5,1Juta Pengguna Hingga Oktober 2025

Teropongistana.com Jakarta – PT KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari…

30 Okt 2025 · Redaksi

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.366 per jemaah. Dari total biaya tersebut, Rp54.194.366 dibayar langsung oleh jemaah (Bipih), sedangkan Rp33.215.000 bersumber dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji dan anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH Maman Imanulhaq, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai bahwa angka yang disepakati mencerminkan keseimbangan antara kemampuan finansial calon jemaah dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. “Kami di Panja Haji berjuang agar biaya haji tetap rasional, terjangkau, dan tidak membebani jemaah, namun pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujar KH Maman di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/10/2025). Wakil Ketua Fraksi PKB itu menjelaskan, penetapan biaya ini merupakan hasil pembahasan panjang dan mendalam antara DPR dan Pemerintah. Setiap komponen biaya diperhitungkan secara cermat, termasuk kurs valuta asing, akomodasi, konsumsi, serta transportasi jemaah di Tanah Suci. Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan jemaah benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan haji. Lebih lanjut, Kiai Maman menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi kepada publik. Menurutnya, keterbukaan mengenai struktur biaya dan nilai manfaat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. “Transparansi menjadi kunci agar dana umat ini benar-benar dikelola dengan amanah dan profesional,” tegasnya. Kiai Maman yang juga Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini juga menegaskan bahwa penurunan biaya tidak boleh diartikan sebagai penurunan standar layanan. Ia menuntut agar pemerintah terus menjaga mutu pelayanan di semua aspek, mulai dari akomodasi, bimbingan ibadah, hingga fasilitas kesehatan bagi jemaah di Tanah Suci. “Ibadah haji adalah perjalanan spiritual sekaligus cermin tata kelola bangsa. Karena itu, peningkatan layanan harus menjadi prioritas,” ujarnya. Kiai Maman juga mengingatkan calon jemaah untuk mempersiapkan pelunasan sesuai jadwal yang akan ditetapkan pemerintah, termasuk melengkapi syarat administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Ia berharap penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk serta bermartabat. “Keputusan ini adalah hasil kerja sama DPR dan Pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umat. Kami berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah Indonesia,” tutup Kiai Maman Imanulhaq.

Nasional

Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta, Kiai Maman Sebut Harga Turun dan Kualitas Pelayanan Harus Meningkat

Teropongistan.com JAKARTA – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji…

29 Okt 2025 · Redaksi

Hukum

Kajati DKJ Lantik Safrianto jadi Aspidum dan 9 Pejabat Utama

Teropongistana.com JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kajati DKJ) Dr. Patris Yusrian Jaya secara resmi telah melantik…

29 Okt 2025 · Redaksi

Headline

Didik Farkhan Minta Jajaranya Berani Keluar Zona Nyaman

Teropongistana.com Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, yang baru saja dilantik, secara tegas…

27 Okt 2025 · Redaksi

Nasional

KBBI Boikot Hasil Panitia Seleksi Dewas BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031

Teropongistana.com Jakarta – Konfederasi Barisan Buruh Indonesia (KBBI) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan…

27 Okt 2025 · Redaksi

Pimpinan Komisi II DPR RI Ingatkan Kepala Daerah Agar Tak Angkat Timses Jadi PPPK

Nasional

Komisi II DPR RI Beri Sinyal Bahas PPPK Jadi PNS Tanpa Tes

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan siap untuk membahas peralihan status PPPK menjadi…

27 Okt 2025 · Redaksi

Nasional

Pengamat: Dorong Peran Gen-Z dalam Isu Keamanan Nasional

Teropongistana.com, JAKARTA – Komunitas Peduli Hankam (KPH) menggelar seminar bertajuk “Refleksi 80 Tahun dan Harapan Masa Depan untuk…

26 Okt 2025 · Redaksi

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lembaga tersebut memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan. Menurut Arif Rahman yang juga sebagai badan legislasi DPR RI (Baleg DPR RI) , keberadaan BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup, relevan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “BPIP perlu memiliki dasar hukum yang kokoh agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki daya dorong dalam pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila,” ujar Arif Rahman dalam kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang digelar bersama BPIP. Lebih lanjut, Arif menyoroti perlunya penanaman dimensi Pancasila di tengah masyarakat, terutama di era digital yang sarat dengan arus informasi tanpa batas. Ia menilai, banyak pergeseran dalam cara masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam tindakan sosial maupun perilaku di media sosial. “Hari ini kita melihat ada pergeseran dalam cara masyarakat memaknai Pancasila. Karena itu, perlu upaya bersama untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tetap bijak dalam bersikap, dan mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tegasnya. Arif Rahman menambahkan bahwa penguatan peran BPIP juga harus diiringi dengan pendekatan edukatif dan kultural, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar dihidupi dalam perilaku sehari-hari. “Pancasila bukan sekadar hafalan lima sila, tetapi panduan moral dan kompas kebangsaan. Pembinaan ideologi harus masuk ke ruang-ruang pendidikan, keluarga, bahkan dunia digital,” ungkapnya. Melalui kegiatan bersama BPIP ini, Arif berharap generasi muda dan seluruh elemen masyarakat semakin memahami pentingnya Pancasila sebagai falsafah dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi.

Nasional

Anggota DPR RI Komisi IV, Tegaskan Pentingnya Perkuat Landasan Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Teropongistan.com Pandeglang – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan…

24 Okt 2025 · Redaksi

Nasional

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

Teropongistana.com JAKARTA – Agaknya, Presiden Prabowo Subianto kali ini perlu segera mengambil tindakan tegas. Pasalnya, kendati kasusnya tengah disidik…

23 Okt 2025 · Redaksi