Nasional

2,498 berita

Jakarta - Kami dari berbagai eksponen gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis kelompok Cipayung, sebut saja “Roundtable 98 Cipayung”, sebuah forum diskusi meja bundar informal yang dilakukan rutin untuk mengawal terwujudnya cita cita Indonesia emas, adil, sejahtera dan moderen untuk seluruh rakyat Indonesia berdasarkan cita Proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kami menyampaikan beberapa pandangangan terkait peringatan Mayday yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo: Pertama, Peristiwa Mayday adalah salah satu pencapaian sejarah umat manusia dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Peristiwa ini patut dirayakan sebagai pengingat kepada semua orang bahwa kesejahteraan adalah buah dari sebuah perjuangan yang dibangun di atas dasar persatuan. Kedua, Mayday patut juga diperingati karena sejarah lahirnya juga selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Ketiga, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda peringatan Mayday 2025 yang dipusatkan Monas Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025. Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua Presiden RI yang hadir pada peringatan Mayday, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo. Bagi kami peristiwa ini adalah momentum dalam mempersatukan rakyat mencapai Indonesia maju, moderen, adil dan sejahtera. Keempat, menurut pandangan kami kehadiran Presiden Prabowo adalah wujud nyata perhatian dan komitmen keberpihakan terhadap perjuangan kaum buruh. Presiden Prabowo Subianto telah sangat tanggap untuk merespon situasi saat ini, dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global, keputusan untuk membentuk SATGAS Perlindungan PHK adalah jawaban komprehensif pemerintah untuk perlindungan optimal pekerja Indonesia dari ancaman PHK tetapi juga sekaligus tindakan untuk melindungi industri nasional agar dapat bertahan dari hantaman krisis. Kelima, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kedewasaan pimpinan seluruh serikat pekerja yang sungguh menyadari pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ketidakpastian global. Seruan pimpinan serikat pekerja kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu dan bekerjasama antar sesama kaum buruh dan antar kaum buruh dengan pemerintah dalam memperingati May Day adalah langkah tepat yang patut kita apresiasi. Kaum buruh telah menjadi teladan dalam mempelopori membangun persatuan nasional. Keenam, kami percaya kaum buruh di seluruh Indonesia yang memperingati May Day akan menyelenggarakan dengan cara-cara yang damai, kreatif, terpimpin dan terorganisir. Ketujuh, kami yakin perjuangan kaum buruh sejalan dengan kehendak dari Pemerintahan Prabowo untuk mengubah nasib kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena itu kami yakin Kepala Daerah akan merespon poistif peringatan Mayday sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ketujuh, kami yakin petugas Polri maupun TNI, yang ditugaskan untuk mengawal peringatan May Day menggunakan cara cara persuasif dan humanis. Kami sangat tekankan agar jangan sampai ada respon yang mengarah pada tindakan kekerasan dan represif. Kami tekankan agar pertugas keamanan tetap mengedankan cara-cara dialogis dalam mengatasi setiap dinamika yang berkembang di saat berlangsung peringatan Mayday di berbagai daerah. Demikian pandangan ini kami sampaikan, semoga cita cita kaum buruh dan cita cita seluruh rakyat Indonesia untuk mewujukan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera dapat diwujudkan. Selamat Memperingati Mayday! Narahubung: Wahab Talaohu - 0811 115 557 David Pajung - 0812 9066 1792 Akhmad Gojali Harahap - 0812 8629 111 Haris Rusly Moti - 0811 1716 499 Dr. Sutomo - 0819 3503 2000 Achmad Suhawi - 0818 137 171 Roundtable 98 Cipayung: 1. Haris Rusly Moti (Eksponen Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta) 2. Wahab Talaohu (Aktivis FAMRED 98) 3. Sangap Surbakti (Aktivis FORKOT 98) 4. David Pajung (Aktivis GMKI 98) 5. Supriyanto (Aktivis UII Yogyakarta 98) 6. Eli Salomo Sinaga (Aktivis Mahasiswa 98 Jakarta) 7. Akhmad Gojali Harahap (Aktivis 98 PMII) 8. Anto Kusumayuda (Aktivis 1998) 9. Sulaiman Haikal (Aktivis Mahasiswa 98 Jakarta) 10. Wignyo Prasetyo (Aktivis Mahasiswa 98 Jakarta) 11. Gigih Guntoro (Aktivis Mahasiswa 98 Jawa Timur) 12. Urai Zulhendri (Eksponen Gerakan Mahasiswa UI) 13. Rahman Toha (Mantan Presiden Mahasiswa UGM & mantan Ketua Umum KAMMI) 14. Achmad Suhawi (Aktivis 98 GMNI) 15. Ahmad Kailani (Aktivis 98, mantan Ketua Umum PB PII) 16. Dr. Sutomo (Alumni HMI) 17. Thurman Simanjuntak (Aktivis) 18. Hendarsam Marantoko (Aktivis & Praktisi Hukum) 19. Bungas T. Fernando Duling (Aktivis Mahasiswa 98 Jakarta) 20. Lisman Hasibuan (Aktivis Mahasiswa) 21. Revitriyoso Husodo (Aktivis 98) 22. David Herson (Aktivis Milenial & Gen Z) 23. Khalid Zabidi (Aktivis 98 ITB) 24. ⁠Panel Barus (Eksponen Gerakan Mahasiswa) 25. ⁠Donny Istiyanto Mahdi (Aktivis 98 Surabaya) 26. ⁠Fernando Rorimpandey (Aktivis 98 Trisakti) 27. Jhohannes Marbun (Aktivis Mahasiswa Yogyakarta) 28. Michael Umbas (Aktivis Gerakan Arus Bawah) 29. Dr. Kun Nurachadijat (Aktivis Mahasiswa 98 UI) 30. Samuel Nitisaputra (mantan GMKI dan Aktivis 98 Surabaya)

Kehadiran Presiden Prabowo Pada Mayday Momentum Keberpihakan Kepada Perjuangan Kaum Buruh

Teropongistana.com Jakarta – Kami dari berbagai eksponen gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis…

30 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 jakarta, Revitriyoso Husodo mengapresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,Terkait Produksi Pangan Nasional Melimpah di Tahun 2025. Revi menilai, Produksi Pangan tahun ini cukup memuaskan karena ketersediaan gabah terus melimpah dan pasokan beras melimpah dimana-mana. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Jakarta Revitriyoso Husodo, Kepada Awak Media, Selasa (29/04/2025). Menurut Revi, kondisi tersebut perlu mendapat dukungan bersama, terutama yang berkaitan dengan masalah harga di tingkat petani. "Yang perlu kita dukung adalah harga wajar bagi petani. Mereka harus menikmati hasil jerih payahnya selama berproduksi. Karena itu harga gabah di tingkat petani juga harus sesuai," tutur Pria berambut pirang tersebut Revi membeberkan, Kerja keras Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah bukti bahwa produktivitas padi saat ini dalam posisi tinggi. ia melihat capaian tersebut tak lepas dari pengadaan alat mesin pertanian (alsintan). "Dengan teknologi mekanisasi, Produksi pangan menjadi lebih cepat dan meningkat." katanya Dengan kondisi sekarang Revi berkeyakinan stok dan ketersediaan baras nasional dalam posisi aman, sehingga ke depan pemerintah tak perlu lagi merumuskan impor. Yang penting, kata Revi, beras selalu tersedia dan petani semakin sejahtera. "Yang penting petani kita semakin sejahtera," tutupnya Untuk di ketahui, Produksi beras pada periode ini mengalami kenaikan sebesar 25,99% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, di mana sebelumnya hanya mencapai 11,07 juta ton. Kenaikan itu juga diiringi dengan peningkatan luas panen dari 3,57 juta hektare menjadi 4,56 juta hektare.

Nasional

Stok Pangan Melimpah, Ketua Umum Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 , Revitriyoso Husodo mengapresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih…

30 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global akibat perang tarif dan currency, ia menilai Indonesia telah berhasil menapaki jalan kemandirian pangan. “Kita sedang menghadapi situasi peperangan mengunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan,” kata Haris, Senin (28/4). Ia menyampaikan rasa terharunya terhadap capaian tersebut. “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya. Menurut Haris, perang tarif global justru menjadi momentum penting untuk memperkuat industri pangan nasional. “Menurut saya bangsa kita berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency,” ujarnya. Haris menambahkan, kondisi ini memaksa negara-negara untuk bergantung pada produksi dalam negeri. Haris juga menyoroti dampak negatif dari perdagangan bebas terhadap industri nasional. “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita,” katanya. Ia mengungkapkan, runtuhnya sektor manufaktur, tekstil, dan pertanian menyebabkan meluasnya PHK dan pengangguran di Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, Haris menekankan pentingnya gerakan kemandirian ekonomi. Ia mengutip ajaran Gandhi tentang swadesi dan menyatakan, “Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan). Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance).” Haris juga mengaitkan capaian ini dengan ajaran Bung Karno. “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewarikan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional,” katanya. Mengutip data BPS, Haris menyebut produksi gabah kering giling (GKG) periode Januari–April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,” katanya. Ia menilai capaian tersebut luar biasa, mengingat sebelumnya Indonesia sangat bergantung pada impor. “Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras,” ujarnya. Haris bahkan menyatakan, “Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini.” Lebih lanjut, ia memaparkan data serapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. “Pada pertengahan April 2025, menurut keterangan resmi Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025,” katanya, membandingkan dengan serapan di tahun-tahun sebelumnya. Haris juga menyoroti kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini,” katanya. Ia menilai kebijakan ini membebaskan petani dari “kutukan” yang selama ini mereka alami saat musim tanam dan panen. “Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah,” ucapnya. Haris mengungkapkan bahwa reformasi distribusi pupuk oleh Presiden Prabowo telah memangkas birokrasi yang selama ini menghambat. “Menurut keterangan Kementerian Pertanian, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet,” ungkapnya. Kini, sistem distribusi hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, PIHC, dan petani. Ia memuji reformasi tersebut sebagai langkah nyata untuk mempercepat distribusi pupuk dan meningkatkan produktivitas petani. Haris menegaskan, semangat Prabowo dalam melindungi petani sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Meski mengakui bahwa implementasi berbagai kebijakan belum sepenuhnya sempurna, Haris menilai upaya pemerintah menunjukkan komitmen nyata. “Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian,” katanya. Ke depan, Haris berharap sektor pertanian terus dikembangkan dengan melibatkan pengusaha nasional dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pertanian. “Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” katanya. Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa niat baik pemimpin untuk rakyat akan membuahkan hasil positif. “Menurut saya selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin Insya Allah ‘wahyu’ akan menyertai, melandasi dan menuntunnya. Mari menanam!!” tutupnya.

Nasional

Produksi Beras Melimpah, Haris Rusly Nilai Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan di Tengah Guncangan Global

Teropongistana.com Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam…

29 Apr 2025 · Redaksi

Musim panen raya yang biasanya membawa kecemasan bagi petani akibat anjloknya harga gabah, kini berubah menjadi kabar gembira. Para petani menyampaikan apresiasi tinggi atas kebijakan pemerintah yang menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang dinilai sangat membantu dan memberikan harapan baru bagi kesejahteraan mereka. Salah satunya dirasakan langsung oleh Jarwanto, petani di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada awal Januari 2025 lalu, ia sempat menghadapi tantangan berat karena harga gabah masih berada pada kisaran Rp.6.000 dan dirinya memprediksi ketika panen raya di Bulan April 2025 ini akan Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram seperti pada keterangannya di media pada Bulan Januari lalu, harga yang menurutnya tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga yang dikeluarkan petani. Namun kini, situasi itu berubah. Dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, harga gabah hasil panen raya bisa dibeli oleh Bulog di angka Rp6.500 per kilogram. “Saya merasa sangat senang dan bahagia. Full senyum mas. Pemerintah benar-benar memikirkan nasib petani saat musim panen raya. Harga gabah sekarang jauh lebih layak,” ujar Jarwanto. Hal senada juga diungkapkan oleh Marjoko, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margomulyo, Jatis, Karanganyar. Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah ini mampu melindungi petani dari permainan harga oleh tengkulak, yang biasanya terjadi saat panen raya terutama di musim hujan. “Ya, terima kasih sekali. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan membeli harga langsung ke petani lewat Bulog. Karena kan kalau musim gini biasanya ada permainan tengkulak. Harga bisa di bawah Rp6.000, bahkan lebih rendah lagi. Ini alhamdulillah pemerintah pusat sudah menetapkan HPP Rp6.500. Terima kasih sekali,” tutur Marjoko. Dengan hadirnya HPP yang berpihak pada petani, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Petani berharap kebijakan ini dapat terus dipertahankan dan dikawal pelaksanaannya di lapangan, demikian juga dengan harga gabah untuk Musim Tanam kedua dan Musim Tanam ketiga. “Harapan kami untuk MT2, MT3 itu kan biasanya kan harga lebih dari itu. Nanti kalau HPP 6,500 rupiah mungkin ya, petani kurang, Pak. Soalnya harganya lagi tinggi kalau MT2, MT3 itu.” Papar Marjoko. Marjoko juga menambahkan kemudahan bantuan pupuk dan benih pada musim tanam kali ini. “Alhamdulillah pupuk sudah lancar. Pakai kartu tani langsung ke kios, langsung dicairkan begitu, sesuai RDKK. Bantuan benih di musim kemarin dari desember varietas Inpari 32, dan yang Februari kemarin Inpari 32 itu ada lagi”, tutup Marjoko.

Nasional

Apresiasi Kebijakan Pemerintah, Harga Gabah Saat Panen Raya Buat Petani Full Senyum

Teropongistana.com JAWA TENGAH – Musim panen raya yang biasanya membawa kecemasan bagi petani akibat anjloknya harga gabah, kini…

28 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Jampidsus dan JPU Dilaporkan ke Jamwas Kejagung Terkait Surat Dakwaan Zarof Ricar

Teropongistana.com JAKARTA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, bersama dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Indonesia Police Watch…

28 Apr 2025 · Redaksi

Banten - Di TPS 15 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, yang disebut-sebut sebagai kandangnya Partai Golkar harus menelan kekalahan. Pasalnya, perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Serang dari nomor urut 1 Andika Hazrumy - Nanang Supriatna, kalah telak oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah - Najib Hamas. Anggota KPPS di TPS 15 Mita Alfani mengatakan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 15 ada 448 pemilih, namun yang memberikan hak pilihnya ada 328 pemilih. Selama proses pencoblosan hingga penghitungan surat suara tidak ada kendala, dan partisipasi pemilih di TPS 15 cukup tinggi sampai 80 persen lebih. "Disini jumlah DPT ada 448, yang memberikan hak suaranya ada 328, artinya yang tidak mencoblos ada 120 pemilih. Kami sudah berusaha, sudah memberikan surat c pemberitahuan untuk datang ke TPS, namun dengan angka segitu partisipasi pemilih cukup tinggi," katanya. Mita mengatakan, berdasarkan dari hasil jumlah pemilih yang mencoblos untuk pasangan Andika - Nanang, mendapatkan perolehan suara sebanyak 137 suara. Sedangkan, untuk pasangan Zakiyah - Najib perolehan suaranya mendapatkan 180 suara. "Untuk Pilbub Serang, pasangan Zakiyah - Najib unggul dari pasangan Andika - Nanang di TPS 15 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande," ujarnya. Selanjutnya, kata Mita, untuk Pilgub Banten perolehan suara yang didapat oleh pasangan Airin - Ade mendapatkan 141 suara. Sedangkan, untuk pasangan Andra Soni - Dimiyati mendapatkan perolehan suara sebanyak 178 suara. "Kalau untuk Pilgub Banten, pasangan Andra Soni - Dimiyati unggul dari pasangan Airin - Ade di TPS 15 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande," ucapnya. (*)

Nasional

Puluhan Tahun Jadi Kandang, Dipimpin Bahlil Suara Golkar Banten Rontok

Teropongistana.com Banten – Di TPS 15 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, yang disebut-sebut sebagai kandangnya Partai…

27 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan menyatakan dukungan penuhnya terhadap implementasi sistem pembayaran nasional Indonesia, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), di tengah kritik yang dilontarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam laporan *National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025*. Merespon sorotan Amerika Serikat, Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Selatan periode 2024–2029, Azka Aufary Ramli, menegaskan bahwa kebijakan GPN dan QRIS adalah bentuk nyata dari komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital dan melindungi kepentingan nasional. “QRIS dan GPN bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di era ekonomi modern,” ujar Azka dalam keterangan melalui siaran pers resmi kepada media di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Dalam laporan NTE 2025 yang dirilis pada 31 Maret 2025, AS mengkritik kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan pemrosesan transaksi domestik melalui lembaga switching GPN dan membatasi kepemilikan asing di sektor tersebut. Kritik ini muncul karena dianggap berpotensi menghambat perusahaan-perusahaan pembayaran asal AS. Menanggapi hal tersebut, Azka menekankan bahwa sistem pembayaran merupakan infrastruktur strategis yang harus dikelola secara nasional. “Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud dari upaya menjaga kedaulatan kita di sektor digital,” tegasnya. HIPPI Jakarta Selatan juga menyoroti keberhasilan QRIS yang telah digunakan oleh lebih dari 55 juta masyarakat Indonesia dan kini terintegrasi dalam sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Menurut Azka, hal ini membuktikan kapasitas Indonesia dalam membangun solusi keuangan yang inklusif dan kompetitif secara global. “Kita terbuka untuk dialog dan kerja sama internasional, namun prinsip kedaulatan digital tidak bisa ditawar. Sistem pembayaran adalah jantung dari ekonomi digital kita,” tambahnya. Azka menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa HIPPI akan terus mengawal dan mendukung langkah Bank Indonesia serta Pemerintah Indonesia dalam menjaga kemandirian sistem keuangan nasional. “QRIS bukan hanya alat transaksi, tetapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia,” pungkasnya.

Nasional

Azka Tegaskan Dukungan terhadap QRIS dan GPN Wujud Kedaulatan Digital

Teropongistana.com Jakarta – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan menyatakan dukungan penuhnya terhadap implementasi sistem pembayaran nasional…

27 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) hari ini kembali mengumumkan hasil seleksi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M tingkat pusat. Pengumuman dilakukan melalui WA Blast ke nomor telepon seluler (ponsel) masing-masing peserta. “Hari ini kami kembali mengumumkan hasil seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M,” terang Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad di Jakarta, Jumat (25/4/2025). Dijelaskan Musta'in, ini merupakan kali kedua pengumuman hasil seleksi PPIH Arab Saudi. Sebelumnya, Ditjen PHU telah mengumumkan hasil seleksi kali pertama pada 12 April 2025 untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) dari 14 - 20 April 2025 di Asrama Haji Pondok Gede. "Pengumuman kali kedua pada hari ini, seiring adanya penambahan dari Arab Daudi untuk pemulihan kuota normal petugas," jelas Musta'in. "Mereka yang diumumkan lulus hari ini harus mengikuti orientasi dan pembekalan di Asrama Haji Cipondoh, 4 - 6 Mei dan akan berangkat ke Saudi pada 7 Mei 2025," sambungnya. Musta'in meminta peserta yang sudah mendapat WA Blast dan dinyatakan lulus untuk bisa segera menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sebab, waktu yang tersedia tidak banyak. Mereka harus mengikuti orientasi dam pembekalan sebelum bertugas di Tanah Suci. Menurut Musta’in, para calon petugas yang diumumkan lulus pada hari ini terdistribusi pada sejumlah layanan, yaitu: layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan jemaah haji lansia dan disabilitas, layanan pelindungan jemaah, layanan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), dan layanan Media Center Haji (MCH). "Mereka akan ditempatkan di Daerah Kerja Bandara (Madinah dan Jeddah), Daker Madinah, dan Daker Makkah," papar Musta'in. Selain yang lulus, lanjut Musta'in. Ditjen PHU juga akan mengumumkan para peserta yang tidak lolos seleksi sehingga belum bisa bergabung sebagai PPIH 2025. “Kepada peserta yang belum lolos pada seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi tahun ini untuk tetap berbesar hati karena kesempatan melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terbuka di tahun mendatang,” sambungnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing. "Insya Allah, petugas haji akan terbang ke Saudi untuk gelombang pertama pada 28 April 2025. Mereka akan bersiap menyambut kedatangan jemaah di Madinah mulai 2 Mei 2025," tandasnya.

Nasional

Kabar Gembira..! Kemenag Umumkan lagi Hasil Seleksi Calon PPIH 2025

Teropongistana.com Jakarta – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) hari ini kembali mengumumkan hasil…

26 Apr 2025 · Redaksi

Banten - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung melalui akun YouTube pribadinya. Ancaman ini disampaikan salah seorang warganet dengan nama pengguna 'Wowo". Adapun tulisan bernada ancaman ini disampaikan oleh akun tersebut melalui komentar live chat pada Senin (21/4). Dia juga menuliskan berulang-ulang kali kalimat ancaman, beberapa diantaranya yakni ingin melukai Dedi dan anaknya, sekaligus melakukan aksi pengeboman. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08 BANTEN), Mohamad Rohim mengatakan menurutnya apapun bentuk pengancaman tidak dibenarkan polri segera bertindak . " Bentuk ancaman apapun ke siapapun itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan ini negara hukum apa lagi ancaman pembunuhan, kami berharap polri segera melakukan tindakan agar tidak ada lagi pengancaman untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kami melihat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selalu belusukan melakukan tindakan nyata untuk terpenuhinya hak-hak rakyat Jawa Barat, pemimpin seperti ini adalah aset Bangsa Indonesia yang mau berbuat nyata memperjuangkan hak rakyat , kami sebagai masyarakat mendukung kerja-kerja Gubernur Jawa Barat yang berpihak kepada rakyat dan minta kepada pelaku segera minta maaf, jika tidak ada itikad baik kami mendesak polri segera menangkapnya. " Kami warga banten mendukung kang Dedi Mulyadi untuk bekerja membereskan masalah-masalah rakyat kecil kami bersama Kang Dedi, tutupnya.

Nasional

Gerak 08 Banten Minta Pelaku Pengancam Pembunuhan Gubernur Jawa Barat Segera Minta Maaf

Teropongistana.com Banten – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung melalui akun YouTube…

24 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), memeriksa lima orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Kelima saksi yang diperiksa hari ini, Rabu (23/4/2025), antara lain: • TRA – Kepala Terminal PT Orbit Terminal Merak • SS – Manager Product Operation ISC Pertamina • AP – Manager Operational PT MPP • AA – Manager B2B Commercial and Pricing PT Pertamina Patra Niaga • VBADU – Senior Account Manager I Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara atas nama tersangka YF dan kawan-kawan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen penuh dalam menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berdampak langsung terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional. “Pemeriksaan para saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi di sektor vital seperti energi dan migas,” jelas Dr. Harli Siregar dalam keterangannya kepada media.

Nasional

Kejagung Kembali Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di Pertamina

Teropongistana.com Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana…

24 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta --- Sikap tegas pemerintah untuk mengumumkan sanksi penarikan sembilan produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine) dari peredaran melalui siaran pers pada Senin (21/4/2025) lalu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanat perundang-undangan Jaminan Produk Halal (JPH). "Kami (BPJPH) dan BPOM terus berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kami atas amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi melindungi segenap bangsa Indonesia." ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Rabu (23/4/2025). "Ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH, khususnya dalam pengawasan produk. Sebab, meskipun suatu produk sudah mendapatkan sertifikat halal, pengawasan secara terus menerus tetap harus kita laksanakan sebagaimana perintah Undang-undang. Ini untuk memastikan bahwa pelaku usaha konsisten dalam menjalankan komitmen halalnya." lanjutnya. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, lanjutnya, pengawasan jaminan produk halal dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian atau lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. "Bahkan, begitu pentingnya pengawasan jaminan produk halal, Undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan JPH." sambungnya pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut. "Karenanya, saya mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar. Siapa saja yang mendapati suatu produk di peredaran diduga tidak memenuhi ketentuan regulasi jaminan produk halal yang berlaku, silahkan segera melaporkan melalui email layanan@halal.go.id." tegasnya.

Nasional

BPJPH: Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal

Teropongistana.com Jakarta — Sikap tegas pemerintah untuk mengumumkan sanksi penarikan sembilan produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur…

23 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Nasional

Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Teropongistana.com Jakarta – Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di…

21 Apr 2025 · Redaksi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi Menag, Paus Fransiskus adalah salah satu sahabat dekatnya. “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Menag di Jakarta, Senin (21/4/2025). “Tentu doa kita semoga yang mulia mendapat tempat yang layak di sisi-Nya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya,” sambungnya. Menag Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. Selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasarurudin Umar menandatangani Deklarasi Istiqlal pada 5 September 2024. Dalam kesempatan itu, Prof Nasaruddin Umar mengenalkan kepada Paus Fransiskus bahwa Masjid Istiqlal adalah rumah besar bagi kemanusiaan. “Baru saja (Paus Fransiskus) telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal,” sebutnya. “Semoga kerja sama kita, Indonesia dan Vatikan, serta wasiat yang telah dirintis Paus Fransiskus dapat kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah disepakati,” sambungnya. Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Menag berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.

Nasional

Berduka Paus Fransiskus Wafat, Menag: Jasa dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan!

Teropongistana.com Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi…

21 Apr 2025 · Redaksi