Sukabumi

Kumpulan berita dari Sukabumi, Jawa Barat.

Daerah

Walikota Sukabumi Bertemu dengan Kepala Badan BPJPH Republik Indonesia

Teropongistana.com Jakarta – Ayep Zaki Walikota sukabumi terpilih melakukan pertemuan dengan Dr Ir Ahmad Haikal Hassan Baras MMT…

24 Jan 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Jakarta - Proses seleksi pemanfaatan aset eks Terminal Sudirman Sukabumi yang saat ini menjadi pusat jajanan kuliner dinilai penuh kejanggalan. Seleksi perusahaan pengelola yang dimulai awal Maret lalu dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Informasi yang diterima teropongistana, semula ada dua bendera yang saat itu mendaftar. Yakni PT Putra Siliwangi Sejahtera (PASS) selaku pengelola eks terminal lama dan PT Sagara Inovasi Sukabumi (pengelola baru/pemenang). Namun kemudian, Panitia Seleksi (Pansel) yang waktu diketuai Sekdis porapar Kota Sukabumi Ganjar Ramdani Saputra mendadak menggugurkan proses seleksi. Dengan alasan PT PASS tidak menyertakan harga penawaran tertinggi kepada kas pemerintah daerah dan PT Sagara tidak mencantumkan surat di atas materai terkait pernyataan-pernyataan yang menjadi bagian komitmen pengelola baru di area kuliner. Seminggu berselang dari kejadian itu, 11 Maret 2025 Pansel kembali membuka seleksi lanjutan. Di momen itu, ada penambahan perusahaan calon pengelola eks terminal menjadi lima perusahaan. Dalam proses pra kualifikasi, pansel dan lima perusahaan bersepakat untuk mencari pemenang dengan cara skoring penawaran sewa terendah untuk pedagang dan sewa tertinggi untuk kas daerah yang akan menjadi PAD. Informasi diterima yang sumbernya enggan disebutkan namanya , dalam prosesnya ada beberapa klasifikasi persyaratan seleksi yang diubah. Mulai dari kuota sewa untuk jumlah pedagang yang berjualan dari semula 150 pedagang menjadi 165 pedagang serta perubahan item surat rekomendasi dari perangkat wilayah seperti RT/RW sampai kecamatan. "Ada persyaratan yang terkesan dilonggarkan agar penentuan pemenang bisa dilakukan mulus dan tanpa ribet urus-urus rekom ke sana kemari," ujarnya. Kemudian, menurutnya, dua hari berselang, yaitu pada Jum'at 14 Maret 2025, Pansel mengumumkan pemenang dari PT Sagara tanpa membuka semua dokumen penawaran secara terbuka kepada para peserta seleksi, PT Sagara dinyatakan lolos dengan penawaran terbaik versi Pansel. Padahal awalnya, jelas dia, semua sudah bersepakat penentunan pemenang akan dilakukan secara bersama dan tanpa ditutup-tutupi. PT Sagara dinyatakan menang dengan harga penawaran sewa terendah sebesar Rp720 ribu per bulan untuk satu tenan pedagang. Penawaran kas daerah sebesar Rp1.002.000.000,- / tahun. Masalah di sini muncul manakala pada proses pembayaran yang dilakukan ternyata dicicil selama per bulan dengan hitungan angka penawaran kas daerah dibagi 12 bulan atau 12 kali pembayaran. "Setahu saya semua perusahaan peserta seleksi kecewa. Pansel dalam proses seleksi dengan tegas menyatakan skema penentuan perusahaan pemenang adalah harus membayar sewa eks terminal untuk satu tahun berjalan dan bukan dicicil sebulan sekali. Ini seperti meloloskan perusahaan yang menang tapi tidak siap secara finansial," bebernya. Direktur PT PASS Vega Sukma Yudha, saat dikonfirmasi, tak menampik adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Ia bahkan menyebut pernah mendatangi DPRD Kota Sukabumi untuk melakukan audiensi. Waktu itu ia bersama dua perusahaan lainnya yakni PT Bitake dan PT SAE. Hanya saja, dari hearing bersama sejumlah pihak terkait, perusahaan yang dinyatakan kalah tak memperoleh jawaban pasti. Sebab, DPRD masih menunggu pertimbangan Walikota Sukabumi Ayep Zaki soal kejanggalan seleksi tersebut. "Intinya kami tidak mempersoalkan siapapun yang dinyatakan menang (seleksi). Asal semua dilakukan secara terbuka dan fair," katanya. Vega menilai ada plus minus dari penetapan pemenang yang dilakukan oleh pansel dan dinas. Plus-nya, pembayaran kas daerah dengan metode dicicil sebulan sekali jelas tidak akan memberatkan siapapun apabila pengelola baru dinyatakan didiskualifikasi oleh dinas selaku pemilik aset eks terminal. Sebab, jika pembayaran kas dilakukan satu tahun berjalan ke depan, proses adendum untuk menggugurkan perusahaan pengelola yang lalai, akan panjang dan sulit dilakukan secara maksimal. Negatifnya terang dia, komitmen pemerintah untuk menggali sumber PAD jelas tak bisa dilakukan secara optimal. Rata-rata, perusahaan peserta seleksi sudah menyiapkan anggaran sewa setahun untuk membantu mendongkrak PAD dari eks terminal. "Yang terjadi, dinas minta disetor per bulan. Ini sama saja berlawanan dengan konsep walikota baru untuk menambah kas daerah untuk PAD. Kalau memang waktu itu kita bersepakat siapapun pemenang nya wajib membayar sewa eks terminal untuk satu tahun ke depan secara cash, kenapa ini jadi dicicil tiap bulan," tegasnya. Media masih berusaha menkonfirmasi kepada dinas terkait sampai berita ini tayang.

Hukum

Diduga Ada Kejanggalan..! Seleksi Pengelola Pusat Kuliner Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi

Teropongistana.com Jakarta – Proses seleksi pemanfaatan aset eks Terminal Sudirman Sukabumi yang saat ini menjadi pusat jajanan kuliner…

10 Apr 2025 · Redaksi

Daerah

100 Hari Kerja Ayep Zaki-Bobby Maulana: Seratus Langkah Nyata untuk Sukabumi Bercahaya

Teropongistana.com Sukabumi – Pemerintahan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana genap menapaki…

7 Jun 2025 · Redaksi

Daerah

Wali Kota Sukabumi Tancap Gas Jalankan Koperasi Merah Putih, Hadirkan Beras dan Minyak Berkualitas

Teropongistana.com Sukabumi — Pemerintah Kota Sukabumi resmi mengaktifkan Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai langkah nyata dalam memperkuat…

10 Jul 2025 · Redaksi

Daerah

Sinergi Pemkot Baznas dan Nazhir Wakaf Dana Abadi Kota Sukabumi untuk Umat

Teropongistana.com Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi bersama Baznas Kota Sukabumi dan Nazhir Wakaf Uang Dana Abadi Kota Sukabumi,…

28 Agu 2025 · Redaksi

Sosialisasi dan Penyaluran Manfaat Wakaf, Penyerahan Sertifikat Halal, serta Santunan Anak Yatim

Daerah

367 Pelaku UMK Kota Sukabumi Terima Qardhul Hasan

Teropongistana.com Sukabumi – Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB) menyelenggarakan kegiatan penyaluran program Qardhul Hasan bagi 50 pelaku Usaha…

21 Sep 2025 · Redaksi

Daerah

Pemkot Sukabumi Harap Program Wakaf jadi Jalan Kemaslahatan Bersama

Teropongistana.com Sukabumi – Kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dan nadzir wakaf (mengelola wakaf) yang sudah berjalan…

24 Sep 2025 · Redaksi

Daerah

Pemkot Sukabumi Komitmen Bangun Kearsipan Standar Nasional

Teropongistana.id Sukabumi – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan selain sebagai dokumen, arsip juga merupakan bagian penting…

16 Okt 2025 · Redaksi

Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi pada prinsipnya untuk memperkuat sinergitas dan komunikasi antara aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN. “Selama ini kami menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami, tidak benar kami mengambil alih peran ASN, kami hanya ingin membantu dan memperkuat komunikasi ASN dengan Pak Wali Kota H Ayep Zaki,” ungkap Ketua TKPP Kota Sukabumi, Ubaydillah dalam keterangannya, Senin (27/10/2025). Pernyataan Ubaydillah tersebut menanggapi pemanggilan Panja Wakaf dan TKPP DPRD Kota Sukabumi beberapa waktu lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut Ubaydillah, Ujang Fahrudin Jetli, Jamaludin, dan Ani Nurhayati. Dalam pertemuan tersebut Ubaidillah memaparkan secara rinci penjelasan terkait tugas dan fungsi TKPP secara mendalam. Menurutnya, tim yang dibentuk Wali Kota Sukabumi H Ayep Zaki bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Sukabumi. “Saya sudah memberikan penjelasan terkait tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kepada Pimpinan dan Anggota Panja DPRD Kota Sukabumi. Dari hasil kajian kami, sudah dilaporkan secara mendalam terhadap Panja DPRD Kota Sukabumi,” terang Ubaydillah. Ubaydillah menegaskan, keberadaan TKPP pada prinsipnya, tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN, akan tetapi justru memperkuat sinergitas dan komunikasi antara ASN dengan Wali Kota Sukabumi. “Jadi, ASN tetap menjalankan tugas pokoknya, kami hanya memperlancar koordinasi,” jelas Ubaydillah. Ubaydillah juga memaparkan efektivitas kerja tim TKPP yang bisa dilihat dari sejumlah indikator pencapaian pembangunan. Sebut saja terkait pendapat asli daerah (PAD) serta hasil evaluasi dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Sukabumi. “Alhamdulilah, saat ini PAD Kota Sukabumi bisa meningkat, kinerja RSUD R Syamsudin SH, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat) membaik serta terdapat pencapaian hasil yang baik jika dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkapnya. Untuk RSUD R Syamsudin, tambah Ubaydillah, tahun 2025 ini terdapat profit mencapai Rp.7 miliar, dan di PDAM per bulan September yang lalu, terdapat profit sebesar Rp 410 juta, sedangkan BPR meraih keuntungan sebesar Rp 4 miliar. "Ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja TKPP berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dibuktikan ke publik," tandas Ubaydillah. Terkait keberadaan Tim TKPP yang berujung dibentuknya Panja Wakaf dan TKPP di DPRD Kota Sukabumi, Ubaydillah sangat menghormati dinamika yang terjadi selama ini dan sangat membuka ruang kritik demi kemajuan Kota Sukabumi. “Saya dan Tim TKPP sangat menghormati dinamika yang terjadi, namun pada prinsifnya kami sangat membuka ruang kritik guna kemajuan Kota Sukabumi, Alhamdulilah kami pun akhirnya bisa berdiskusi dengan panja,” jelasnya. Sedangkan soal isue beberapa jabatan yang melekat pada dirinya, Ubaydillah menjelaskan bahwa, hal tersebut hanya semata-mata untuk percepatan pembangunan khususnya di BUMD dan BLUD. “Keterlibatan saya di Dewas RSUD R Syamsudin, PDAM dan BPR bagian dari upaya guna melakukan percepatan pembangunan atau melakukan kajian serta evaluasi dari kinerja internal BUMD dan BLUD. Dan ini terbukti, saat ini kondisi BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi tumbuh sehat dan mampu menghasilkan yang terbaik jika dibandingkan dengan kondisi BUMD dan BLUD sebelumnya,” pungkasnya.

Daerah

Ubaydillah Tegaskan Keberadaan TKPP Pemperkuat Sinergitas dan Komunikasi ASN dengan Walikota Sukabumi

Teropongistana.com SUKABUMI – Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi pada prinsipnya untuk memperkuat sinergitas dan komunikasi…

27 Okt 2025 · Redaksi

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, penting untuk menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi, menegaskan bahwa langkah pembentukan TKPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pernyataannya, Sekda menjelaskan bahwa pembentukan TKPP dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan praktik yang lazim diberlakukan di berbagai daerah serta telah diterapkan pula pada periode sebelumnya. Penyesuaian nomenklatur TKPP disebut sebagai upaya keselarasan dengan praktik di pemerintah pusat maupun daerah lain. “Keberadaan TKPP dinilai berdampak langsung pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menguatnya sinergi antarlembaga dan perangkat daerah,” ujar Sekda Kota Sukabumi. Kontribusi itu antara lain tercermin pada peningkatan kinerja sejumlah BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi. Direktur Utama Perumda BPR Kota Sukabumi, Sutrisno Priyosuryono, menyampaikan, “Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan memberikan manfaat konkret dalam meningkatkan citra usaha dan kepercayaan publik, terutama di lingkungan Pemkot Sukabumi. Dampak positif tersebut terlihat dari peningkatan kinerja usaha, di mana laba (gross) naik signifikan dari Rp2,5 miliar pada periode 2024 menjadi Rp4,1 miliar hingga September 2025 dengan ROA mencapai 8,1% dan diperoyeksikan akan lebih besar lagi sampai dengan akhir tahun 2025. Angka ROA ini sangat baik bagi sebuah BPR dan sebagai informasi dalam Analisa Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan perhitungan ROA, BPR dapat dikategorikan Sangat Sehat dengan ROA minimal sama atau lebih besar dari 2%. Selain itu, dalam diskusi dengan Ketua Tim KPP pada Selasa, 21 Oktober 2025, disampaikan berbagai masukan dan rencana pengembangan BPR Kota tidak hanya pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga dukungan dalam penyelesaian kredit bermasalah.” Kinerja positif juga dicatatkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa setelah sebelumnya mencatat kerugian rata-rata Rp3,6 miliar per tahun sepanjang 2020 hingga 2024. Plt Direktur PDAM, Dian Afriyandi, menjelaskan, “Perusahaan kini berhasil membukukan profit sebesar Rp410 juta per 30 September 2025 berkat pengawasan Dewas.” Dian Afriyandi melanjutkan, “Capaian yang tidak lepas dari perhatian dan profesionalitas Dewan Pengawas, H. Ubay, yang dianggap sebagai sosok pembimbing sekaligus pengawas kinerja perusahaan secara konsisten; dukungan kuat terhadap inovasi seperti pengembangan produk AMDK; serta arahan Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) bersama Dewan Pengawas terhadap penanganan NRW (kehilangan air) melalui pembentukan Tim NRW yang fokus melakukan berbagai upaya penurunan kebocoran di Cabang Sukabumi 3.” Pada sektor layanan kesehatan, peningkatan drastis juga terjadi pada RSUD R. Syamsudin, S.H. “Rumah sakit yang sebelumnya mengalami kerugian kini berhasil menorehkan profit sebesar Rp7 miliar per 30 September 2025,” ungkap Direktur RSUD, Yanyan Rusyandi. Ia menyebutkan bahwa peningkatan signifikan ini tidak lepas dari kinerja Ketua TKPP yang juga menjabat sebagai Ketua Dewas RS dalam melakukan monitoring bulanan atas laporan keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan, mengawasi berbagai isu krusial seperti penanganan karyawan NAPZA, piutang, kas BLUD, dan keluhan masyarakat, mengendalikan belanja termasuk remunerasi, mempercepat penyelesaian temuan BPK, serta mendorong akselerasi akses pinjaman perbankan guna memperkuat likuiditas dan pengembangan layanan rumah sakit. Selain itu, Galih Marelia selaku Kepala BPKPD menjelaskan bahwa kontribusi TKPP juga tercermin pada peningkatan PAD Kota Sukabumi. Galih menyebut capaian pajak dan retribusi daerah non-BLUD per 30 September 2024 tercatat Rp. 66.723.755.800, meningkat signifikan menjadi Rp. 103.726.730.681 per 30 September 2025 atau naik 55%. Pemerintah juga membentuk Tim PIC PAD sebagai terobosan untuk memperkuat optimalisasi penerimaan daerah dengan pendekatan Biro Entrepreneur yang tetap menjunjung akuntabilitas. Menanggapi pro kontra TKPP serta dibentukny Panja TKPP oleh DPRD Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi menyampaikan harapan agar publik melihat pembentukan TKPP ini secara utuh, objektif, dan berbasis data, sehingga tidak memunculkan bias informasi. Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran penunjang TKPP masih jauh lebih kecil dibanding capaian kinerja yang diperoleh, karena TKPP berfungsi sebagai akselerator pencapaian target pembangunan daerah. Sekda menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait TKPP dan penugasan personelnya dilakukan demi peningkatan kinerja fiskal serta mutu pelayanan publik yang berkelanjutan di Kota Sukabumi. “Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus bekerja dalam koridor akuntabilitas dan efektivitas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi.

Daerah

Pemerintah Kota Sukabumi Tegaskan Transparansi Dalam Pembentukan TKPP

Teropongistana.com, Kota Sukabumi; Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, penting untuk…

27 Okt 2025 · Redaksi