Gerak 08

Tag: Gerak 08

Jakarta - Salah satu prinsip dasar sebagai sebuah entitas nilai-nilai demokrasi, ketika sikap dan pandangan berbeda dari berbagai kelompok dalam melihat dan memahami sebuah persoalan dapat bertemu dan atau dipertemukan dalam satu wadah perbincangan yang hangat dan harmonis. Gerak 08 Sumatera Utara, dapat dikatakan berhasil mempertemukan kelompok yang berbeda pandangan dan sikap terhadap hasil revisi UU TNI yang saat ini menyita perhatian publik, dalam sebuah acara Diskusi Publik dengan mengusung tema "Quo Vadis UU TNI". Bertempat di cafe dan resto 2 De Point Pematangsiantar, Sabtu, 12 April 2025, acara diskusi publik ini diselenggarakan. Dihadiri Ketua Umum Gerak 08, Revitri Yoso Husodo, dalam sambutannya sekaligus membuka acara diskusi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat menarik dan merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, ketika kelompok pro dan kontra dapat duduk bersama membahas persoalan serius yang telah banyak menyita perhatian publik terkait pengesahan revisi UU No. 34 Tahun 2004, tentang TNI. Artinya, Kota Pematangsiantar telah menunjukkan wajah aslinya dalam menerapkan dan menjaga prinsip demokrasi, ketika perbedaan pendapat dan sikap dapat bersatu dalam sebuah forum ilmiah tanpa ada keraguan dan sentimentasi antar kelompok terhadap perbedaan pandangan dan sikapnya. Bahwa, hari ini kita dapat berada dalam satu frekuensi yang sama meski berbeda sikap dan pandangan. Tentu hal ini sangat luar biasa yang sangat sulit kita bisa temukan di daerah lain. Demikian, Revi menegaskan antusiasmenya, untuk selanjutnya membuka secara resmi acara diskusi publik, yang mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Diskusi ini dihadiri peserta yang pro dan kontra, berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti petani, mahasiswa, kelompok pemuda, praktisi hukum, akademisi, serikat pekerja, pengurus DPD Gerak 08 Sunut, Pengurus DPC Gerak 08 Kota Pematangsiantar. Sementara, narasumber yang hadir diantaranya, Dr. Sarles Gultom, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Univ. Simalungun, Torop Sihombing, Ketua DPD Gerak 08 Sumatera Utara, Dame Jonggi Gultom, SH, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Simalungun dan Randa Wijaya, Koordinator Wilayah I Sumut-Aceh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI). Dr. Sarles Gultom, dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa revisi UU TNI telah memenuhi kaidah sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara ini, meski pada faktanya kita menemukan sikap kontra yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa dan kelompok organisasi masyarakat sipil. Lebih lanjut, Sarles Gultom mengatakan bahwa sampai hari ini kita belum dan atau tidak menemukan satu klausul yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI adalah upaya untuk membangkitkan kembali praktek dwi fungsi ABRI. Hanya saja, menurut beliau yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mengawal implementasi UU TNI yang sudah ditetapkan melalui sidang paripurna DPR RI. Torop Sihombing, dalam analisa kritisnya menyatakan dengan tegas sangat mendukung pengesahan revisi UU TNI. Hal ini ditegaskan beliau, mengingat sikap dan prilaku korup dan serta tidak ditemukannya keberanian dan kepedulian kelompok masyarakat sipil benar-benar mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Apalagi, pertarungan ekonomi global yang menginginkan Indonesia tetap berada dalam pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang berebut keuntungan ekonomi di Indonesia, menginginkan agar kelompok masyarakat sipilnya tersebut dari persoalan pokok bangsanya, sehingga provokasi terhadap kelompok masyarakat sipil melalui penolakan revisi UU TNI adalah bagian dari skenario global untuk menghilangkan persoalan pokok bangsanya. Hal inilah yang mendasari Gerak 08 secara organisasi sangat mendukung revisi UU TNI agar lebih profesional tampil sebagai kelompok yang ikut serta ambil bagian dalam sistem pemerintahan yang ada, karena pada dasarnya TNI lahir dan berasal dari rakyat, maka perlu kuat. Dame Jonggi Gultom, sebagai ketua IKADIN yang sehari-harinya berprofesi sebagai Adbokat berpendapat, bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar, juga negara sangag menghormati hak hukum bagi setiap warga negaranya, karena semua sama dimata hukum. Masih kata Jonggi, konstruksi revisi UU TNI telah memenuhi kaidah hukum, dan secara detail apa yang ditolak dari revisi UU dimaksud, dengan alasan penolakan sebagai manifestasi dwi fungsi ABRI, sama sekali tidak berdasar. Hanya saja, yang harus kita kawal bersama, ketika jabatan yang diemban oleh seorang anggota TNI dan kita menemukan masalah hukum disana, katakanlah tersandung kasus korupsi, dimana penanganan kasusnya, apakah di peradilan umum atau peradilan militer. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan sinkronisasi terhadap UU terkait lainnya, mengingat segala potensi yang akan terjadi dikemudian hari sangat berkemungkinan terjadi. Randa Wijaya, dalam aktivitas kesehariannya sebagai mahasiswa, yang juga pada beberapa waktu yang lalu, ikut bergabung dalam aliansi mahasiswa menolak revisi UU TNI dengan tegas menyatakan sebagai kelompok yang kontra. Semangat revisi UU TNI ini harus diwaspadai sebagai bentuk laten praktek dwi fungsi ABRI, yang kita ketahui dalam perkembangan sejarahnya sebagai kekuatan yang banyak memberi sumbangsih masalah bagi bangsa dan negara ini. Masih kata Randa, kami lebih bersepakat bila perubahan UU TNI itu lebih diarahkan kepada perbaikan kesejahteraan prajurit ketimbang perwira ke atas, melalui revitalisasi birokrasi TNI. Seluruh pemaparan dan pertanyaan dari peserta atas materi diskusi ini, selanjutnya dibacakan kembali oleh ketua panitia Parluhutan Banjar Nahor, SH di hadapan seluruh peserta yang hadir dalam forum diskusi. Parluhutan mengatakan bahwa resume ini nantinya akan dirumuskan kembali sebagai pokok pikiran kita bersama untuk diserahkan secara resmi kepada instansi terkait, agar profesionalisme yang kita harapkan dari TNI melalui revisi UU yang sudah ditetapkan dapat tetap kita kawal bersama.

Gerak 08 Berhasil Kumpulkan Kelompok Pro Kontra Revisi UU TNI Dalam Acara Diskusi Publik

Teropongistana.com Jakarta – Salah satu prinsip dasar sebagai sebuah entitas nilai-nilai demokrasi, ketika sikap dan pandangan berbeda dari berbagai…

13 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Gerak 08 Sumatra Utara Dukung UU TNI, Tentara Nasional Indonesia Bersama Rakyat

Teropongistana.com Jakarta – Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya…

27 Mar 2025 · Redaksi

Nasional

Revitriyoso Husodo: Manuver Kepala Babi Gagal Total, Rakyat Semakin Percaya Pemerintah

Teropongistana.com Jakarta – Medan pertempuran politik praktis nasional saat ini dinodai manuver tidak simpatik oleh pihak-pihak yang dirugikan…

25 Mar 2025 · Redaksi

Bekasi- Gerak 08 Jawa Barat Davit Nugroho menyampaikan, keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Davit begitu ia disapa berharap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dapat diusut tuntas dan transparan. “Kami prihatin terhadap kasus korupsi yang saat ini terjadi di Pertamina, harus diusut sampai tuntas dan transparan dengan hukuman yang tegas dan membuat efek jera,” jelas David kepada awak media di Jakarta, Jumat,(8/3/2025) Lebih lanjut, Davit menekankan, adanya pembenahan sistem dan pengawasan control di internal perusahaan pelat merah usai mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. “Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung) praktek korupsi ini telah terjadi sejak 2018 artinya pengawasan di dalam sangat lemah, mudah kecolongan. Ini menjadi acuan bersama untuk segera membenahi sistem dan pengawasan control di dalam,” tutur Davit. Tak hanya itu, Davit juga mendorong, semua perusahaan pelat merah untuk melakukan bersih-bersih dari praktek korupsi. Hal ini, tegas Davit, sesuai instruksi dan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus menjadi pilar utama. “Harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi. pentingnya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya lantaran tindakan koruptif telah menyebabkan ketidak majuan bangsa Indonesia,” beber dia. Davit juga menegaskan, bahwa tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini. “Tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini,” pungkasnya.

Hukum

Gerak 08, Kasus Korupsi Minyak Pertamina Harus Diusut Tuntas dan Transparan

Teropongistana.com Bekasi- Gerak 08 Jawa Barat Davit Nugroho menyampaikan, keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah…

9 Mar 2025 · Redaksi

Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo yang juga eks pekerja di lapangan minyak lepas pantai pertamina Jatibarang sangat mendukung Kejaksaan Agung RI untuk menangkap semua oknum yang terlibat menerima aliran dana korupsi PT. Pertamina. Kasus dari tahun 2018 hingga 2023 yang diperkirakan mencapai Rp. 1.000 triliun. "Jaksa Agung jangan takut memeriksa dan menangkap jaringan mafia migas yang menerima aliran korupsi Pertamina itu dari dulu. Rakyat pasti mendukung jika oknum-oknum yang terlibat itu semua ditangkap," ungkap Revitriyoso Husodo kepada wartawan Jakarta, Sabtu 8 Maret 2025. Revi mengatakan selama ini kasus korupsi seperti PT. Pertamina ini belum pernah terungkap dengan begitu dahsyat dan melibatkan banyak oknum. Itu artinya kasus Pertamina yang dibongkar Kejaksaan Agung mendapat dukungan penuh oleh berbagai pihak termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan hidup. Selain korupsi PT. Pertamina, Revitriyoso Husodo, Kejaksaan Agung juga telah banyak menangani kasus korupsi besar lainnya yang melibatkan banyak oknum yang bermain selama ini di balik kekuasaan 10 tahun terakhir. "Seperti kasus korupsi Jiwasraya, impor gula, dan lainnya. Banyak melibatkan oknum-oknum di balik kekuasaan selama 10 tahun terakhir ini dibongkar Kejaksaan Agung," ungkap Revitriyoso Husodo. Rakyat bosan menyaksikan kejahatan korupsi selama 10 tahun terakhir ini sangat berharap Kejaksaan Agung benar-benar berani menangkap oknum-oknum yang terlibat korupsi Pertamina. Ia pun berharap Kejaksaan Agung berani mengungkap korupsi yang ada terjadi di BUMN lainnya. Jangan hanya berhenti pada kasus korupsi Pertamina yang telah menipu rakyat dan merugikan negara. "Jaksa Agung St. Burhanuddin sudah sangat siap dengan situasi yang akan berkembang. Rakyat pasti mendukung untuk negeri ini bersih dari oknum oknum koruptif," tandasnya. Terbongkarnya kasus BBM oplosan ini dan kasus korupsi besar lainnya di awal pemerintahan Prabowo adalah suatu bukti bahwa Prabowo menepati janji kampanyenya dalam Asta Cita yakni “memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, Hakim, KPK sudah saatnya satu suara bersama dengan Presiden Prabowo dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak ada lagi ego sektoral dan komit tidak lagi membela oknum korpsnya yang korupsi dan melakukan kejahatan lainnya. Rakyat sangat rindu kepada aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan keadilan bukan berdasarkan pesanan.

Hukum

Ketum Gerak 08 Desak Jaksa Agung Tangkap Semua Mafia Migas di Mega Korupsi Pertamina

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo yang juga eks pekerja di…

8 Mar 2025 · Redaksi

Ketua GERAK 08 Revitriyoso Husodo atau Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 meminta Pertamina bertanggung jawab. Hal ini terkait korupsi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, berujung dugaan pengoplosan Pertalite yang dijual dengan harga Pertamax.

Hukum

Oplos Pertalite ke Pertamax, Gerak 08 Minta Pertamina Ganti Rugi Kerakyat

Teropongistana.com Jakarta – Ketua GERAK 08 Revitriyoso Husodo atau Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 meminta Pertamina bertanggung…

26 Feb 2025 · Redaksi

Gambar bertulisan Bahlil yes Gas 3kg Yes beredar di daerah-daerah wilayah Indonesia.

Politik

Ketum AMPG Curhat, Gerak 08: Rakyat Bilang Bahlil Wajib Copot

Teropongistana.com Jakarta- Pernyataan Wakil Ketua Umum partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar…

8 Feb 2025 · Redaksi

Nasional

Pengecer Gas 3Kg bisa Kembali Berjualan, Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Gerak 08 Revitriyoso Husodo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer menjual gas…

6 Feb 2025 · Redaksi

Nasional

IJP Purn Sisno Adiwinoto Pengamat Kepolisian, Apresiasi Polri Terkait Pengamanan Pilkada Seluruh Indonesia

Teropongistana.com Jakarta – IJP Purn Sisno Adiwinoto Pengamat Kepolisian yang juga ketua penasehat Kapolri menjelaskan terhadap warna merupakan…

30 Nov 2024 · Redaksi

Nasional

Yayasan Gerak Nusantara Lapor ke Wakil Menteri Hak Azasi Manusia Terkait Konflik Tanah

E Teropongistana.com Jakarta – Pada Jumat 15 November 2024, bertempat di Kantor Kementerian Gak Azasi manusia, ketua umum…

16 Nov 2024 · Redaksi

Daerah

Relawan Gerak 08 Banten Terus Konsolidasi Menangkan Andra Soni Menjadi Gubernur

Banten – Relawan Gerakan ekonomi kerakyatan atau Gerak 08 Banten terus melakukan konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon gubernur…

6 Nov 2024 · Redaksi

Politik

Gerak 08, Tolak Calon Gubernur Banten Istri Mantan Napi Korupsi dan Keluarga Dinasti

TeropongIstana.com, Banten – Gerakan Ekonomi Kerakyatan (GERAK 08) menolak terhadap Calon Gubernur Banten Istri mantan Napi Koruptor atau…

4 Okt 2024 · Redaksi

Politik

Revitryuso: Prabowo -Gibran Semakin Solid, Upaya Adu Domba Isu Fufufafa Gagal Total

Jakarta – Indikasi operasi adu domba melalui isu “Fufufafa” gatot alias gagal total, yang terjadi adalah semakin bertumbuhnya…

14 Sep 2024 · Redaksi