Redaksi 
“Kita harus atur ritme agar tidak terjadi gagal bayar, kita terus berjuang agar sumber pendapatan terus digalakan dan pembelanjaannya kita kawal,” katanya.
Dikatakannya dalam proses pembelanjaan, Pemprov Banten juga menggunakan sistem e-Katalog dalam rangka mengedepankan akses transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.
Tidak hanya itu, Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten juga mendapatkan pendampingan dari Kejati Banten terhadap program strategis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Jadi itu mitigasi risiko dari upaya kita dalam mencapai target pembangunan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Banten per tanggal 18 Agustus 2023 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Realisasi pendapatan per 18 Agustus 2023 sebesar 57,49 persen dan realisasi belanja sebesar 51,67 persen.
Sedangkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2022, realisasi pendapatan sebesar 56,55 persen dan realisasi belanja sebesar 50,95 persen hal ini mengindikasi kan kinerja keuangan dari sisi pendapatan dan belanja tumbuh positif ” ujarnya.
Selanjutnya, realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
“Saat ini untuk belanja modal sedang proses pelaksanaan, biasanya realisasi belanja modal trendnya meningkat pada triwulan 3 dan 4,” katanya.
Dengan masuknya Provinsi Banten dalam 10 besar daerah tertinggi dalam realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2023, Rina berharap capaian tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun.
“Kalau melihat raihan realisasi tersebut, kita semua berharap itu dapat dicapai sampai akhir tahun, serta realisasi bisa terus terjaga dengan baik sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Editor : (Deni Lukman)
