Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Satu tahun sudah sejak penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 Juli 2023 silam.
Namun, hingga saat ini tidak ada kabar terbaru dari pihak Pidsus Kejagung, soal perkembangan pengusutan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga April 2022.
Apakah akan dilanjutkan pengusutannya atawa dibiarkan menggantung hingga publik merasa “lupa” terhadap pengusutan perkara migor tersebut?.
Tak hanya itu, tim penyidik Pidsus Kejagung diduga seperti “mati gaya” karena tidak menemukan pelaku korupsi minyak goreng dan cenderung tertutup penyidikannya.
Dalam pandangan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Dr Abdul Fickar Hadjar, seharusnya kejaksaan terus memproses perkara minyak goreng ini.
Siapapun yang terlibat didalamnya sambung Fickar, termasuk menteri atau bahkan presiden sekalipun, penegakan hukum itu harus bebas dari intervensi kekuasaan apapun.
