Redaksi 
TeropongIstana.com,BANDUNG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM laksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dan Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat. Pada hari Rabu (18/09/24) pagi yang bertempat di Ruang Rapat Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat.
Tampak hadir Ketua KADIN Jabar Cucu Sutara, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari, Mewakili Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat Suherman dan Narasumber Ditjenham Ichwan Milono serta akademisi.
Pemerintah sangat berharap pd pelaku usaha terkait kebijakan mengenai menghormati Ham untuk mencegah litigasi dan mempertanggungjawabkan. Gugus tugas diharapkan membantu proses bisnis dalam keberlangsungan perekonomian jawa barat agar lebih baik. Dengan ini pelaku usaha melalui aplikasi prisma dapat memajukan HAM disektor bisnis dengan Kerjasama pelaku usaha.
Bisnis dan HAM memiliki 3 unsur negara, perusahaan, dan masyarakat. Pemeerintah berusaha agara bisnis dan HAM ini berkaitan dengan masyarakat. PRISMA merupakan aplikasi mandiri, yg dirancang pemerintah yg dimana perusahaan bisa melihat apakah di dalam perusahaan itu terdapat pelanggaran HAM atau memiliki potensi tersebut dengan indicator-indikator yg ada. Dasar hukum dari PP No. 60 Tahun 2023, sebagaimana yg telah disampaikan. PRISMA ini merupakan tools yg sibuat pemerintah untuk membantu di dalam sector bisnis dan HAM. Ketika perusahaan menggunakan PRISMA dan menemukan ada indikasi pelanggaran ham maka pemerintah dapat membantu dan membantu pula agar masyarakat aware mengenai hal tersebut.
Jika ekspansi ke eropa dengan dimilikinya PRISMA ini dapat mencegah hal-hal yg tidak diinginnkan mengenai HAM. Pada saat ini masih focus pada perusahaan besar yg dimana masih memiliki impact besar kepada masyarakat. Perusahaan yg sudah menggunakan PRISMA salah satunya yaitu Pertamina. PRISMA memiliki 130 item dengan 12 indikator utama. Dan beberapa contohnya seperti, CSR, mekanisme pengaduan, ham dalam perusahaan.
Memiliki komitmen terhadap HAM, apakah perusahaan tersebut memiliki indicator dalam hal tersebut atau kea rah ingin menegakkan ham dalam perusahaannya. Perusahaan-perusahaan lapangan yg memiliki 12 indikator memiliki indicator tertinggi seperti;
