Redaksi 
Dalam pandangan Inggrid, seksualisasi tubuh perempuan dalam kampanye politik adalah bentuk politisasi yang menakutkan.
“Standar kecantikan yang dipromosikan ini hanyalah alat kontrol kapitalisme dan patriarki. Mereka memanipulasi tubuh perempuan untuk meraih suara tanpa memberikan pendidikan politik yang substansial kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kampanye politik seharusnya menjadi ruang perjuangan gagasan, bukan panggung kontes kecantikan. Normalisasi seksualisasi tubuh perempuan hanya akan melanggengkan ketimpangan gender dan memperburuk representasi perempuan dalam politik.
Sebagai aktivis perempuan dan kader LMND, Inggrid menyerukan agar partai politik menghentikan praktik ini dan mulai mengedepankan kaderisasi berbasis ideologi dan gagasan. Menurutnya, Maluku Utara membutuhkan pemimpin yang membawa visi besar untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar wajah cantik yang dijadikan komoditas politik.
“Kita harus melawan normalisasi ini dan membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan dalam politik bukanlah objek, melainkan subjek perjuangan. Seksualisasi tubuh perempuan dalam kampanye harus dihentikan, karena ini bukan hanya merendahkan perempuan, tetapi juga menghancurkan kualitas demokrasi kita,” Jelasnya.
Dengan kritik ini, Inggrid mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah alat transformasi sosial, bukan arena untuk memperkuat konstruksi patriarki yang mengekang perempuan.
“Politik adalah ruang perjuangan gagasan, bukan ajang pamer penampilan. Saat tubuh perempuan dijadikan alat mendulang suara, maka kita telah kehilangan arah dalam membangun demokrasi yang bermartabat,” Tutupnya.
