Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo menilai Rencana Presiden membentuk koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih dengan fungsi utama menggerakan ekonomi desa melalui pembelian produk pertanian merupakan langkah yang bagus dan perlu persiapan yang matang.

Saat ini di desa sudah ada BUMDes atau Badan Usaha milik Desa yang memiliki fungsi mirip, melayani warga dalam aspek keseharian pajak motor, bayar listrik dan pbb.

Baca JugaTambang llegal Pangkalpinang, Dugaan Dibekingi Oknum TNIMinggu, 2 Maret 2025
Tambang llegal , Dugaan Dibekingi Oknum TNI Pangaklpinang Teropongistana.com Jakarta - Aktivitas tambang ilegal (TI) semakin meresahkan warga di aliran Sungai Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Enam unit ponton TI telah beroperasi selama beberapa pekan tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang, meskipun warga telah melaporkan keresahan mereka. Kamis (27/2/2025). Keberadaan tambang ilegal ini dikhawatirkan merusak tanggul dan membahayakan rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. "Ya, Bang, kami sangat resah dengan adanya TI ini. Kami khawatir rumah kami roboh akibat tambang tersebut. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Kelurahan Ketapang, tetapi hingga kini belum ada tindakan," ujarnya. Lebih lanjut, warga menyebut bahwa tambang ilegal ini diduga dikelola oleh seseorang bernama Supri Cs dan mendapatkan perlindungan dari seorang oknum TNI berinisial YS. Dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi aktivitas ilegal ini semakin menambah keresahan warga. Respons Kelurahan dan Satpol PP Dipertanyakan Menanggapi laporan warga, Lurah Ketapang, Daryansih, hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi oleh tim KBO Babel. "Waalaikumsalam, sudah dikonfirmasi," katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, perangkat RT setempat menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan warga kepada kelurahan, yang kemudian meneruskannya ke Camat Pangkalbalam.  Camat dikabarkan telah mengirim surat ke Satpol PP Kota Pangkalpinang agar segera melakukan penertiban. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Satpol PP belum mengambil tindakan apapun. Lambannya respons aparat ini membuat warga semakin geram dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. "Kami hanya ingin keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai rumah kami roboh dulu baru ada tindakan," ujar seorang warga. Dugaan Bekingan Oknum TNI, Aparat Diminta Transparan Selain keresahan warga terhadap dampak lingkungan dan keamanan, muncul pula dugaan kuat bahwa aktivitas TI ini mendapat perlindungan dari oknum aparat.  Warga menyebut seorang anggota TNI berinisial YS yang diduga menjadi beking operasi tambang ilegal tersebut. Seorang aktivis lingkungan di Pangkalpinang mengecam dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal ini. "Jika benar ada keterlibatan oknum aparat, maka ini harus diusut tuntas. Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan warga," tegasnya. Masyarakat berharap agar kepolisian dan institusi terkait segera melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal ini.  Jika benar adanya keterlibatan pihak tertentu, maka tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelanggaran Hukum: Tambang Ilegal Harus Ditindak Tegas Keberadaan tambang ilegal di Sungai Pangkalarang bukan sekadar ancaman bagi lingkungan dan keselamatan warga, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, aktivitas ini melanggar beberapa regulasi, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 melarang setiap orang melakukan penambangan yang dapat merusak lingkungan tanpa izin yang sah. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Pasal 61 menyatakan bahwa setiap aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Tentang Larangan Tambang Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai zona Zero Tambang, yang berarti tidak ada aktivitas pertambangan yang diperbolehkan di wilayah ini.  Aktivitas tambang ilegal yang terus beroperasi di daerah ini jelas bertentangan dengan aturan daerah. Dari aspek hukum, pihak berwenang seperti Satpol PP, kepolisian, dan TNI harus segera turun tangan untuk menertibkan tambang ilegal ini.  Jika tidak, hal ini akan menjadi preseden buruk yang dapat semakin memperparah praktik tambang ilegal di wilayah lain. Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas dari Aparat Warga Kelurahan Ketapang sudah cukup bersabar menunggu respons dari pemerintah dan aparat terkait. Namun, hingga saat ini, mereka masih belum melihat adanya tindakan nyata untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyak warga khawatir, jika tidak segera ditindak, mereka akan terpaksa turun langsung untuk menghentikan operasi tambang yang meresahkan ini. "Kami hanya ingin aparat melakukan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kami yang harus bertindak sendiri karena tidak adanya penegakan hukum," ujar seorang warga dengan nada kecewa. Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menutup tambang ilegal di Sungai Pangkalarang. Jika tidak, bukan hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang akan semakin menurun.

“Koperasi Merah Putih sebagai wadah bisnis dan pelayanan dengan modal awal 3 – 5 M secara teori bagus dan bisa menggerakan ekonomi perdesaan, petani akan diuntungkan” ungkap Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo.

Iklan

Koperasi adalah soko guru ekonomi perdesaan, lahir dan besar dari wadah rakyat kecil yang memiliki tujuan mulia dari anggota, untuk anggota demi kesejahteraan bersama. Koperasi sebenarnya bukan hal baru bagi rakyat perdesaan.

Baca JugaWamen Diana Didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi Melakukan Kunjungan KerjaMinggu, 2 Maret 2025
Wamen Diana Didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi Melakukan Kunjungan Kerja Teropongistana.com Humbahas - Wakil Menteri PU Diana didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung proyek Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) serta Food Estate di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Wamen Diana mengatakan, Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) merupakan program yang bertujuan menciptakan pusat budidaya dan pengembangan tanaman herbal dari berbagai daerah di Indonesia. "Tidak hanya berfokus pada produksi, TSTH2 juga dirancang untuk menjadi pusat penelitian berstandar internasional yang akan mengembangkan obat-obatan herbal berbasis riset ilmiah serta menjadi sumber bibit unggul untuk sektor pertanian, khususnya hortikultura, di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan", kata Wamen Diana. Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Sumatera Utara, Deva Kurniawan Rahmadi mengatakan, saat ini pembangunan Tahap II TSTH2 sudah rampung dikerjakan pada periode Jan -Des 2024 Kementerian PU DJCK melalui BPPW Sumut dengan total nilai 172 Milyar. Wamen Diana optimis sektor pertanian Indonesia akan mengalami peningkatan kualitas bibit yang signifikan, berkat penerapan teknologi genomic dalam proses pengembangannya. Teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan varietas tanaman unggul yang tidak hanya cocok dengan iklim lokal tetapi juga memiliki produktivitas dan ketahanan yang lebih tinggi. "Proyek TSTH2 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, diharapkan dapat memperkuat daya saing pertanian Indonesia di pasar internasional, terutama dalam produksi herbal dan tanaman hortikultura berkualitas tinggi," tutup Wamen Diana.

Dikatakan Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo Kopdes Merah putih ini harus di inisiasi oleh petani, nelayan dan juga pemuda desa yang memiliki kompetensi serta integritas agar bisa menjadi pilar kebangkitan ekonomi desa.

Rencana Presiden dengan Kopdes di 70.000 desa/kelurahan harus betul – betul di siapkan dengan matang. Pemikiran Presiden yang berpihak kepada ekonomi desa memang sesuai dengan Asta Cita membangun dari desa.

Baca JugaUMKM Go Digital Tingkatkan Omzet dan Ekspor ke Pasar GlobalMinggu, 2 Maret 2025
Teropongistana.com Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Go Digital melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS). Pelaksanaan pelatihan itu melibatkan ekosistem platform digital di Indonesia. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan melalui program itu, Kementerian Komdigi telah memfasilitasi ratusan ribu pelaku UMKM meningkatkan omzet dan membuka peluang ekspor ke pasar global. “Ada satu startup namanya Evernote, sekitar 300 ribu UMKM yang ikutan di dalam platform itu yang rata-rata omset-nya bisa mulai dari Rp50 juta, kemudian dalam waktu dua tahun bisa sampai Rp5 miliar dan bisa mengekspor produk-produknya ke global,” jelasnya dalam Talkshow Strategi Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing UMKM di Era Digital di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Jumat (28/02/2025). Oleh karena itu, Nezar Patria mendorong pelaku UMKM binaan Pertamina Foundation dapat siap bertarung di pasar nasional hingga global. Menurutnya, dengan pelatihan yang cukup pengalaman berbisnis pelaku UMKM akan mampu dalam menghadapi berbagai macam tantangan. “Pengalaman dalam berbisnis ini akan membuat satu wisdom sendiri. UMKM dapat mengetahui apa masalahnya, dari soal bagaimana strategi finansialnya, strategi produksi, strategi marketing yang tepat,” jelasnya. Dinamika digitalisasi saat ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan ekosistem platform digital. Menurut Wamen Nezar Patria, Kementerian Komdigi siap membuka kesempatan bagi setiap pelaku UMKM di Indonesia untuk memanfaatkan program pelatihan UMKM Go Digital. “Saya ingin UMKM go to market, masuk ke pasar dan kita di Komdigi siap membantu bekerja sama untuk bagaimana UMKM Go Digital. Jadi dari strategi marketingnya, bagaimana masuk ke platform, kita akan coba connect-kan dengan ekosistem startup,” tuturnya. Meskipun penggunaan platform digital bagi UMKM telah bertumbuh signifikan, namun nilai ekspor UMKM Indonesia di tingkat ASEAN masih rendah. Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria kembali mengajak pelaku UMKM untuk mengambil setiap peluang di era digital. “Ekspor hasil UMKM kita di tingkat ASEAN itu kecil sekali, dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Jadi, mari sama-sama kita genjot potensinya lebih besar lagi,” tandasnya.