Abdul Qohar Dirdik Jampidsus, Jaksa Berhasil Ungkap Kasus Tom Lembong dan Suap 3 Hakim PN Surabaya

Selain itu, Abdul Qohar bersama jajaran penyidik Jampidsus telah berhasil menangkap sejumlah hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricard terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat terpidana Ronald Tannur.

Abdul Qohar mengatakan, ibunda Ronald Tannur yakni Meirizka terbukti telah bersekongkol dengan kuasa hukum Ronald, Lisa Rachmat, untuk menyuap para hakim PN Surabaya yang kini ketiga hakim tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Teropongistana.com Jakarta - DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. RUU TNI disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Hal tersebut di respon oleh mantan anggota TKN prabowo gibran, David Herson yang mengatakan bahwa draft terbaru revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI. Menurut dia, revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Menurut dia, dalam draft terbaru revisi UU TNI tidak memiliki indikasi membuka peluang-peluang seperti yang sudah di sebarkan dengan berita-berita hoax yang menggiring opini tentang dwifungsi TNI di jabatan-jabatan sipil. Sebaliknya, draft terbaru revisi UU TNI memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. “Sekarang ada penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke Jabatan Sipil itu harus mengundurkan diri atau pensiun dini,” kata David. Bahkan dia menyayangkan dengan beredarnya narasi pecah belah adu domba antara Aparat dan sipil yang di goreng dan ditunggangi oleh beberapa orang, Tanpa publik mengerti dengan betul poin-poin RUU TNI yang disahkan, yang tidak seperti berita hoax dan fitnah yang disebarkan oleh beberapa orang dan berakhir dengan demo kekerasan yang melibatkan aparat dan juga mahasiswa. ada tiga pasal yang berubah dalam undang-undang ini. Antara lain Pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi selain perang (OMSP). Kedua, Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Lewat revisi tersebut, kini ada 16 instansi pemerintah yang bisa ditempati dari semula 16 instansi sipil. Ketiga, Pasal 53 terkait perpanjangan usia pensiun TNI. Perpanjangan masa usia pensiun dibagi menjadi tiga klaster antara tamtama dan bintara, perwira menengah, dan perwira tinggi. "Ini dipastikan tidak lari dari komitmen supremasi hukum dan supremasi sipil," kata david. perubahan ini berkaitan dengan aspek-aspek pertahanan. Undang-undang ini disahkan untuk menentukan kepastian hukum agar TNI terjaga profesionalismenya sebagai profesional pertahanan.

“Tersangka MW, ibu Ronald, awalnya menghubung LR (Lisa Rachmat) untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi kuasa hukum Ronald Tannur. Lalu LR bertemu dengan tersangka MW di kafe Excelso Surabaya untuk membicarakan peristiwa Ronald,” kata Abdul Qohar Senin, 4 Desember 2024.

Lisa menjadi tangan kanan Meirizka sebagai penyambung duit suap untuk hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Meirizka kemudian memberikan uang permulaan senilai Rp 1,5 miliar kepada Lisa. Pengacara itu lalu mengurus semua proses hukum untuk meloloskan Ronald Tannur dari hukuman penjara. Adapun uang haram ini digelontorkan secara bertahap selama proses persidangan perkara itu di PN Surabaya.

Sugeng Teguh Santoso Menyebut Selain Maladministrasi, Jaksa Penyidik Melekatkan Persangkaan Palsu Dalam Kasus Korupsi…

Tak berhenti sampai disitu, berdasarkan pengembangan penyidikan terkait penanganan kasasi vonis bebas Ronald Tannur juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.

Dirdik Jampidsus Abdul Qohar, mengatakan Zarof ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai penghubung antara pengacara Ronald dan hakim agung untuk penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung.

Baca JugaPN Jakpus Gelar Bukber dan Beri Santunan kepada Anak YatimKamis, 20 Maret 2025

“Pengacara Ronald meminta Zarof agar melobi hakim agung agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Diberikan fee Rp 1 miliar atas jasanya itu,” kata Abd Qohar.

Sekedar informasi, Abdul Qohar dilantik menjadi Direktur Penyidikan Jampidsus pada 29 Agustus 2024.

Yustinus Monei Bakal Serah Terima Kunci Rumah dari PT Kristalin Ekalestari

Sebelum menjabat Jampidsus Kejagung Abdul Qohar memiliki jabatan sebagai Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan Agung. Abdul Qohar pernah menjabat Wakajati, dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Abdul Qohar sempat dipercaya menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 18 Oktober 2017. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Barat.