Sementara itu MAKI menemukan dugaan mark up hingga melebihi 30% dalam kontrak shipping (pengiriman) pada PT Pertamina International Shipping, yang melibatkan lima perusahaan pelayaran, yakni PT. SMT Tbk, PT. SOL, PT. AS, PT. WSHI, dan PT. BSTA yang memiliki kekuatan armada sebanyak 40 (empat puluh) kapal. Namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penyidik.

Hubungan Kerugian Negara dengan Peran Para Tersangka Tidak Jelas

Baca JugaBerikut Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat Periode 2025-2030Senin, 24 Maret 2025
Berikut Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat Periode 2025-2030

Kejaksaan Agung RI perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat lebih terang benderang, tentang hubungan kerugian negara sebesar Rp.193,7 Triliun yang terdiri dari 5 (lima) komponen itu dengan peran dan perbuatan para tersangka, sehingga tergambar mens rea ( niat jahat ) dan kecukupan alat bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, sesuai yang dipersangkakan terhadap para tersangka.

“Lima komponen kerugian negara tersebut ternyata tidak ada kaitannya dengan urusan blending dan mark up kontrak shipping transportasi minyak mentah. Hubungan kerugian negara dengan peran para tersangka tidak jelas. Apabila dihubungan dengan profile 9 (sembilan) orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, MAKI berpandangan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyidik perlu memperluas dengan menjerat cluster yang lebih besar, untuk mendapatkan fakta terang adanya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah subholding Pertamina, sekaligus menjerat tersangka yang sebenarnya,” ujarnya.

Baca JugaKasus Penganiayaan Mangkrak, Korban Bersurat ke Komisi III DPR RI Minta Polda Sumatra Utara dan Bos Tambang Emas Ilegal DipanggilMinggu, 23 Maret 2025
Kasus Penganiayaan Mangkrak, Korban Bersurat ke Komisi III DPR RI Minta Polda Sumatra Utara dan Bos Tambang Emas Ilegal Dipanggil Teropongistana.com Jakarta - Penganiayaan wartawan pada tahun 2022 yang diduga dilakukan oleh Boss Tambang Ilegal (PETI) di lokasi tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara pada tahun 2023, 23 Maret 2025. Merasa tidak menemukan keadilan Lesmana Halawa korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang ilegal kini mencari keadilan dengan bersurat ke DPR RI komisi III dengan harapan melalui wakil rakyat bisa mendapatkan keadilan. Surat yang diterima redaksi dalam isi surat tersebut korban meminta kepada DPR RI komisi III segera memanggil polda sumatra utara, polres madina dan polsek siabu untuk meminta keterangan kenapa sudah 3 tahun berlalu kasusnya mangkrak di polda sumatra utara ,polres madina sektor polsek siabu. Perlu diketahui kasus ini sudah 3 tahun berlalu namun sampai sekarang 2025 belum membuahkan hasil, bahkan korban sering bermain tik-tok di lokasi tambang emas ilegal tersebut dengan menunjukan tumpukan uang. Dikatakan Lesmana halawa saya menduga kuat mulai dari 3 Kepala desa dan dinas terkait ikut serta melindungi pelaku karena menerima setoran dari pelaku. Sehingga mereka ikut melindungi pelaku penganiayaan, harapan korban supaya segera di tangkap dan oknum yang terlibat segera di copot dari jabatanya. Kami berharap segera di tangkap bos-bos tambang dan pelaku penganiayaan terhadap diri saya, Copot pihak-pihak dan oknum yang ikut melindungi pelaku dan bos- bos tambang emas ilegal. Lesmana Halawa membuat melaporkan kejadian ini ke polsek siabu dengan nomor laporan STPL32/X/2022. Namun hingga sampai saat ini pada tahun 2025 tidak ada tindakan tegas dari polsek siabu polres madina menangkap para pelaku bahkan para pelaku berkeliaran dilokasi tambang emas dan tambang masih beroperasi hingga sampai saat ini.