1. Ahmad Ayman Al Ghifary

– Nanyang Technological University: Bachelor of Engineering (Chemical and Biomolecular Engineering)

Baca Juga Debt Collector Rampas Kendaraan Karena Kredit Macet Bisa Dipidana Jumat, 11 April 2025
Debt Collector Rampas Kendaraan Karena Kredit Macet Bisa Dipidana

– University of Sydney: Bachelor of Engineering Honours (Chemical and Biomolecular Engineering)

– Monash University: Bachelor of Engineering (Honours)

Baca Juga Aktivis Sekaligus Seniman Revitriyoso Apresiasi Keberpihakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco terhadap Film Jumbo Jumat, 11 April 2025
Jakarta - Aktivis Sekaligus Penggiat Seni Revitryoso Husodo Mengatakan Bahwa Film Animasi Jumbo Karya Sutradara Ryan Adriandhy Merupakan Bukti Bahwa Indonesia Mampu Menghasilkan Karya Animasi Yang Berkualitas Tinggi. Menurut Penggiat Budaya Tersebut Jumbo Bukan Sekadar Film Anak-Anak, Melainkan Juga Simbol Dari Kekuatan Kreatif Dan Semangat Gotong Royong Anak Bangsa Karena Produksinya Melibatkan Banyak Kreator. Ditambahkan Revitryoso Husodo Aktvis Yang Juga Seniman, Dirinya Mengapresiasi Dan Bangga Terhadap Wakil Ketua Dpr Ri Sufmi Dasco Yang Ikut Hadir Dalam Penayangan Pertama Film Jumbo Teresebut Ini Bukti Kepedulianya Dalam Memajukan Perfileman Dan Mendukung Ekonomi Kreatif. Apalagi Wakil Ketua Dpr Sufmi Dasco Ahmad Telah Mengapresiasi Film Animasi Jumbo Yang Telah Berhasil Menarik Perhatian Lebih Dari 1.606.462 Penonton Dalam Tujuh Hari Sejak Penayangan Perdananya Pada Selasa, 31 Maret 2025. Dasco Mengajak Masyarakat Untuk Terus Mendukung Industri Perfilman Tanah Air, Suksesnya Film Jumbo Ini Tidak Lepas Dari Dukukungan Pemerintah Prabowo-Gibran Khusnya Wakil Ketua Dpr Ri Sufmi Dasco Yang Sudah Mendukung Perfilman Indonesia. Keberhasilan Ini Tidak Hanya Mencerminkan Antusiasme Penonton Domestik, Tetapi Juga Membuka Peluang Bagi Jumbo Untuk Merambah Pasar Internasional. Film Ini Dijadwalkan Tayang Di 17 Negara, Termasuk 12 Negara Di Eropa, Serta Turki, Mongolia, Dan Rusia. Langkah Ini Menunjukkan Bahwa Karya Anak Bangsa Mampu Bersaing Dan Diterima Di Kancah Global. Lebih Dari Sekadar Hiburan, Jumbo Menunjukkan Bahwa Sebuah Karya Besar Lahir Dari Proses Panjang, Kolaborasi Solid, Dan Dedikasi Tinggi Dari Seluruh Elemen Yang Terlibat. Kesuksesan Film Ini Menjadi Pengingat Bahwa Di Balik Layar Lebar Yang Menghibur, Ada Tetesan Keringat, Jam-Jam Panjang Tanpa Lelah, Dan Ketekunan Yang Mungkin Jarang Terlihat Namun Sangat Layak Dihargai. Sejak Awal, Jumbo Bukan Sekadar Proyek Hiburan. Film Ini Lahir Dari Gagasan Besar Tentang Bagaimana Cerita Lokal Bisa Tampil Megah Tanpa Kehilangan Akar Budaya. Visi Inilah Yang Menjadi Panduan Utama Seluruh Proses Kreatif, Mulai Dari Penulisan Naskah, Desain Karakter, Hingga Penyusunan Adegan-Adegan Ikonik. “Proses Produksinya Yang Memakan Waktu Hingga 5 Tahun, Dengan Melibatkan Ratusan Kreator Dari Sabang Sampai Merauke, Menunjukkan Bahwa Indonesia Punya Kapasitas Luar Biasa Dalam Menghasilkan Karya Animasi Yang Berkualitas Tinggi Dan Siap Bersaing Dengan Film Animasi Global,” Diungkpan Revi. Jumbo Yang Telah Ditonton Oleh Lebih Dari Satu Juta Penonton. Menurut Dia, Keberhasilan Tersebut Merupakan Kebanggaan Nasional Dan Tonggak Penting Industri Perfilman Kreatif Dalam Negeri. Jumbo Mencerminkan Potensi Industri Perfilman Kreatif Indonesia Yang Berkembang Pesat. Di Sisi Lain,Sinergisitas Para Kreator Lokal Yang Berasal Dari Berbagai Daerah Memperlihatkan Semangat Kolaborasi Dan Dedikasi Dalam Membangun Kualitas Konten. “Ini Adalah Bukti Nyata Bahwa Talenta Anak-Anak Muda Indonesia Luar Biasa Cerdas Dan Pintar. Mereka Tidak Hanya Mampu Membuat Karya Untuk Konsumsi Lokal, Tapi Juga Punya Daya Saing Di Tingkat Internasional,” Katanya. Dikatakan Revi, Antusiasme Penonton Yang Tidak Hanya Dari Kalangan Anak-Anak, Tetapi Juga Dewasa Menjadi Tanda Bahwa Karya Animasi Indonesia Dapat Menghibur Sekaligus Menghadirkan Kedalaman Cerita Dan Kualitas Visual Yang Memikat. “Setelah Saya Menonton Langsung, Jumbo Adalah Cerminan Dari Dedikasi Dan Semangat Kegotongroyongan. Ini Bukti Bahwa Ketika Anak Bangsa Bersatu Dan Bekerja Sama Dengan Visi Yang Sama, Hasilnya Bisa Luar Biasa. Film Ini Bukan Hanya Sukses Di Pasar, Tapi Juga Sukses Mengangkat Derajat Industri Kreatif Lokal,” Tuturnya. Untuk Itu, Dia Berharap Kesuksesan Jumbo Dapat Menjadi Inspirasi Bagi Generasi Muda Dan Para Kreator Film Di Tanah Air Untuk Terus Berkarya Dan Membawa Nama Indonesia Ke Panggung Dunia. “Ini Saatnya Kita Bangga Dengan Karya Sendiri. Jumbo Adalah Contoh Bahwa Anak Bangsa Bisa Jadi Pemain Utama Di Negeri Sendiri, Bahkan Dunia,” Jelas Revi. Dipersembahkan Oleh Rumah Produksi Visinema, Film Animasi Jumbo Berkisah Tentang Anak Bernama Don, Diisi Suara Oleh Prince Poetiray Dan Den Bagus Sasono, Yang Kerap Merasa Diremehkan Teman-Temannya. Film Yang Digarap Ryan Adriandhy Bersama Sekitar 420 Kreator Indonesia Selama Lima Tahun Ini Berhasil Menarik Total Satu Juta Penonton Pada Minggu (6/4) Atau Tujuh Hari Sejak Penayangan Perdananya Pada 31 Maret 2025.

– University of New South Wales: Bachelor of Engineering Honours (Chemical Product Engineering)

– Wageningen University of Research: Bachelor of Science in Food Technology​​​​​​​

Baca Juga FK UIN Walisongo Berdiri Lewat Persuasi Wamenag Romo Syafii dengan Kemendiktisaintek Jumat, 11 April 2025
Jakarta  — Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kh. Romo. R. Muhammad Syafii, S.h., M.hum., Mengucapkan Selamat Atas Dibukanya Fakultas Kedokteran Di Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang. Izin Pembukaan Fakultas Tersebut Resmi Diterbitkan Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/B/O/2025. Dalam Pernyataannya, Romo Syafii Menyampaikan Bahwa Pembukaan Fakultas Kedokteran Ini Juga Mendukung Visi Presiden Prabowo Subianto Dalam Mewujudkan Kemandirian Nasional Di Bidang Kesehatan Serta Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter, Jakarta 11 April 2025. Pemerintah Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Menegaskan Komitmennya Untuk Memperkuat Kemandirian Nasional Di Bidang Kesehatan Dan Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Sebagai Bagian Dari Visi Besar Menuju Indonesia Emas 2045. Pembukaan Fakultas Kedokteran Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Menjadi Bagian Penting Dari Strategi Tersebut. “Saya Mengucapkan Selamat Atas Berdirinya Fakultas Kedokteran Uin Walisongo. Kami Di Kementerian Agama Berkomitmen Mensukseskan Visi Presiden Prabowo Untuk Mencetak Generasi Sehat, Tangguh, Dan Cerdas Secara Spiritual Maupun Intelektual. Fk Uin Walisongo Adalah Salah Satu Pijakan Awal Menuju Hal Itu,” Pungkasnya. Izin Pembukaan Fakultas Kedokteran Ini Diumumkan Dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis Ke-55 Uin Walisongo Pada Rabu (9/4/2025) Di Auditorium Ii Kampus Iii. Rektor Uin Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.ag., Menyebut Bahwa Pendirian Fakultas Ini Merupakan “Kado Istimewa Untuk Dies Natalis Ke-55” Dan Bagian Dari Langkah Strategis Kampus Untuk Memperluas Kontribusi Di Bidang Medis. Wamenag Romo Syafii Diketahui Berperan Aktif Dalam Mengawal Proses Pembukaan Fakultas Ini. Dalam Pertemuan Dengan Mendikti Saintek Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Wakil Mendikti Saintek Prof. Dr. Fauzan, M.pd., Dan Sekjen Togar M. Simatupang Pada Akhir Desember 2024, Romo Syafii Yang Menginisiasi Pertemuan Hadir Bersama Dirjen Pendis Kemenag Saat Itu, Prof. Abu Rokhmad, Serta Jajaran Kemenag Nona Gayatri Nasution, S.si. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, Dr. H. Sutomo, S.pi., M.si. Adalah Staf Khusus Menteri Agama Ri Yang Menjabat Di Bidang Hubungan Dan Kerjasama Kelembagaan Dan Junisab Akbar Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Asn. Pertemuan Tersebut Menjadi Forum Strategis Membahas Akselerasi Pembukaan Program Studi Umum Di Uin, Termasuk Fk Di Uin Walisongo Dan Uin Semarang, Menyusul Suksesnya Pembukaan Fk Uin Jambi. Tak Hanya Itu, Dalam Kesempatan Tersebut Juga Disuarakan Harapan Besar Terhadap Penambahan Kuota Kartu Indonesia Pintar (Kip) Untuk Kementerian Agama Serta Dukungan Rekomendasi Lpdp Bagi Santri Jenjang S2 Dan S3 Sebagai Bagian Dari Strategi Menyongsong Indonesia Emas 2045. Dekan Fakultas Kedokteran Uin Walisongo, Dr. Dr. Sugeng Ibrahim, M.biomed Bahkan Menyampaikan Pandangan Wakil Mendikti Saintek Prof. Fauzan, Bahwa Terbitnya Izin Pembukaan Fakultas Kedokteran Uin Walisongo Tidak Lepas Dari Inisiasi Dan Dorongan Kuat Wamenag Romo Syafii. “Prof. Fauzan Selaku Wakil Mendikti Saintek Memang Menyampaikan Langsung Kepada Kami Bahwa Terbitnya Izin Fakultas Kedokteran Ini Tak Lepas Dari Persuasi Kuat Romo Wamenag,” Ujarnya. Dr. Dr. Sugeng Ibrahim Juga Mengapresiasi Peran Strategis Wamenag Romo Syafii Dalam Pendirian Fk. Ia Menyampaikan Harapannya Agar Romo Syafii Dapat Hadir Langsung Ke Kampus Dan Menyaksikan Hasil Kerja Bersama Tersebut. “Kami Sangat Ingin Beliau Berkenan Menjenguk Fk Uin Walisongo Yang Telah Beliau Dirikan.” Tambah Dr. Sugeng. Romo Syafii Menambahkan, Kolaborasi Lintas Kementerian Seperti Ini Adalah Bentuk Nyata Komitmen Terhadap Penguatan Pendidikan Islam Yang Inklusif Dan Berorientasi Pada Masa Depan. “Insyaallah Ini Menjadi Bagian Dari Ikhtiar Menuju Indonesia Emas 2045, Di Mana Umat Islam Siap Berkontribusi Aktif Dalam Berbagai Bidang Keilmuan, Termasuk Kesehatan,” Pungkasnya.

2. Ahmad Haizun Tafdhila

– University of Sydney: Bachelor of Advanced Computing

Baca Juga Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Lakukan Aksi Peduli Terhadap Korban Bencana Tanah Longsor Kamis, 10 April 2025
Anggota Dprd Kota Padangsidimpuan Lakukan Aksi Peduli Terhadap Korban Bencana Tanah Longsor

– University of Queensland: Bachelor of Advanced Science (Honours) in Computer Science

– University of Toronto (Scarborough): Bachelor of Computer Science​​​​​​​

Baca Juga Diduga Lakukan Tindak Pidana Tipikor, Polisi Panggil Puluhan Kepala Desa di Lebak Kamis, 10 April 2025
Aph Diminta Cegah Potensi Korupsi Dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Kko  Teropongistana.com Jakarta - Baru Saja Memasuki Tahun Anggaran 2025, Sudin Sda Jaksel Bergerak Cepat Menyelesaikan Beberapa Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Lewat Proses E Purchasing Alias Penunjukan Yang Diakui Banyak Kontraktor Sangat Subjektif Tergantung Hubungan Personal Pejabat Dengan Pengusaha. Santo Sebagai Kasudin Sda Jaksel Dan Pejabat Yang Ditunjuk Mengurusi Pengadaan Barang Dan Jasa Diunit Ini Lalai, Tidak Acuhkan Ketentuan Dan Peraturan Yang Mengikat Sesuai Ketentuan Kepres Dan Lkpp. Demikian Dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia Kepada Info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih Lanjut Lamhot Menguraikan Satu Contoh Kasus Dimana Perusahaan Kualifikasi B (Besar) Yang Diberikan Jatah Mengerjakan Proyek Diatas Rp 50 Miliar Malah Merampok Haknya Perusahaan Kualifikasi M (Menengah) Yang Jatahnya Dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan Tersebut Yakni Pt Rosa Lisca. Perusahan Ini Baru Saja Berkontrak Dengan Sudin Sda Jaksel Di Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir Kko, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu Tgl 26 Februari 2025 Lalu Senilai Kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui Pula Bahwa Perusahaan Ini Bernaung Di Asosiasi Pengusaha Konstruksi Tertua Yakni Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga Terungkap Perusahaan Ini Baru Saja Memperpanjangan Sbu-Nya ( Sertifikat Badan Usaha) Masa Berlaku Dari Masa Berlaku Sbu 2025-02-18 S.d 2028-02-17. Info Indonesia Yang Mengecek Data Data Yang Dari Lsm Ini, Terlihat Benar Adanya. Cross Chek Dilakukan Mulai Dari Legalitas Perusahaan, Kualifikasi, Susunan Pengurus Baik Direksi Maupun Komisaris Perusahaan Dan Terakhir Data Kontrak Dari Situs Lkpp.co.id Dan Situs Lpjk.co.id. Lamhot Mengaku Miris Melihat Perilaku Pejabat Dan Pengusaha Belakang Ini Yang Tidak Punya Rasa Malu Dan Takut. &Amp;Quot;Tidak Punya Malu Ke Masyarakat Dan Tidak Takut Dengan Hukum&Amp;Quot;. Kita Enggak Ngerti Apakah Hukum Masih Berlaku Di Pemprov Dki Ini? Ujar Nya Getir. Ditambahkannya, Bagaimanapun Kasus Ini Akan Segera Kami Laporkan Ke Inspektorat Dki Dan Kpk Ya, Tegas Dia. Kami Tidak Akan Tinggal Diam Melihat Penyimpangan Penyimpangan Mendasar Yang Dimulai Dari Administrasi Begini. Karena Bila Dari Hulunya Sudah Jorok, Pasti Kehilirnya Akan Lebih Kotor Lagi. Kita Semua Yang Rugi Karena Perilaku Korup.oknum Oknum, Tegas Dia. Kasudin Sda Jaksel, Santo Yang Berulangkali Dihubungi Dan Dikirim Konfirmasi Lewat Whatsappnya Tidak Merespon. Begitu Juga Salah Satu Direksi Perusahaan Pt Rosa Lisca Yakni David Pangaribuan Tak Kunjung Memberikan Klarifikasi.

3. Faisal Rehan Saputra

– University of Sydney: Bachelor of Advanced Computing

Baca Juga Bupati Pandeglang Dewi Setiani Resmikan GOR Cikupa Kamis, 10 April 2025
Bupati Pandeglang Dewi Setiani Resmikan Gor Cikupa

– Monash University: Bachelor of Computer Science Advanced (Honours)

4. Moch. Alfarizky Harya Putra

Baca Juga Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945 Kamis, 10 April 2025
Oleh : Laksda Tni (Purn) Soleman B Ponto, St, Sh, Mh, Cpm, Cpar Teropongistana Jakarta - Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Telah Diajukan Sebagai Bentuk Penyesuaian Terhadap Dinamika Sosial, Teknologi, Dan Perkembangan Hukum. Namun Demikian, Terdapat Sejumlah Ketentuan Dalam Ruu Tersebut Yang Menimbulkan Potensi Pertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Uu Tni), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Ruu Ini Perlu Diuji Secara Mendalam Karena Menyangkut Prinsip Dasar Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Hak Asasi Manusia, Dan Tatanan Sistem Hukum Nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain Itu, Ditemukan Bahwa Dalam Ruu Ini Tidak Secara Eksplisit Diatur Mengenai Sumber Pembiayaan Polri Dari Apbn Sebagaimana Semestinya Ditegaskan Dalam Undang-Undang Kelembagaan Negara. Hal Ini Kontras Dengan Pengaturan Mengenai Kompolnas Yang Justru Secara Jelas Disebutkan Mendapatkan Anggaran Dari Apbn. Potensi Bahaya: Mengabaikan Prinsip Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Uud 1945, Yang Menyatakan Bahwa Semua Pengeluaran Negara Harus Ditetapkan Dalam Apbn. Berpotensi Membuka Celah Pendanaan Non-Apbn Yang Tidak Dapat Diawasi Oleh Dpr Maupun Bpk. Melemahkan Prinsip Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Belanja Aparat Penegak Hukum. Bertentangan Dengan Asas Negara Hukum Dan Prinsip Budgetary Control Oleh Parlemen. Menimbulkan Kekaburan Mengenai Legitimasi Operasional Dan Anggaran Institusi Kepolisian Yang Memiliki Kewenangan Represif. Dengan Tidak Disebutkannya Pengaturan Eksplisit Mengenai Anggaran Polri Dari Apbn, Maka Terdapat Risiko Serius Munculnya Sumber-Sumber Pembiayaan Alternatif Yang Tidak Akuntabel Serta Menimbulkan Konflik Kepentingan Atau Bahkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Korupsi Struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks And Balances Ruu Memberikan Kewenangan Luas Kepada Polri Dalam Bidang: Intelijen Keamanan (Intelkam) Termasuk Pengumpulan Informasi, Deteksi Dini, Pengawasan Aliran Dana, Penindakan Di Ruang Siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: Ruu Ini Berpotensi Menimbulkan Konsentrasi Kekuasaan Dalam Satu Institusi, Yaitu Polri. Ini Bertentangan Dengan Asas Checks And Balances Dalam Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.” Catatan Hukum, Tindakan Intelijen, Penyadapan, Dan Pemblokiran Ruang Siber Adalah Kewenangan Yang Secara Prinsip Harus Tunduk Pada Mekanisme Peradilan, Tidak Boleh Dilakukan Secara Bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri Ke Luar Negeri Dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. Ruu Memperluas Yurisdiksi Polri Hingga: Perwakilan Ri Di Luar Negeri, Kapal Dan Pesawat Berbendera Indonesia Di Wilayah Internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: Uud 1945 Tidak Memberi Mandat Eksplisit Kepada Polri Untuk Menjalankan Fungsi Di Luar Batas Teritorial Nasional. Hal Ini Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Lain, Serta Prinsip Non-Intervensi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 11 Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa Presiden Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian Dengan Persetujuan Dpr. 3. Dominasi Polri Atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 Dan Pasal 14 Ruu Menyebutkan Polri Memiliki: Kewenangan Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Penyidik Lain (Ppns, Penyidik Lembaga Khusus), Kewenangan Menerima, Menolak, Atau Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Lembaga Lain. Masalah Konstitusional: Ini Berpotensi Mereduksi Independensi Lembaga-Lembaga Negara Lain, Misalnya Kpk, Kejaksaan, Dan Lembaga Administrasi Sektoral Lainnya Termasuk Penyidik Tni Al. Bertentangan Dengan Semangat Pasal 24 Uud 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dari Intervensi Lembaga Lain, Serta Mengaburkan Pemisahan Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Yudikatif. 4. Usia Pensiun Dan Jabatan Polri: Celah Untuk Kepentingan Kekuasaan Ruu Memperpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang Empat Dan Pejabat Fungsional Hingga 65 Tahun Melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini Membuka Ruang Politisasi Jabatan Polri, Khususnya Jika Proses Perpanjangan Tidak Disertai Kontrol Lembaga Lain. Bertentangan Dengan Asas Meritokrasi Dan Sistem Rotasi Kepemimpinan Yang Sehat, Serta Tidak Sesuai Dengan Pasal 28D Ayat (3) Uud 1945 Tentang Hak Setiap Warga Negara Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan. 5. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Beberapa Kewenangan Dalam Ruu Berpotensi Melanggar: Hak Atas Privasi (Penyadapan, Pengawasan Dana), Hak Atas Informasi Dan Kebebasan Berekspresi (Pemutusan Akses Ruang Siber), Prinsip Due Process Of Law (Tindakan Cepat Tanpa Pengawasan Yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan Dengan Pasal 28G Dan 28I Uud 1945, Yang Menjamin: Perlindungan Atas Diri Pribadi Dan Informasi Pribadi, Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Sewenang-Wenang. Kesimpulan Ruu Perubahan Ketiga Atas Uu Polri Memuat Penguatan Kelembagaan Yang Penting. Namun, Dari Perspektif Konstitusional, Terdapat Sejumlah Pasal Yang: Berpotensi Melanggar Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Konstitusional, Melemahkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dan Independensi Kelembagaan, Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jika Tidak Dibarengi Mekanisme Pengawasan Yudisial Dan Legislatif Yang Ketat. Saran, Penataan Ulang Pasal-Pasal Yang Mengatur Wewenang Intelijen, Ruang Siber, Penyadapan Dan Pengawasan Lembaga Lain. Perlu Mekanisme Kontrol Oleh Dpr Dan Mahkamah Agung, Termasuk Melalui Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Yang Transparan Dan Akuntabel. Perlu Penambahan Pasal Yang Mengatur Bahwa Seluruh Kegiatan Polri Dibiayai Dari Apbn.

– University of Sydney: Bachelor of Science and Bachelor of Advanced Studies

– University of New South Wales (UNSW): Bachelor of Advanced Science

Baca Juga Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut Kamis, 10 April 2025
Teropongistana Jakarta – Dpr Telah Secara Resmi Mengesahkan Revisi Uu Tni Pada Sidang Paripurna Tanggal 20 Maret 2025 Yang Lalu Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto Ikut Menyoroti, Dengan Demikian Pengesahan Revisi Uu Tni Menjadi Undang-Undang Yang Akan Memperbaiki Uu No. 34 Tahun 2004 Tinggal Selangkah Lagi. Namun Gelombang Protes Masih Tampak Menggelora Hingga Hari Ini. Dari Kalangan Mahasiswa, Akademisi, Hingga Para Ibu Rumah Tangga Ramai-Ramai Menyuarakan Penolakan Terhadap Revisi Uu Tni, Jakarta, 10/4/2025. Mereka Semua Khawatir Akan Kembalinya Dwifungsi Abri Seperti Saat Rezim Orde Baru (Orba) Berkuasa. Pasalnya, Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Penambahan Lembaga Sipil Yang Dapat Dimasuki Prajurit Tni Aktif, Dari Yang Semula Berjumlah 10 Kini Bertambah Menjadi 14 Lembaga. Hal Ini Ditafsirkan Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan Dominasi Tni Pada Ranah Sipil, Yang Kemudian Dianggap Sebagai Representasi Dwifungsi Abri,Ungkapnya Dikatakan Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto, Uniknya Di Antara 14 Lembaga Yang Disebutkan Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Nama ‘Keamanan Laut’, Satu-Satunya Lembaga Yang Menyebut Kata Laut, Yang Kemudian Dikaitkan Dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Yakni Instansi Pemerintah Yang Bertugas Melaksanakan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan Dengan Bakamla Ini Kemudian Disinyalir Berdampak Pada Sektor Maritim Indonesia, Mengingat Indonesia Adalah Negara Maritim Dengan Luas Wilayah Perairan Mencapai Dua Pertiga Dari Total Luas Wilayahnya. Sehubungan Dengan Hal Ini, Laksda Tni (Purn.) Soleman B. Ponto, Purnawirawan Tni Al Yang Saat Ini Aktif Sebagai Advokat Maritim Menyatakan Bahwa Dirinya Tidak Kontra Terhadap Revisi Uu Tni. “Di Mana-Mana Yang Namanya Undang-Undang Fungsinya Membatasi. Jadi Bukan Memberikan Kebebasan Kepada Tni Untuk Memasuki Ranah Sipil, Justru Memberikan Batasan Kepada Tni Mengenai Instansi Sipil Mana Saja Yang Boleh Dimasuki. Diluar Yang Disebutkan Itu Prajurit Tni Aktif (Tetap) Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn,” Demikian Penuturannya Dalam Suatu Kanal Youtube. Namun Soal Keterkaitan Dengan Bakamla, Beliau Dengan Tegas Menyatakan, “Bakamla Itu Dari Dulu Tidak Jelas. Menyatakan Diri Sebagai Indonesian Coast Guard Tapi Diisi Personil Tni Al. Padahal Tni Al Dengan Coast Guard Adalah Dua Entitas Yang Berbeda. Jadi Kalau ‘Keamanan Laut’ Dalam Revisi Uu Tni Diartikan Sebagai Bakamla, Hanya Akan Membuat Posisi Bakamla Semakin Terjepit. Uud Kita Hanya Mengenal 3 Matra Tni, Tni Matra Darat (Tni Ad), Tni Matra Laut (Tni Al), Dan Tni Matra Udara (Tni Au). Tidak Ada Dua Tni Dalam Matra Yang Sama. Jadi Bakamla Harus Memilih Antara Melebur Ke Dalam Tni Al Atau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, &Amp;Quot;Kalau Melebur Ke Dalam Tni Al, Tidak Ada Lagi Nama Bakamla. Kalau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, Kalaupun, Selain Seluruh Personil Tni Al Yag Ada Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn, Bakamla Tidak Akan Bisa Menjadi Instansi Operasional. Saat Ini Di Laut Sudah Ada Instansi-Instansi Operasional Dengan Scope Yang Spesifik, Misalnya Kplp Dengan Scope Lalu Lintas Pelayaran Dan Perlindungan Lingkungan Laut, Psdkp Dengan Scope Perikanan, Bea Cukai Dengan Scope Pendistribusian Barang Melalui Jalur Laut, Imigrasi Dengan Scope Keluar Masuknya Manusia Lewat Laut, Dan Polair Dengan Scope Ketertiban Masyarakat Pengguna Laut. Jadi Kehadiran Bakamla Sebagai Instansi Operasional Justru Hanya Akan Menimbulkan Overlapping Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Di Laut. Jalan Keluarnya, Bakamla Bisa Menjadi Instansi Administrasi Dengan Melebur Ke Dalam Kemenko Polkam. Dengan Demikian Bakamla Bisa Menjadi Koordinator Keamanan Laut Seperti Yang Diinginkannya Selama Ini,” Pungkas Pria Berusia 70 Tahun Yang Juga Hobi Menyanyi Ini. Sementara Itu Hingga Berita Ini Diturunkan, Bakamla Yang Berkantor Pusat Di Bilangan Jakarta Timur Masih Bergeming. Belum Ada Satupun Statement Atau Press Release Yang Diterbitkan Bakamla Dalam Menanggapi Isu Ini.

– University of Adelaide: Bachelor of Mathematical Sciences​​​​​​​

5. Naistra Fathan Wirdiyan

Baca Juga Didik Mukrianto: Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia Kamis, 10 April 2025
Didik Mukrianto Pastikan Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan Dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih Di Seluruh Indonesia Ketua Umum Karang Taruna Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Koperasi Merah Putih Jakarta - Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Berkelanjutan Dan Pembangunan Ekonomi Desa, Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo Menginstruksikan Untuk Mempercepat Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Dengan Melibatkan Karang Taruna Dan Pkk. Menanggapi Hal Tersebut, Ketua Umum Karang Taruna Nasional Dr. Didik Mukrianto Menyampaikan Bahwa Itu Langkah Yang Tepat Dan Strategis Untuk Mewujudkan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. &Amp;Quot;Melibatkan Karang Taruna Dalam Tim Percepatan Koperasi Itu Adalah Langkah Tepat Dan Strategis Karena Karang Taruna Sudah Menjadi Bagian Dari Struktur Sosial Di Desa/Kelurahan Sejak Tahun 1960&Amp;Quot;, Kata Didik Menurut Didik Untuk Mempercepat Pendirian Koperasi Merah Putih Di Setiap Desa/Kelurahan Yang Ditujukan Untuk Mempercepat Swasembada Pangan Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Pembangunan Desa, Sangat Penting Untuk Melibatkan Para Generasi Muda Sebagai Pilar Dan Motor Penggerak Yang Progresif Pembangunan Desa. &Amp;Quot;Karang Taruna Yang Ada Di Seluruh Desa/Kelurahan Dan Diawaki Anak Muda Yang Syarat Dengan Jiwa Dan Solidaritas Sosial, Akan Membawa Energi Dan Ide-Ide Segar, Serta Mempunyai Kemampuan Mobilisasi Dan Pemahaman Yang Mendalam Soal Kebutuhan Dan Ekosistem Di Desa/Kelurahan,&Amp;Quot; Tutur Didik. Didik Juga Menyampaikan Bahwa Anak-Anak Muda Di Karang Taruna Sangat Informatif, Adaptif, Dan Ramah Dengan Perkembangan Tehnologi. Sementara Itu Koperasi Dalam Konteks Kekinian, Secara Managerial Sangat Membutuhkan Update Terhadap Setiap Perkembangan Dan Tehnologi. &Amp;Quot;Koperasi Itu Bukan Cuma Soal Membuat Badan Usaha Saja, Tapi Juga Soal Tata Kelola Yang Transparan, Akuntable Dan Modern. Pengelola Koperasi Harus Punya Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Teknis, Mulai Dari Administrasi, Keuangan, Sampai Strategi Bisnis,&Amp;Quot; Terangnya. Dikawatirkan Didik, Tanpa Pemahaman Manajemen Yang Solid, Koperasi Hanya Jadi Formalitas Atau Malah Mati Suri. Sebagai Ketua Umum Karang Taruna, Didik Juga Memastikan Bahwa Karang Taruna Mempunyai Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Tangguh Di Setiap Desa/Kelurahan Se Indonesia Dalam Rangka Mendorong Dan Mempercepat Pendirian Koperasi Merah Putih Termasuk Pengelolaan Dan Pengembangannya Kedepan. &Amp;Quot;Secara Keseluruhan, Saya Optimis Ini Bisa Jadi Langkah Awal Untuk Bikin Desa Lebih Mandiri Secara Ekonomi. Tapi Keberhasilannya Tentu Sangat Tergantung Pada Eksekusi Di Lapangan Dan Komitmen Semua Pihak,&Amp;Quot; Pungkasnya.

– University of Sydney: Bachelor of Advanced Computing

– University of Queensland: Bachelor of Advanced Science (Honours) in Computer Science

Baca Juga Politisi Demokrat Ungkap Pertemuan Prabowo dan Megawati Perkuat Stabilitas Politik Nasional Kamis, 10 April 2025
Politisi Demokrat Ungkap Pertemuan Prabowo Dan Megawati Perkuat Stabilitas Politik Nasional

– University of Toronto (Scarborough): Bachelor of Computer Science​​​​​​​

6. Salwa Dilara Nandra Husada

Baca Juga Gibran Disiapkan Capres 2029 Jokowi Fokus Atur Skenario Kamis, 10 April 2025
Teropongistana.com Jakarta - Saat Ini Presiden Ke-7 Ri Joko Widodo Alias Jokowi Sedang Fokus Mengatur Skenario Agar Putra Sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, Bisa Menjadi Calon Presiden Alias Capres Pada 2029 Mendatang. Demikian Pandangan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (Kp3I), Tom Pasaribu Melalui Keterangan Tertulisnya Yang Dikutip Kamis 10 April 2025. &Amp;Quot;Saat Ini Jokowi Sedang Berupaya Membangun Sebuah Organisasi Besar Agar Posisi Wapres Gibran Tetap Aman, Serta Dapat Menjadi Calon Presiden Pada 2029,&Amp;Quot; Kata Tom. Tom Mengatakan, Jokowi Yang Awalnya Dianggap Tidak Mampu Berpolitik, Ternyata Mampu Membangun Sebuah Kekuatan Massa Melalui Relawan Sebagai Alat Politik Untuk Mengimbangi Kekuatan Partai Politik. Hal Tersebut Dapat Dilihat Saat Perayaan Idulfitri 1446 H Kemarin, Dimana Banyak Pejabat Yang Bergantian Berlebaran Ke Kediaman Pribadinya Di Solo. &Amp;Quot;Padahal Jokowi Sudah Tidak Menjabat Presiden Ri,&Amp;Quot; Kata Tom. Hal Itu, Kata Tom, Lantaran Elite Dan Partai Politik Tidak Pernah Memperhitungkan Kelompok Yang Berada Di Belakang Jokowi. &Amp;Quot;Jokowi Sudah Membangun Kekuatan Sejak Menjabat Walikota Solo,&Amp;Quot; Kata Tom. Sejauh Ini, Kata Tom, Semua Strategi Politik Jokowi Berjalan Dengan Baik Dan Matang, Walaupun Keinginan Utama Telah Gagal, Seperti Presiden Tiga Periode Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. &Amp;Quot;Namun Jokowi Berhasil Mengusung Gibran Sebagai Wakil Presiden Prabowo,&Amp;Quot; Pungkas Tom.

– University of Sydney: Bachelor of Economics and Bachelor of Advanced Studies

– Monash University: Bachelor of Science Advanced – Research (Honours)

Baca Juga Diduga Ada Kejanggalan..! Seleksi Pengelola Pusat Kuliner Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi Kamis, 10 April 2025
Teropongistana.com Jakarta - Proses Seleksi Pemanfaatan Aset Eks Terminal Sudirman Sukabumi Yang Saat Ini Menjadi Pusat Jajanan Kuliner Dinilai Penuh Kejanggalan. Seleksi Perusahaan Pengelola Yang Dimulai Awal Maret Lalu Dilakukan Oleh Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Informasi Yang Diterima Teropongistana, Semula Ada Dua Bendera Yang Saat Itu Mendaftar. Yakni Pt Putra Siliwangi Sejahtera (Pass) Selaku Pengelola Eks Terminal Lama Dan Pt Sagara Inovasi Sukabumi (Pengelola Baru/Pemenang). Namun Kemudian, Panitia Seleksi (Pansel) Yang Waktu Diketuai Sekdis Porapar Kota Sukabumi Ganjar Ramdani Saputra Mendadak Menggugurkan Proses Seleksi. Dengan Alasan Pt Pass Tidak Menyertakan Harga Penawaran Tertinggi Kepada Kas Pemerintah Daerah Dan Pt Sagara Tidak Mencantumkan Surat Di Atas Materai Terkait Pernyataan-Pernyataan Yang Menjadi Bagian Komitmen Pengelola Baru Di Area Kuliner. Seminggu Berselang Dari Kejadian Itu, 11 Maret 2025 Pansel Kembali Membuka Seleksi Lanjutan. Di Momen Itu, Ada Penambahan Perusahaan Calon Pengelola Eks Terminal Menjadi Lima Perusahaan. Dalam Proses Pra Kualifikasi, Pansel Dan Lima Perusahaan Bersepakat Untuk Mencari Pemenang Dengan Cara Skoring Penawaran Sewa Terendah Untuk Pedagang Dan Sewa Tertinggi Untuk Kas Daerah Yang Akan Menjadi Pad. Informasi Diterima Yang Sumbernya Enggan Disebutkan Namanya , Dalam Prosesnya Ada Beberapa Klasifikasi Persyaratan Seleksi Yang Diubah. Mulai Dari Kuota Sewa Untuk Jumlah Pedagang Yang Berjualan Dari Semula 150 Pedagang Menjadi 165 Pedagang Serta Perubahan Item Surat Rekomendasi Dari Perangkat Wilayah Seperti Rt/Rw Sampai Kecamatan. &Amp;Quot;Ada Persyaratan Yang Terkesan Dilonggarkan Agar Penentuan Pemenang Bisa Dilakukan Mulus Dan Tanpa Ribet Urus-Urus Rekom Ke Sana Kemari,&Amp;Quot; Ujarnya. Kemudian, Menurutnya, Dua Hari Berselang, Yaitu Pada Jum'At 14 Maret 2025, Pansel Mengumumkan Pemenang Dari Pt Sagara Tanpa Membuka Semua Dokumen Penawaran Secara Terbuka Kepada Para Peserta Seleksi, Pt Sagara Dinyatakan Lolos Dengan Penawaran Terbaik Versi Pansel. Padahal Awalnya, Jelas Dia, Semua Sudah Bersepakat Penentunan Pemenang Akan Dilakukan Secara Bersama Dan Tanpa Ditutup-Tutupi. Pt Sagara Dinyatakan Menang Dengan Harga Penawaran Sewa Terendah Sebesar Rp720 Ribu Per Bulan Untuk Satu Tenan Pedagang. Penawaran Kas Daerah Sebesar Rp1.002.000.000,- / Tahun. Masalah Di Sini Muncul Manakala Pada Proses Pembayaran Yang Dilakukan Ternyata Dicicil Selama Per Bulan Dengan Hitungan Angka Penawaran Kas Daerah Dibagi 12 Bulan Atau 12 Kali Pembayaran. &Amp;Quot;Setahu Saya Semua Perusahaan Peserta Seleksi Kecewa. Pansel Dalam Proses Seleksi Dengan Tegas Menyatakan Skema Penentuan Perusahaan Pemenang Adalah Harus Membayar Sewa Eks Terminal Untuk Satu Tahun Berjalan Dan Bukan Dicicil Sebulan Sekali. Ini Seperti Meloloskan Perusahaan Yang Menang Tapi Tidak Siap Secara Finansial,&Amp;Quot; Bebernya. Direktur Pt Pass Vega Sukma Yudha, Saat Dikonfirmasi, Tak Menampik Adanya Dugaan Kejanggalan Dalam Proses Seleksi Tersebut. Ia Bahkan Menyebut Pernah Mendatangi Dprd Kota Sukabumi Untuk Melakukan Audiensi. Waktu Itu Ia Bersama Dua Perusahaan Lainnya Yakni Pt Bitake Dan Pt Sae. Hanya Saja, Dari Hearing Bersama Sejumlah Pihak Terkait, Perusahaan Yang Dinyatakan Kalah Tak Memperoleh Jawaban Pasti. Sebab, Dprd Masih Menunggu Pertimbangan Walikota Sukabumi Ayep Zaki Soal Kejanggalan Seleksi Tersebut. &Amp;Quot;Intinya Kami Tidak Mempersoalkan Siapapun Yang Dinyatakan Menang (Seleksi). Asal Semua Dilakukan Secara Terbuka Dan Fair,&Amp;Quot; Katanya. Vega Menilai Ada Plus Minus Dari Penetapan Pemenang Yang Dilakukan Oleh Pansel Dan Dinas. Plus-Nya, Pembayaran Kas Daerah Dengan Metode Dicicil Sebulan Sekali Jelas Tidak Akan Memberatkan Siapapun Apabila Pengelola Baru Dinyatakan Didiskualifikasi Oleh Dinas Selaku Pemilik Aset Eks Terminal. Sebab, Jika Pembayaran Kas Dilakukan Satu Tahun Berjalan Ke Depan, Proses Adendum Untuk Menggugurkan Perusahaan Pengelola Yang Lalai, Akan Panjang Dan Sulit Dilakukan Secara Maksimal. Negatifnya Terang Dia, Komitmen Pemerintah Untuk Menggali Sumber Pad Jelas Tak Bisa Dilakukan Secara Optimal. Rata-Rata, Perusahaan Peserta Seleksi Sudah Menyiapkan Anggaran Sewa Setahun Untuk Membantu Mendongkrak Pad Dari Eks Terminal. &Amp;Quot;Yang Terjadi, Dinas Minta Disetor Per Bulan. Ini Sama Saja Berlawanan Dengan Konsep Walikota Baru Untuk Menambah Kas Daerah Untuk Pad. Kalau Memang Waktu Itu Kita Bersepakat Siapapun Pemenang Nya Wajib Membayar Sewa Eks Terminal Untuk Satu Tahun Ke Depan Secara Cash, Kenapa Ini Jadi Dicicil Tiap Bulan,&Amp;Quot; Tegasnya. Media Masih Berusaha Menkonfirmasi Kepada Dinas Terkait Sampai Berita Ini Tayang.

7. Rizqi Achmad Fahrezi

– University of California, Davis: Bachelor of International Relations

Baca Juga Aktivis 98 Sebut Pemberitaan Tempo Tidak Disertai Bukti-bukti Hanya Fitnah dan Framing Jahat Kamis, 10 April 2025
Jakarta - Aktivis 98 Yang Juga Ketua Umum Gerak 08 Menilai Isu Keterlibatan Sejumlah Politisi Indonesia Dalam Judi Online (Judol) Di Kamboja Tidak Dilengkapi Bukti Apapun Sehingga Kebenarannya Patut Dipertanyakan. Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 Revitriyoso Husodo Menjelaskan Isu Beking Judol Oleh Wakil Ketua Dpr Sufmi Dasco Ahmad Hanya Fitnah Yang Sengaja Dihembuskan Lawan Politik. Pasalnya Pemberitaan Yang Diangkat Media Tempo Itu Tidak Disertai Bukti Apapun. &Amp;Quot;Isunya Bombastis Tapi Buktinya Sama Sekali Tidak Ada, Sangat Disayangkan Karena Jatuhnya Fitnah Untuk Memframing Tokoh Tertentu Yang Mungkin Sengaja Dilakukan Oleh Lawan-Lawan Politik Lalu Coba Dikaitkan Dengan Judi Online Di Kamboja Walau Tanpa Dasar Yang Jelas Dan Ini Framing Jahat Sekali Ya,&Amp;Quot; Ungkap Revi Rabu, 9 April 2025. &Amp;Quot; Saya Berharap Komdigi Segera Bersuara Terkait Isu Tersebut Agar Kebebasan Pers Tidak Kebablasan Atau Dijadikan Alat Untuk Menyerang Orang Tanpa Bukti Yang Kuat Yang Jatuhnya Fitnah Belaka.

– University of Sydney: Bachelor of Advanced Studies (International and Global Studies)

– University of Queensland: Bachelor of Environmental Management

Baca Juga Viral..! Naik Jet Pribadi Bahlil Mendarat Disolo Kamis, 10 April 2025
Momen Detik-Detik Bahlil Bersama Istri Dan Anak-Anaknya Turun Dari Jet Pribadi Salah Satunya Diunggah Melalui Akun Akun Tiktok Officiallambeturah Yang Terlihat Pada Rabu 9 April 2025.

– The Chinese University of Hong Kong: Bachelor of Urban Planning dan Bachelor of Global Studies​​​​​​​

8. Mayda Syauqi Azhari

Baca Juga Ada Apa Nih..! Bahlil Temuin Mantan Bos, Ajak Beberapa Pengurus DPP Golkar Kamis, 10 April 2025
Teropongistana.com Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Sekaligus Mentri Esdm Bertemu Presiden Ri Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Pada Selasa Kemarin (8/4) Untuk Bersilaturahmi Lebaran. Bahlil Bersama Istri Dan Anak-Anaknya Tiba Di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Pukul 20.15 Wib Tepat. Ia Datang Bersama Sejumlah Pengurus Partai Golkar, Di Antaranya Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Wihaji. Bahlil Sekeluarga Bersama Wihaji Sempat Menunggu Beberapa Menit Di Ruang Transit Sebelum Diterima Jokowi Di Kediamannya. Pertemuan Berlangsung Tertutup Selama Sekitar Satu Setengah Jam. &Amp;Quot;Saya Hari Ini Bersama Istri Dan Seluruh Anak-Anak, Bersama Pak Menteri Kependudukan Bisa Bersilaturahmi Dengan Bapak Jokowi Di Kediaman Dalam Rangka Hari Raya,&Amp;Quot; Kata Bahlil Usai Pertemuan. Bahlil Baru Sempat Mampir Ke Rumah Jokowi Setelah Pulang Ke Kampung Halaman Istrinya Di Kabupaten Sragen. Sedianya, Ia Bersama Keluarga Hendak Bersilaturahmi Ke Rumah Jokowi Beberapa Hari Yang Lalu Namun Tertunda Karena Jokowi Tak Berada Di Rumahnya. &Amp;Quot;Kami Belum Sempat Datang Karena Pak Jokowi Lagi Di Bali,&Amp;Quot; Kata Dia.kangen Sama Bapak, Sama Ibu, Makan Sama-Sama, Ngomong -Ngomong Ringan, Ya Perkembangan Ekonomi,&Amp;Quot; Kata Dia. Bahlil Memiliki Hubungan Dekat Dengan Jokowi Selama Masa Pemerintahannya. Ia Mengaku Banyak Belajar Selama Menjadi Menteri Di Kabinet Jokowi. Sementara Itu, Jokowi Tak Berkomentar Banyak Mengenai Pertemuannya Dengan Bahlil. Ia Menilai Silaturahmi Antar-Tokoh Dan Pemimpin Sebagai Sesuatu Yang Positif. &Amp;Quot;Ya Ini Kan Masih Dalam Suasana Lebaran. Silaturahmi Antar-Pemimpin, Antar Tokoh Itu Kan Baik,&Amp;Quot; Kata Jokowi.

– Monash University: Bachelor of Arts

– University of Western Australia: Bachelor of Philosophy

Baca Juga Sufmi Dasco Ahmad, Figur Kunci di Balik Rekonsiliasi Rabu, 9 April 2025
Sufmi Dasco Ahmad, Figur Kunci Di Balik Rekonsiliasi Teropongistana.com Jakarta - Melalui Tangan Dingin Sufmi Dasco Ahmad, Pertemuan Antara Presiden Prabowo Subianto Dan Presiden Ri Ke-5 Megawati Soekarnoputri Pada Senin, 7 April 2025Bisa Terwujud. Hal Ini Menandai Babak Baru Konsolidasi Elite Nasional Di Tengah Situasi Ekonomi Dan Geopolitik Global Yang Penuh Gejolak. Patut Diapresiasi Bahwa Peran Strategis Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Wakil Ketua Dpr Ri, Dan Juga Ketua Harian Partai Gerindra Adalah Arsitek Dan Aktor Kunci Dibalik Pertemuan Politik Tingkat Tinggi Ini. Ditengah Lanskap Politik Yang Kerap Terfragmentasi, Sufmi Dasco Ahmad Menunjukkan Kapasitas Seorang Negarawan Karena Mampu Menjembatani Dua Kekuatan Politik Yang Berhadap-Hadapan Ketika Pilpres Bisa Bertemu Demi Kepentingan Nasional. Menurut Saya Dalam Situasi Seperti Ini, Figur Seperti Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Penting Dan Harus Diapresiasi. Dengan Kecermatan Membaca Peta Kekuasaan Dan Ketajaman Intuisi Politik, Dasco Berhasil Menginisiasi Kanal Komunikasi Yang Produktif Di Antara Dua Poros Besar Politik Nasional. Langkahnya Memperkuat Posisi Presiden Prabowo Dalam Menghadapi Tantangan Global Sekaligus Membuka Jalan Bagi Terbentuknya Grand Coalition For National Resilience—Sebuah Koalisi Besar Yang Tidak Sekadar Bertumpu Pada Kekuasaan, Tetapi Berorientasi Pada Penyelamatan Ekonomi Nasional Dan Pertahanan Kepentingan Strategis Bangsa. *Badai Geopolitik: Gejolak Ekonomi Domestik Hingga Tekanan Tarif Dagang Washington* Indonesia Kini Berada Di Persimpangan Krisis. Dari Dalam, Tekanan Terhadap Pasar Domestik Terlihat Nyata, Ihsg Terus Merosot, Nilai Tukar Rupiah Melemah, Dan Kepercayaan Investor Dibayangi Ketidakpastian Arah Kebijakan Ekonomi. Dari Luar, Bayang-Bayang Perang Dagang Dan Tekanan Ideologis Kembali Muncul Seiring Kembalinya Donald Trump Ke Gedung Putih, Membawa Serta Kebijakan “Reciprocal Tariffs” Yang Agresif. Dalam Situasi Seperti Ini, Sinyal Stabilitas Politik Dan Arah Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Menjadi Sangat Dibutuhkan. Pertemuan Prabowo-Megawati Dipandang Sebagai Komitmen Untuk Menciptakan Kepastian—Baik Bagi Pelaku Pasar, Investor, Maupun Rakyat Indonesia. Tarif 32% Terhadap Produk Ekspor Indonesia Yang Baru Diberlakukan Oleh As Bukan Hanya Masalah Ekonomi, Tetapi Juga Soal Kedaulatan Kebijakan Pembangunan Nasional. Kebijakan Seperti Tkdn, Kontrol Ekspor Sumber Daya Alam (Sda), Dan Proteksi Terhadap Industri Strategis Nasional Menjadi Sasaran Langsung Retorika Proteksionis As. Dalam Konteks Inilah, Pertemuan Prabowo-Megawati Menjadi Lebih Dari Sekadar Simbol. Pertemuan Ini Adalah Manuver Politik Strategis Untuk Memperkuat Fondasi Kebangsaan. Sebagai Ketua Umum Pdi Perjuangan, Megawati Masih Memegang Pengaruh Besar Atas Struktur Politik Dan Birokrasi Nasional, Serta Jejaring Elite Daerah. Dengan Menjalin Komunikasi Dan Kerja Sama Antara Presiden Prabowo Dan Megawati, Terbuka Ruang Konsolidasi Lintas Partai Untuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Domestik—Baik Melalui Penyusunan Langkah Respon Atas Kebijakan Tarif As, Percepatan Substitusi Impor Lewat Hilirisasi, Hingga Revisi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Yang Lebih Adaptif Dan Berdaulat. Langkah Ini Juga Memperkuat Legitimasi Presiden Prabowo Didalam Maupun Luar Negeri. Dunia Internasional Mencermati Bahwa Indonesia Bersatu Di Bawah Kepemimpinan Sipil Yang Kuat, Inklusif, Dan Berakar Dalam Prinsip Demokrasi. Meskipun Berasal Dari Spektrum Politik Berbeda, Prabowo Dan Megawati Menunjukkan Bahwa Kepentingan Nasional Berada Di Atas Segala Perbedaan. Pertemuan Prabowo–Megawati Adalah Cerminan Bahwa Indonesia, Dalam Menghadapi Bada Geopolitik, Memilih Jalan Persatuan. Ini Bukan Hanya Gestur Simbolik, Tetapi Bagian Dari Strategi Membangun National Unity In Times Of Economic War. Seperti Trump Yang Mengusung “New Golden Era” Untuk Amerika, Maka Inisiatif Konsolidasi Nasional Ini Bisa Menjadi Tonggak Awal Bagi Lahirnya “Zaman Kebangkitan Indonesia”—Sebuah Era Baru Di Mana Kekuatan Bangsa Ditentukan Bukan Oleh Siapa Lawan Politik Kita, Tetapi Oleh Seberapa Kuat Kita Mampu Bersatu Di Dalam. Pertemuan Prabowo-Megawati Ini, Sangat Saya Apresiasi Setinggi-Tingginya Kepada Presiden Prabowo Dan Megawati Soekarnoputri (Presiden Ri Ke-5) Atas Niat Baik Dan Pada Bulan Baik Ke-2 Tokoh Bangsa Bisa Bertemu.

– University of Adelaide: Bachelor of Philosophy, Politics, and Economics

– Macquarie University: Bachelor of Planning.

Baca Juga Revitriyoso Husodo Aktivis 98 Sebut Penghakiman Sepihak, Tempo Merusak Kredibilitas Pers Sebagai Pilar Demokrasi Rabu, 9 April 2025
Jakarta - Pada Awalnya, Tempo Adalah Majalah Bonafid Yang Disukai Banyak Orang. Karena Mereka Menulis Berita Dengan Diksi Indah Dan Fakta Yang Jujur. Bahkan Berani Melawan Rezim Orde Baru. Namun Sayangnya Tempo Versi Kekinian Makin Diragukan Krediblitasnya, Karena Membuat Kekacauan Dan Tak Lagi Netral. Sebuah Media (Cetak Maupun Online), Dituntut Untuk Tidak Memihak Ke 1 Orang Atau Organisasi Tertentu. Ia Juga Mengandung Berita Yang Valid, Tidak Hoax, Dan Memberi Pengetahuan Baru Kepada Masyarakat. Kriteria Ini Dulu Ada Di Dalam Majalah Tempo Yang Sudah Terbit Sejak Tahun 1971. Sayang Sebuah Media (Cetak Maupun Online), Dituntut Untuk Tidak Memihak Ke 1 Orang Atau Organisasi Tertentu. Ia Juga Mengandung Berita Yang Valid, Tidak Hoax, Dan Memberi Pengetahuan Baru Kepada Masyarakat. Dikatakan Revitriyoso Husodo Aktivis 98, Majalah Tempo Edisi 7-13 April 2025 Dengan Head Line “Tentakel Judi Kamboja”, Yang Mengaitkan Nama Tokoh-Tokoh Tertentu Dengan Judi Di Kamboja Secara Serampangan: Pertama, Sisi Kelam Dari Kebebasan Pers Seringkali Melahirkan “Penghakiman Sepihak”. Kita Menghormati Kemerdekaan Pers Yang Dijamin Konstitusi. Namun, Menurut Saya Pemberitaan Tanpa Disertai Data Dan Fakta Yang Kredibel Adalah Sebuah “Penghakiman Sepihak”, Trial By The Press. Bagi Saya, Trial By The Press Adalah Malapetaka Jurnalisme. Kedua, Itulah Yang Terjadi Pada Pemberitaan Majalah Tempo Edisi 7-13 April 2025 Dengan Head Line “Tentakel Judi Kamboja”, Yang Mengaitkan Nama Sufmi Dasco Ahmad Dengan Bisnis Kasino Di Kamboja. Saya Menilai Pemberitaan Tempo Yang Mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad Tersebut Sebagai Sebuah Bentuk “Penghakiman Sepihak”. &Amp;Quot; Ketiga, Saya Menilai Cover Both Side Yang Diterapkan Tempo Dalam Peliputan Tersebut Hanya Sekedar Formalitas Sebagai Pembenaran Atas Rumor Dan Desas-Desus Yang Direkayasa Sebagai Fakta Dan Data. Jadi, Sangat Wajar Jika Sufmi Dasco Ahmad Berhak Tidak Meladeni Konfirmasi Rumor Dan Desas-Desus Yang Ditulis Tempo. Karena Memang Sudah Menjadi Kebiasan Tempo Menjadikan Cover Both Side Sebagai Pelengkap Semata Untuk Penulisan Rumor Dan Desas-Desus Yang Telah Dipaksakan Sebagai Fakta Ditulis Sebagai Berita. Di Era Post Jurnalisme, Kita Tidak Hanya Mengenal Berita Palsu (Hoaks), Tapi Juga Berkembang Fakta Palsu, Yaitu Opini Dan Peristiwa Hasil Rekayasa Yang Dikembangkan Jadi Fakta. Keempat, Sekalipun Sufmi Dasco Ahmad Menggunakan Hak Jawabnya Melalui Mekanisme Dewan Pers, Namun “Penghakiman Sepihak” Seperti Yang Dilakukan Majalah Tempo Tidak Akan Sepenuhnya Dapat Memulihkan Kredibilitas Dan Nama Baik Yang Sudah Terlanjur Dicemarkan Dan Dirusak Melalui Berbagai Platform Media Sosial. Menurut Saya, Memang Pemberitaan Tempo Bertendensi Politik Yang Bertujuan Merusak Nama Baik Dan Kredibilitas Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Pejabat Pemerintah Dan “Orang Dekat” Presiden Prabowo Subianto. Kelima, Setelah Saya Membaca Dengan Teliti Tiap Huruf, Kata Dan Kalimat, Tidak Ada Satupun Data Dan Fakta Yang Diungkap Oleh Tempo Untuk Memperkuat “Penghakiman Sepihak” Terhadap Sufmi Dasco Ahmad Yang Dikaitkan Dengan Judi Kasino Di Kamboja. Keenam, Karena Itu Saya Dapat Memastikan Pemberitaan Tempo Yang Mengaitkan Nama Sufmi Dasco Ahmad Dengan Judi Kasino Di Kamboja Berbasis Pada Rumor Dan Desas-Desus, Tanpa Fakta Dan Data. Saya Yakin Tempo Pasti Dapat Pasokan Rekayasa Rumor Dan Desas-Desus Dari Kelompok Kepentingan Yang Terganggu Dengan Peran Strategis Sufmi Dasco Ahmad Di Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh, Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Yang Sering Mendengar Berbagai Informasi Dari Berbagai Pihak Dan Kepentingan, Nama Sufmi Dasco Ahmad Memang Sering Kali Dipakai-Pakai Oleh Berbagai Pihak Yang Mau Cari Aman, Cari Untung, Cari Project Dan Cari Jabatan, Tentu Tanpa Sepengetahuan Sufmi Dasco Ahmad. Kedelapan, Terakhir Sufmi Dasco Ahmad Mengundurkan Diri Dari Posisi Komisaris Utama Mnc Digital Entertainment, Tbk Pada Mei 2023. Menurut Cv Di Mnc Digital Entertainment, Tbk Sufmi Dasco Ahmad Pernah Berhubungan Bisnis Dengan Berbagai Perusahaan Di Luar Negeri, Termasuk Golden Oasis Entertainment Co Ltd. Kesembilan, Sebetulnya Tempo Edisi Agustus 2024, Mengaku Telah Mendapatkan Nama-Nama Pengelola Bisnis Tersebut Dari Sumber Resmi Kementerian Perdagangan Kamboja Dimana Sebagian Merupakan Warga Negara Kamboja Dan Tak Ada Nama Sufmi Dasco Ahmad Di Sana. Kesepuluh, Anehnya Pada Edisi 7-13 April 2025 Seiring Meningkatnya Situasi Politik, Tempo Menyangkutpautkan Nama Sufmi Dasco Ahmad Dengan Bisnis Kasino Di Kamboja. Penulisan Berita Mengaitkan Nama Sufmi Dasco Ahmad Tersebut Bernuansa Insinuatif Dan Bertendensi Politik. Padahal Dengan Nama-Nama Pengelola Golden Oasis Entertainment Co Ltd Termutakhir Yang Sudah Dikantonginya, Tempo Justru Tidak Melakukan Pendalaman Terhadap Mereka Dan Malah Melemparkan Rumor Dan Gosip Yang Secara Kejam Membunuh Karakter Personal Tanpa Bukti Yang Kuat. Kesebelas, Saya Kuatir Media Tempo Telah Terjebak Menjadi Media Rumor Dan Gosip Yang Diperalat Oleh Kelompok Kepentingan, Baik Kepentingan Bisnis Maupun Kepentingan Geopolitik, Sebagai Alat Untuk Melancarkan Intrik Politik. Keduabelas, Menurut Saya Pers Yang Dalam Pemberitaanya Melakukan “Penghakiman Sepihak” Sangat Berperan Dalam Merusak Kredibilitasnya Yang Diklaim Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi. Ketigabelas, Saya Berharap Pers Tidak Bertindak Menjadi Bagian Dari Operasi Pembusukan Terhadap Kebenaran (Truth Decay), Ketika Opini, Rumor Dan Desas-Desus Diolah Dan Direkayasa Sebagai Fakta Dan Informasi.