Beramai-ramai Membela ..? Muncul Desakan Pergantian Wapres, Golkar Dipimpin Bahlil Bela Gibran

“Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” ujar Andy Budiman.

Tuntutan tersebut, lanjut dia, akan mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. “Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat,” kata dia.

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, SH MM mengeluarkan surat perihal perintah penghentian Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) pada 12 Kecamatan di Kabupaten Madina. Surat tersebut bernomor: 660/0698/DLH/2025 tanggal 17 April 2025. Surat itu ditandatangani oleh Bupati Madina Saipullah Nasution. Adapun 12 camat yang mendapat surat penghentian PETI itu, antara lain; Camat Hutabargot, Nagajuang, Kotanopan, Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Batahan, Natal, dan Camat Muara Batang Gadis,18 April 2025. Dan banyak medapat apresiasi dari berbagai pihak terkait keberanianya, Namun berbeda dengan Lesmana Helawa korban penganiyaan yang diduga dilakukan bis tambang ilegal. Menurut Lesmana Helawa, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution tidak punya nyali hanya Omon- omon saja buktinya media sudah ratusan kali ramai di media sosial dan pemeberitaan terkait kasus penganiyaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang ilegal sampai sekarang masih beroprasi lokasi tambang ilegal tersebut yang terletak di Desa Tangga Bosi,Bukit Siayo , Kecamatan Saibu, Kabupaten Mandarling Sumatera Utara tahun 2022, Jakarta 14 Maret 2025. " Padahal kasus ini sudah pernah menggemparkan dunia maya bahkan korban sekarang sedang mencari keadilan kepada komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo agar kasusnya segera selsai pelaku di tangkap dan tambang emas ilegal yang merugikan negara segera di tutup,ungkapnya. Pantauan wartawan kegiatan pertambangan tersebut terus beroprasi bahkan sering terjadi penganiayaan di sana bahkan kasusnya mangkrak selama 3 tahun, 12 kecamatan di perintah bupati Mandaling Natal untuk ditutup namun anehnya yang jelas-jelas sedang ramai malah dibiarkan dan kasusnya sedang ditangani oleh Polres Madina Sektor Polsek Saibu udah 3 tahun lamanya mangkrak, ungkapnya.

Andy menambahkan, jika jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka.

“MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru,” tutur Andy Budiman.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal merombak kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan saat memberi sambutan dalam silaturahmi dan halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 16 April 2025. Mulanya, Bahlil menyinggung kader Golkar yang juga Menteri UMKM Maman Abdurahman dan menyampaikan akan ada reshuffle di struktural partai. Ia mengatakan reshuffle tak hanya terjadi di kabinet. "Pak Maman, jangan ketawa-ketawa Pak Maman. Pak Maman, saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman, sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet, tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," kata Bahlil. Bahlil menyebut ada pengurus yang tidak cocok dengan tugasnya dan harus diganti. Menurut dia, pergantian ini hal biasa dalam organisasi, apalagi partai politik. "Partai Golkar ini kan adalah aset negara, dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini," ujarnya. Bahlil menyebut pergantian kepengurusan Golkar juga dalam rangka konsolidasi. Ia mengajak para kader menganggap biasa mekanisme pergantian pengurus. "Itu hal yang biasa-biasa saja dalam partai politik, partai politik mana pun, dan Golkar itu bukan hal yang baru dan itu bagian dari konsolidasi partai,katanya.

Menurut dia, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

“Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat,” tandas Andy.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, kali ini menyasar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak tahu soal itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/04/2025), menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar reshuffle yang menyebut nama Airlangga. Ketika disinggung mengenai kemungkinan dirinya akan menggantikan posisi Menko Perekonomian jika reshuffle terjadi, Bahlil memilih irit bicara dan tidak memberikan komentar lebih lanjut. Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah membantah kabar bahwa dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan. “Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, SelasSelasa03/2025). Airlangga juga menyampaikan bahwa ia sudah berkomunikasi langsung dengan Sri Mulyani, yang menurutnya juga masih menjalankan tugas secara aktif. “Saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu Sri Mulyani sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks,” tegasnya. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut memberikan klarifikasi. Ia menyebut belum ada rencana reshuffle dari Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/03/2025). “Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Kalau ke Bu Sri Mulyani, saya belum sempat tanya,” ucap Dasco. Ia juga menambahkan bahwa dalam pertemuan buka puasa bersama yang sempat diberitakan media, terlihat suasana akrab antara Airlangga dan Sri Mulyani.

Untuk diketahui, desakan pergantian Wapres Gibran muncul dalam kegiatan yang dilaksanakan purnawirawan TNI. Hal itu menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan. Di antara purnawirawan yang hadir antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal Purn Tyano Soedarto, hingga Marsekal Purn Hanafie Asnan.

Baca Juga