Beramai-ramai Membela ..? Muncul Desakan Pergantian Wapres, Golkar Dipimpin Bahlil Bela Gibran

Teropongistana.com Jakarta – Partai Golkar dipimpin bahlil lahadalia membela gibran, surat pernyataan sikap sejumlah purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan pergantian posisi wakil presiden.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, penyampaian sikap apapun dibolehkan dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. “Yang penting tidak memaksakan kehendak,” ujarnya , Minggu (20/4).

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, SH MM mengeluarkan surat perihal perintah penghentian Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) pada 12 Kecamatan di Kabupaten Madina. Surat tersebut bernomor: 660/0698/DLH/2025 tanggal 17 April 2025. Surat itu ditandatangani oleh Bupati Madina Saipullah Nasution. Adapun 12 camat yang mendapat surat penghentian PETI itu, antara lain; Camat Hutabargot, Nagajuang, Kotanopan, Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Batahan, Natal, dan Camat Muara Batang Gadis,18 April 2025. Dan banyak medapat apresiasi dari berbagai pihak terkait keberanianya, Namun berbeda dengan Lesmana Helawa korban penganiyaan yang diduga dilakukan bis tambang ilegal. Menurut Lesmana Helawa, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution tidak punya nyali hanya Omon- omon saja buktinya media sudah ratusan kali ramai di media sosial dan pemeberitaan terkait kasus penganiyaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang ilegal sampai sekarang masih beroprasi lokasi tambang ilegal tersebut yang terletak di Desa Tangga Bosi,Bukit Siayo , Kecamatan Saibu, Kabupaten Mandarling Sumatera Utara tahun 2022, Jakarta 14 Maret 2025. " Padahal kasus ini sudah pernah menggemparkan dunia maya bahkan korban sekarang sedang mencari keadilan kepada komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo agar kasusnya segera selsai pelaku di tangkap dan tambang emas ilegal yang merugikan negara segera di tutup,ungkapnya. Pantauan wartawan kegiatan pertambangan tersebut terus beroprasi bahkan sering terjadi penganiayaan di sana bahkan kasusnya mangkrak selama 3 tahun, 12 kecamatan di perintah bupati Mandaling Natal untuk ditutup namun anehnya yang jelas-jelas sedang ramai malah dibiarkan dan kasusnya sedang ditangani oleh Polres Madina Sektor Polsek Saibu udah 3 tahun lamanya mangkrak, ungkapnya.

Namun Sarmuji menekankan, wakil presiden yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka sah secara hukum. Sebab dipilih berdasar hasil pemilihan presiden dan mendapatkan mandat rakyat.

“Majunya Mas Gibran juga dimungkinkan oleh keputusan MK,” tutur Sarmuji.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal merombak kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan saat memberi sambutan dalam silaturahmi dan halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 16 April 2025. Mulanya, Bahlil menyinggung kader Golkar yang juga Menteri UMKM Maman Abdurahman dan menyampaikan akan ada reshuffle di struktural partai. Ia mengatakan reshuffle tak hanya terjadi di kabinet. "Pak Maman, jangan ketawa-ketawa Pak Maman. Pak Maman, saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman, sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet, tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," kata Bahlil. Bahlil menyebut ada pengurus yang tidak cocok dengan tugasnya dan harus diganti. Menurut dia, pergantian ini hal biasa dalam organisasi, apalagi partai politik. "Partai Golkar ini kan adalah aset negara, dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini," ujarnya. Bahlil menyebut pergantian kepengurusan Golkar juga dalam rangka konsolidasi. Ia mengajak para kader menganggap biasa mekanisme pergantian pengurus. "Itu hal yang biasa-biasa saja dalam partai politik, partai politik mana pun, dan Golkar itu bukan hal yang baru dan itu bagian dari konsolidasi partai,katanya.

Oleh karena itu, Sarmuji menilai ruang konstitusional untuk mempermasalahkan posisi Wapres sudah tidak ada.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menambahkan, tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi.

Baca Juga