WJY selaku VP Industrial & Marine of Business PT PPN tahun 2020 s.d. 2022.

HR selaku Sr. Account Manager I Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga.

Baca JugaTangkap Tuntaskan …! 4 Direktur Pertamina Diperiksa Kejagung Perkara Mega Korupsi Minyak MentahSenin, 21 April 2025
Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi. Senin (21/04/2025), pemeriksaan para saksi tersebut, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023. Kapuspenkum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., dalam siaran resmi menjelaskan, ke 9 orsng saksi yakni berinisial : 1. AN selaku Direktur Legal dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero). 2. EHS selaku Sr. Account Manager Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga. 3. DEYR selaku Manager Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga. 4. HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014. 5. BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas pada Kementerian ESDM. 6. AIS selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga. 7. AS selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. 8. EAK selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga. 9. AEU selaku Manager Contract and Settetment PT Pertamina Patra Niaga. “Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” jelasnya. Lanjut Harli, diketahui bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

SHL selaku Manager Industri PT Pertamina Patra Niaga.

LRA selaku Manager Dealership Sales Support PT Pertamina Patra Niaga.

Baca JugaPenggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMNSenin, 21 April 2025
Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

TNA selaku Quality & Quantity TBBM Tg. Gerem.

DDH selaku Senior Account Manager II Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga.

Baca JugaBerduka Paus Fransiskus Wafat, Menag: Jasa dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan!Senin, 21 April 2025
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi Menag, Paus Fransiskus adalah salah satu sahabat dekatnya. “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Menag di Jakarta, Senin (21/4/2025). “Tentu doa kita semoga yang mulia mendapat tempat yang layak di sisi-Nya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya,” sambungnya. Menag Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. Selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasarurudin Umar menandatangani Deklarasi Istiqlal pada 5 September 2024. Dalam kesempatan itu, Prof Nasaruddin Umar mengenalkan kepada Paus Fransiskus bahwa Masjid Istiqlal adalah rumah besar bagi kemanusiaan. “Baru saja (Paus Fransiskus) telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal,” sebutnya. “Semoga kerja sama kita, Indonesia dan Vatikan, serta wasiat yang telah dirintis Paus Fransiskus dapat kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah disepakati,” sambungnya. Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Menag berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.

AIS selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga periode 2023.

AA selaku Manager B2B Commercial and Pricing PT Pertamina Patra Niaga.

Baca JugaGolkar Dipimpin Bahlil Kembali Bikin Malu, Anggota DPRD Ditangkap Saat Judi Sabung AyamSenin, 21 April 2025
Polisi menangkap anggota DPRD Asahan dari Fraksi Golkar berinisial P saat penggerebekan judi sabung ayam di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara (Sumut). Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Ghulam Yanuar Lutfi mengatakan P diamankan bersama 8 orang lainnya karena diduga terlibat kasus judi sabung ayam. "Benar, delapan orang diamankan bersama Anggota DPRD Asahan inisial P dari rumah P di Desa Punggulan, Kecamat Air Joman," kata AKP Ghulam kepada wartawan 21-4-2025. AKP Ghulam menambahkan rumah pribadi P diduga dijadikan lokasi judi sabung ayam. Namun ia belum bisa memastikan sudah berapa lama kegiatan itu berlangsung. "Betul rumah anggota DPRD Asahan yang digerebek. Untuk berapa lama, itu masih dalam penyelidikan," pungkasnya. AKP Ghulam menyebutkan dari penggerebekan itu, P berserta 7 orang lainnya dibawa ke Mapolres Asahan. Saat ini status kedelapan orang tersebut masih sebagai saksi. "Termasuk anggota DPRD nya yang dibawa. Barang bukti yang diamankan macam macam. Nanti lengkapnya kita kasih tau masih ngejar yang lain. Jadi belum tuntas," pungkasnya.

” Sebelas orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” katanya.

Kemudian pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca JugaBeramai-ramai Membela ..? Muncul Desakan Pergantian Wapres, Golkar Dipimpin Bahlil Bela GibranSenin, 21 April 2025
Partai Golkar dipimpin bahlil lahadalia membela gibran, surat per­nyataan sikap sejumlah purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan pergan­tian posisi wakil presiden. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, pe­nyampaian sikap apapun di­bolehkan dalam sistem de­mokrasi yang dianut Indonesia. “Yang penting ti­dak memaksakan kehen­dak,” ujarnya , Minggu (20/4). Namun Sarmuji mene­kankan, wakil presiden yang saat ini diduduki Gib­ran Rakabuming Raka sah secara hukum. Sebab dipi­lih berdasar hasil pemili­han presiden dan menda­patkan mandat rakyat. “Majunya Mas Gibran juga dimungkinkan oleh keputusan MK,” tutur Sar­muji. Oleh karena itu, Sar­muji menilai ruang konsti­tusional untuk memper­masalahkan posisi Wapres sudah tidak ada. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menambahkan, tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak keperca­yaan rakyat kepada de­mokrasi. “Mandat rakyat, me­lalui Pemilu yang sah, ha­rus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” ujar Andy Budiman. Tuntutan tersebut, lan­jut dia, akan mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Pra­bowo-Gibran dalam Pemili­han Presiden 2024. “Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat,” kata dia. Andy menambahkan, jika jika tuntutan para pur­nawirawan ini akan men­jadi preseden buruk ke depan. Siapa pun tidak boleh me­nekan MPR untuk menco­pot presiden atau wakil presiden hanya ka­rena alasan suka dan tidak suka. “MPR tidak boleh kem­bali menjadi lembaga ter­tinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagai­mana era Orde Baru,” tutur Andy Budiman. Menurut dia, tuntutan ter­sebut hanya mencip­ta­kan kebisingan dan meng­ganggu ketentera­man ma­syarakat. “Perbedaan politik ha­rus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka mem­beri teladan dengan meng­hormati pilihan rakyat,” tandas Andy. Untuk diketahui, d­e­sakan pergantian Wapres Gibran muncul dalam ke­giatan yang dilaksanakan purnawirawan TNI. Hal itu menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan. Di antara purnawirawan yang hadir antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jen­deral Purn Tyano Soedarto, hingga Marsekal Purn Ha­nafie Asnan.