Gawat Gak Dianggap, Sejumlah Kepala Desa Di Lebak Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Teropongistana.com Lebak – Sebanyak tujuh (7) kepala desa di Lebak dilakukan pemanggilan oleh Polisi. Pemanggilan klarifikasi tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI-red).

“Untuk tujuh kepala desa masih dalam proses penyelidikan, sementara itu dua kelompok desa sudah dimintai keterangan,” kata Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, Sabtu (25/4/2025)

Baca Juga Presiden Prabowo Kagum Efektivitas Penggunaan Drone Pertanian, 1 Hari Bisa Tanam 25 Hektar Rabu, 23 April 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menunjukkan Kekagumannya Terhadap Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Kegiatan Tanam Raya Padi Di Lahan Rawa Seluas 105.000 Hektare Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam Kesempatan Tersebut, Presiden Prabowo Secara Langsung Ikut Serta Dalam Proses Penanaman Padi Menggunakan Drone Pertanian Yang Mampu Menyebar Benih Secara Efisien Dan Merata Di Area Yang Luas. “Saya Kaget, Ini Pertama Kalinya Saya Mencoba Mengendalikan Tanam Menggunakan Drone. Kalau Menggunakan Tenaga Manusia Butuh Waktu 25 Hari Untuk Tanam 1 Hektare, Dengan Drone Bisa Tanam 25 Hektare Dalam Satu Hari,” Ujarnya Saat Melakukan Kegiatan Tanam Padi Di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (23/4). Presiden Menyaksikan Langsung Bagaimana Teknologi Modern Dapat Merevolusi Cara Bertani, Khususnya Di Lahan Rawa Yang Selama Ini Dikenal Sulit Diolah Secara Tradisional. “Drone Ini Menebarkan Benih. Tadi Saya Lihat Langsung, Dan Saya Jadi Yakin, Ini Bisa Mempercepat Masa Tanam Secara Signifikan, ” Jelas Presiden Prabowo. Menurut Presiden Prabowo, Langkah Nyata Ini Menjadikan Indonesia Tidak Hanya Mencapai Swasembada Pangan, Tetapi Juga Menuju Cita-Cita Besar: Menjadi Lumbung Pangan Dunia. “Saya Bangga, Sekarang Kita Bisa Membantu Negara Lain Dari Segi Kemanusiaan. Saya Bangga Menjadi Presiden Sebuah Negara Yang Tidak Meminta-Minta, Tapi Negara Yang Membantu Negara Lain,” Ucap Presiden Prabowo. Dalam Kesempatan Tersebut, Presiden Juga Menyampaikan Apresiasi Dan Terima Kasih Kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Beserta Seluruh Jajaran Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Dan Petani Yang Telah Bekerja Keras Mewujudkan Program Ini, Khususnya Di Banyuasin Dan Seluruh Wilayah Sumatera Selatan. “Teknologi Seperti Ini Adalah Masa Depan Pertanian Indonesia. Kita Harus Dukung Penuh, Karena Ini Akan Menentukan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional,” Pungkas Presiden Prabowo. Sementara Itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman Yang Turut Mendampingi Presiden Prabowo Dalam Kegiatan Tanam Serentak Menyampaikan Bahwa Target Tanam Bulan Ini Mencapai 1,3 Juta Hektare, Dengan Proyeksi Hasil Sebesar 7,5 Juta Ton Gabah Atau Setara 3,5–4 Juta Ton Beras. Angka Ini Jauh Di Atas Kebutuhan Bulanan Nasional Yang Berkisar Di 2,5 Juta Ton. “Khusus Sumatera Selatan, Tahun Lalu Produksinya Mencapai 2,9 Juta Ton. Tahun Ini Kita Optimis Bisa Mencapai 3,7 Juta Ton. Ini Bukan Hanya Target, Tapi Berdasar Realita Dan Tren Positif Serapan Serta Produksi,” Ujar Mentan Amran.

Pria berpangkat mawar dua dipundak tersebut menjelaskan bahwa dari ketujuh kepala yang dipanggil. Kata Kapolres Lebak baru dua yang memenuhui undangan, untuk kelimanya masih belum memenuhi panggilan.

“Yang kelima belum memenuhi panggilan klarifikasi, kita sudah kirim undangan kembali,” ucap Kapolres.

Baca Juga BPJPH: Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal Rabu, 23 April 2025

Jakarta --- Sikap Tegas Pemerintah Untuk Mengumumkan Sanksi Penarikan Sembilan Produk Pangan Olahan Yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine) Dari Peredaran Melalui Siaran Pers Pada Senin (21/4/2025) Lalu Adalah Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melaksanakan Amanat Perundang-Undangan Jaminan Produk Halal (Jph). &Amp;Quot;Kami (Bpjph) Dan Bpom Terus Berkoordinasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Produk Yang Beredar Di Tengah Masyarakat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kami Atas Amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Demi Melindungi Segenap Bangsa Indonesia.&Amp;Quot; Ungkap Kepala Bpjph Ahmad Haikal Hasan Di Jakarta, Rabu (23/4/2025). &Amp;Quot;Ini Merupakan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bpjph, Khususnya Dalam Pengawasan Produk. Sebab, Meskipun Suatu Produk Sudah Mendapatkan Sertifikat Halal, Pengawasan Secara Terus Menerus Tetap Harus Kita Laksanakan Sebagaimana Perintah Undang-Undang. Ini Untuk Memastikan Bahwa Pelaku Usaha Konsisten Dalam Menjalankan Komitmen Halalnya.&Amp;Quot; Lanjutnya. Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lanjutnya, Pengawasan Jaminan Produk Halal Dapat Dilakukan Oleh Bpjph, Kementerian Atau Lembaga Terkait, Dan/Atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sesuai Dengan Kewenangannya Baik Secara Sendiri-Sendiri Atau Bersama-Sama. &Amp;Quot;Bahkan, Begitu Pentingnya Pengawasan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Memberikan Ruang Bagi Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Pengawasan Jph.&Amp;Quot; Sambungnya Pria Yang Akrab Disapa Babe Haikal Tersebut. &Amp;Quot;Karenanya, Saya Mengimbau Masyarakat Untuk Turut Berpartisipasi Aktif Dalam Pengawasan Produk Yang Beredar. Siapa Saja Yang Mendapati Suatu Produk Di Peredaran Diduga Tidak Memenuhi Ketentuan Regulasi Jaminan Produk Halal Yang Berlaku, Silahkan Segera Melaporkan Melalui Email Layanan@Halal.go.id.&Amp;Quot; Tegasnya.

Sebelumnya juga, Kapolres Lebak membenarkan bahwa saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan pada program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI-red). Pernyataan tersebut dikatakan Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, Selasa (15/4/2025)

“Masih dalam penyelidikan satreskrim. Dasar nya ada pengaduan,” kata Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki saat dihubungi lewat pesan WhatsAapnya, Selasa (15/4/2025)

Baca Juga Dugaan Melawan Hukum, Notaris Terlibat Skenario PT Petro Energy Kuasai Saham PT Pada Idi Rabu, 23 April 2025